Jumat, 18 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Waskita Karya

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Hapus Deputi di BUMN:Minim IPO, Pemerintah Pangkas Birokrasi

30 Januari 2013

Melesetnya target pemerintah dalam penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tahun 2012, memaksa Kementerian BUMN harus memangkas birokrasi dengan recana menghapus Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dirinya bakal meniadakan jabatan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN pada tahun ini, seiring dengan minimnya perusahaan BUMN yang dapat merealisasikan IPO, “Selama ini Deputi Kementerian BUMN ada lima dan akan menjadi tiga saja. Nah, jabatan Deputi Restruk turisasi dihapus,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurut Dahlan, jabatan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis tidak diperlukan karena beban kerja di kedeputian tersebut semakin mengecil. Terlebih be berapa perusahaan BUMN yang berencana IPO hingga’ saat ini belum dapat direalisasikan.

Di samping itu, kata Dahlan, rencana memangkas Deputi juga menindaklanjuti debirokratisasi di Kementerian BUMN pada tahun ini. Salah satu langkah konkretnya, yakni memangkas lima Deputi Kementerian BUMN menjadi liga. Saat ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis dijabat oleh Achiran Pandu Djajanto, “Dulu kedeputian tersebut diperlukan. Sekarang IPO seret jadi kedeputian masing-masing bisa menanganinya,” ungkapnya.

Dahlan menambahkan, rencana perubahan deputi di Kementerian BUMN dapat direalisasikan apabila mendapatkan persetujuan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Saat ini, Kementerian BUMN memiliki lima deputi, yakni Muhamad Zamkhani Deputi Bidang Usaha Industri Primer,  Dwijanti Tjahjaningsih Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Imam A. Putro Pgs. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik, Gatot Trihargo Deputi Bidang Usaha Jasa, serta Achiran Pandu Djajanto Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Sebagai informasi, pemerintah hanya memenuhi satu BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 dari target sebelumnya sebanyak lima BUMN. Bahkan ironisnya, di awal tahun 2013, pemerintah sudah memastikan tidak ada perusahaan milik negara yang melakukan privatisasi lewat opsi penjualan saham perdana kepada publik Dahlan Iskan pernah mengatakan, tahun 2013 tidak ada satupun BUMN yang go public, “PT Pegadaian dan PT Pos Indonesia diminta tidak IPO,” tegasnya.

Alasannya, lanjut Dahlan, PT Pegadaian diputuskan tidak menempuh IPO karena perusahaan itu diarahkan fokus mengurusi layanan kepada kalangan menengah ke bawah. Sementara PT Pos tidak “melantai” di Bursa Efek Indonesia pada 2013 karena jika IPO maka perusahaan harus terlebih dulu melakukan revaluasi asset. “’Aset Pos yang akan direvaluasi sangat besar, konsuekuensinya perusahaan harus bayar pajak. Pos Indonesia tidak punya cukup uang untuk bayar pajak yang nilainya besar,” ujarnya.

Intinya kedua perusahaan diminta lebih mengembangkan bisnisnya. (Neraca, 30 Januari 2013)



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>