Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Waskita Karya

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Pelepasan Aset BUMN Harus Lewati Enam Kriteria

10 April 2013

Kementerian BUMN menyatakan bahwa pelepasan aset BUMN mempertimbangkan aturan yang berlaku dan memenuhi enam kriteria. Menteri BUMN Dahlan Iskan

menjelaskan, pihaknya telah menginventarisasi aset-aset BUMN yang telah dilepaskan. Dan seluruh aset yang dilepas itu, tidak ada satupun yang tidak memenuhi persyaratan.

“Kami sudah menginventarisasi aset BUMN yang dilepas, kira-kira tidak akan keluar dari enam kriteria yang ada,” ujar Dahlan di Jakarta, Senin (8/4).

Dahlan menjelaskan, keenam kriteria itu adalah aset dilepas karena disita pengadilan, aset menjadi agunan dan disita oleh perbankan karena kredit macet, aset dipergunakan untuk kepentingan umum, dan pelepasan aset untuk dikonsolidasikan.

“Pelepasan aset untuk dikonsolidasikan, kami punya pemikiran, BUMN kan punya aset berserakan, bahkan ada BUMN Karya punya tanah seluas rumah di perumahan, tentu itu sulit dikelola oleh perusahaan. Jadi umumnya nganggur dan lebih baik dilepas,” ujar Dahlan.

Sedangkan dua kriteria lainnya adalah BUMN yang sudah tidak beroperasi dan masih memiliki kewajiban pada karyawan serta adanya perubahan peraturan. “Ada BUMN yang sudah tidak operasi, karyawan terlantar, tidak terima pesangon, tapi BUMN tidak boleh keluarkan uang. Jadi, caranya melepas asetnya misalkan Djakarta Lloyd dan Industri Sandang. Jadi, yang memungkinkan itu yang tersisa di perusahaan itu. Sejauh ini, belum ada pelepasan aset (melanggar) di luar kriteria (yang telah ditetapkan),” tambah dia.

Sebelumnya, Komisi VI DPRRI meminta seluruh BUMN untuk menghentikan penjualan aset tanpa melalui prosedur yang diatur dalam undang undang. Pasalnya, aset BUMN dinilai merupakan bagian dan asset negara, Sehingga tidak dapat dilepas begitu saja melalui mekanisme korporasi seperti layaknya pada perusahaan swasta. Komisi VI juga meminta agar BUMN tidak lagi melakukan penjualan aset dan merninta Kementerian BUMN menyatukan cara pandangnya dengan DPR terkait asset BUMN yang masih merupakan bagian dari aset negara tersebut. (Sumber: Investor Daily, 10 April 2013)



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>