Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Vision 2020 : "To be one of the best integrated Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Investment Companies in South East Asia."

Prestasi

Info Bank Award 2013

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Menurut Anda keunggulan yang dimiliki WIKA dalam pengerjaan proyek adalah

  • Mutu (28%, 263 Votes)
  • Inovasi (23%, 218 Votes)
  • Berorientasi lingkungan (22%, 206 Votes)
  • Sistem Metode kerja (7%, 65 Votes)
  • Tepat waktu (5%, 48 Votes)

Total Voters: 932

Loading ... Loading ...

Pemerintah akan Terbitkan Aturan Khusus Dana Pendampingan

20 Pebruari 2012

Proyek-proyek infrastruktur masih membutuhkan dana pendampingan dari pemerintah. (ANTARA/M AGUNG RAJASA)

Pemerintah berencana menerbitkan aturan khusus untuk pemberian dana pendampingan pemerintah atau viability gap fund (VGF) untuk proyek-proyek infrastruktur berskema Public-Private Partnerships (PPP). Saat ini, aturan detil terkait pelaksanaan dana pendampingan tengah disusun oleh Kementerian Keuangan.

Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan pembuatan aturan khusus itu diperlukan sebagai dasar hukum pemberian dana pendampingan tersebut. Pasalnya, aturan detil tersebut belum diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta.

“Izin untuk pemberian viability gap fund sudah diberikan pada 2013. Saat ini tinggal menunggu aturan detilnya diproses di Kementerian Keuangan. Kami harapkan bisa diterbitkan beriringan dengan pengucuran dananya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013,” ujarnya, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah mengusulkan lima proyek infrastruktur Public-Private Partnerships  yang akan mendapatkan dana pendampingan tersebut, yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan (Jawa Timur) senilai US$ 400 juta, SPAM Way Rilau (Lampung) US$ 100 juta, jalan tol Medan-Kualanamu Rp 3,8 triliun, jalan tol Solo-Ngawi Kertosono senilai Rp 10,98 triliun, dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan senilai Rp 5 triliun.

“Untuk proyek-proyek jalan tol, dukungan pemerintah akan diberikan dalam bentuk fisik. Pemerintah akan membangun sebagian konstruksinya untuk meningkatkan kelayakan finansialnya. Sementara untuk proyek-proyek air minum, dukungan akan kami berikan dalam bentuk uang. Jadi setelah swasta bangun, pemerintah bayar selisihnya,” jelas Djoko.

Rachmat Karnadi, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum, mengatakan pihaknya juga akan mengajukan proposal rencana pemberian dana pendampingan pemerintah untuk proyek SPAM Jatiluhur (Jawa Barat).

“Untuk proyek air minum, yang sudah pasti mendapatkan viability gap fund baru SPAM Umbulan dan Way Rilau. Tapi kami akan mengajukan supaya SPAM Jatiluhur juga mendapatkan dana pendampingan karena ada peningkatan kebutuhan investasi menyusul adanya perubahan model perpipaan yang akan dibangun,” ungkapnya.

Saat ini, kata dia, Badan Pendukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sendiri tengah menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan dana pendampingan tersebut. Adapun dana pendampingan nantinya akan diberikan setelah tahap konstruksi dituntaskan.

“Kami putuskan untuk memberikan dalam bentuk uang supaya kualitas konstruksi sama. Kalau diberikan dalam bentuk fisik, pemerintah kerjakan sebagian konstruksinya, dikhawatirkan hasilnya berbeda. Jadi biar swasta bangun 100%, baru setelah tuntas kita bayarkan dukungan dananya,” imbuh Rachmat.

Kementerian Keuangan memastikan alokasi viability gap fund akan dimasukkan dalam APBN 2013 untuk proyek-proyek infrastruktur berskema Public-Private Partnerships yang memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah lantaran tidak layak secara finansial.

Dasar hukum pemerintah dapat memberikan dukungan dana pendamping adalah Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta. Aturan tersebut memungkinkan pemerintah memberikan jaminan atau dukungan bagi proyek Public-Private Partnerships  yang disebut viability gap fund.

Adapun alokasi anggaran viability gap fund pemerintah masih akan mencari dari pos-pos anggaran yang tidak terpakai atau dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).  Dana tersebut dipastikan berbentuk dana hibah dan bukan subsidi, sehingga jika proyek yang ditalangi VGF ini beroperasi akan menjadi bagian dari aset negara.

Maria Wahono, Direktur Thiess Contractors Indonesia, pemegang hak konsesi ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono, mengatakan jika melihat jadwal pengucuran dana pendampingan pemerintah, maka rencana awal untuk memulai konstruksi pada 2013 akan sulit tercapai.

“Secara jadwal, logikanya tidak sesuai dengan rencana awal. Namun kalau kita lihat fakta bahwa pemerintah pernah membangun jalan tol dalam satu tahun, maka target awal masih mungkin dicapai. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol,” tandasnya.(*)

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/22592/Pemerintah-akan-Terbitkan-Aturan-Khusus-Dana-Pendampingan



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>