Jumat, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Vision 2020 : "To be one of the best integrated Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Investment Companies in South East Asia."

Prestasi

Info Bank Award 2013

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Menurut Anda keunggulan yang dimiliki WIKA dalam pengerjaan proyek adalah

  • Mutu (28%, 263 Votes)
  • Inovasi (23%, 218 Votes)
  • Berorientasi lingkungan (22%, 206 Votes)
  • Sistem Metode kerja (7%, 65 Votes)
  • Tepat waktu (5%, 48 Votes)

Total Voters: 932

Loading ... Loading ...

Sekitar 20 Proyek Infrastruktur PPP Ditender Tahun Ini

26 September 2011

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan sebanyak 20 proyek infrastruktur berskema public-private partnerships dengan nilai total US$ 10,7 miliar siap ditenderkan tahun ini. Pemerintah optimistis proyek tersebut diminati investor.

Dua proyek di antaranya ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) awal tahun depan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah senilai US$ 3 miliar dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan senilai US$ 204,2 juta.

“Banyak pihak yang pesimistis kalau proyek-proyek public-private partnerships sulit terealisasi. Tetapi kalau melihat datanya, ada 20 proyek infrastruktur yang sudah melalui proses transaksi. Ini cukup menggembirakan, apalagi jika melihat nilai total investasinya,” kata Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jumat.

Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah, kata dia, saat ini tengah menunggu proses penandatanganan power purchase agreement dan guarantee agreement. Diperkirakan penandatanganan kontrak akan dilakukan Oktober mendatang. Sementara Proyek Air Minum Umbulan saat ini masih dalam proses pemasukan dokumen lelang penawaran.

“Umbulan Water Supply sudah selesai tahap lelang prakualifikasi. Ada lima peserta yang lulus. Saat ini mereka sedang menjalani pengajuan dokumen lelang penawaran, prosesnya kira-kira sampai November. Kami perkirakan pembangunannya awal tahun bisa dimulai,” jelas Bastary.

Sebanyak delapan proyek di antaranya sudah masuk tahap lelang prakualifikasi, yaitu proyek Sistem Penyediaan Air Minum Maros, Sulawesi Selatan, senilai US$ 12,9 juta; proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota DKI Jakarta senilai US$ 4 miliar; dan proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru senilai Rp 11 triliun.

“Untuk Maros Water Supply, sudah ada 16 calon investor yang mengambil dokumen. Nanti kita lihat berapa yang meminati saat pengembalian dokumen 19 Oktober. Enam ruas tol dalam kota dokumen prakualifikasi targetnya masuk November. Sisanya, akan mulai prakualifikasi dalam waktu dekat,” kata Bastary.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan setidaknya ada enam proyek infrastruktur yang akan ditawarkan dalam showcase public-private partnerships tahap kedua, antara lain Proyek Air Minum Jatiluhur senilai US$ 189,3 juta, Proyek Air Minum Way Rilau, Lampung senilai US$ 38 juta, dan proyek pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo sebesar US$ 36 juta.

“Sebetulnya kami berharap lebih dari enam proyek, tapi Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin enam proyek dulu. Nanti kami pertimbangkan mana yang paling siap, kemungkinan yang kemarin sempat ditawarkan pada showcase pertama, kecuali jalur kereta api Manggarai-Bandara Soekarno Hatta, karena harus studi ulang,” jelas Bastary.

Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, juga mengajukan dua proyek pembangunan jalan tol untuk dimasukkan dalam showcase public-private partnerships tahap kedua, yaitu ruas Manado-Bitung sepanjang 46 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 5,6 triliun dan Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 8,44 triliun.

Namun, menurut Bastary, kedua proyek tersebut dinilai belum siap ditawarkan karena masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam pembebasan lahannya. Anggaran untuk pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung, misalnya, baru akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 sebesar Rp 800 miliar.

Dokumentasi IFT

“Rencananya dana pembebasan lahan akan di-share dari APBD dan APBN. Kalau disetujui, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan akan masuk dalam APBN 2012. Proyek ini secara ekonomi cukup layak, tapi kurang dari sisi finansial, karena itu butuh dukungan pusat,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut dia, saat ini pemerintah juga tengah mempersiapkan 20 proyek infrastruktur lainnya untuk ditawarkan kepada swasta, di antaranya proyek pembangunan terminal petikemas Gedebage dan Palembang, proyek air minum di Palu, Lamongan, dan Malang, serta proyek sanitasi di Cimahi, Jawa Barat.

“Bukan hanya itu, bahkan beberapa daerah sudah mulai menggunakan skema KPS dalam membangun infrastruktur masing-masing di daerahnya. Contohnya jalur kereta api khusus batu bara di Kalimantan Tengah, Surabaya Solid Waste, Southern Bali Water Supply (Tukad Unda), Bandung Solid Waste, dan Sampah Solo,” tandasnya.

Ito Warsito, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, menyatakan perlunya upaya percepatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur, terutama yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

“Kita sudah kehabisan waktu sehingga pemerintah perlu mengupayakan percepatan. Kalau target-target proyek infrastruktur itu tercapai, bukan hanya pertumbuhan ekonomi kita bisa melebihi target-target yang ditetapkan saat ini, tapi nilai saham emiten-emiten kita juga akan membaik,” katanya.



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>