Sunday, 20 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Peran BP Konstruksi Sangat Penting Penunjang Tugas Satminkal

19 December 2012

Kepala Badan Pembinaan KonstruksiBambang Goeritno membuka Rapat Pra Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon 1 dan 2 di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi tahun anggaran 2012, hari ini (13/12) di Bandung.

Dalam arahannya Bambang Goeritnomenekankan betapa pentingnya untuk mencapai target pencapaian rencana strategis, sekaligus dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. “Dengan demikian, tugas kita sebagai penunjang tugas Satminkal yang lain di KementerianPU benar-benar berfungsi”, ujar Bambang Goeritno.

Di luar pelaksanaan Rencana Strategis banyak harapan-harapan nyata yang dibebankan kepada BP Konstruksi, karena pada dasarnya kinerja BP Konstruksi tidak secara signifikan terlihat dari anggaran yang terserap atau hasil fisik pekerjaan, namun lebih ditentukan pada Outcome atau dampak yang terjadi. Sebagai contoh hasil pelaksanaan tugas Badan Pembinaan Konstruksi misalnya telah dikukuhkannya Pengurus LPJK Nasional dan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut Kepala BP Konstruksi berpesan agar Pusat-pusat dan Sekretariat di Lingkungan BP Konstruksi memaksimalkan tugas pokok fungsi masing-masing. Dimulai dari Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan untuk segera menyusun produk regulasi bidang jasa konstruksi yang menjamin Direktorat Jenderal teknis dapat bekerja dengan nyaman dan mampu melahirkan struktur penyedia jasa konstruksi yang ideal serta berperilaku baik sesuai kaidah Good Corporate Governance.

Upaya ini diantaranya melalui restrukturisasi penyedia jasa besar-kecil, generalis-spesialis serta pengembangan kebutuhan penyedia jasa khusus seperti “penanganan perkuatan bangunan-bangunan tua”.

Sedangkan Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi kiranya mampu mengantisipasi fenomena banting-bantingan harga dalam lelang konstruksi, pola-pola pemaketan pekerjaan yang efektif sehingga untuk paket tertentu yang kompleks dapat dilakukan dengan nilai besar, kontrak multi years dan dengan sistem kontrak rancang bangun. Proses seleksi penyedia jasa hendaknya ke depan dicari pola yang didasarkan atas landasan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses konstruksi.

Kepala BP Konstruksi juga mengomentari terkait tugas Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi. “Saat ini Indonesia belum memiliki Industri Konstruksi, masih berupa sektor konstruksi”, ungkap Bambang Goeritno.

Harapannya ke depan tercipta struktur industri konstruksi dimana apabila ada suatu pembangunan infrastruktur, sistem rantai pasok konstruksinya langsung tersusun dengan baik. Meliputi baik tenaga kerja, peralatan maupun material untuk pelaksanaannya.

Selain itu data Sattelite Account harus terus dilakukan, sehingga dampak dari suatu pembangunan infrastruktur dan pekerjaan konstruksi dapat diketahui secara jelas. Ketersediaan material dan peralatan konstruksi harus terus dipetakan dan dikomunikasikan dengan para produsennya, atas dasar sedapat mungkin pemanfaatan produksi dalam negeri.

Tugas-tugas Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi ke depan juga akan semakin berat mengingat besarnya target capaian pelatihan dibandingkan dengan sumber daya tenaga, tempat pelatihan dan dana. Untuk itu langkah-langkah cerdas untuk mengejar capaian tersebut perlu dipikirkan secara bersama-sama.

Akhirnya beliau juga menegaskan Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi sebagai unit pendukung teknis dan administratif Pusat-pusat  perlu meningkatkan upaya-upaya penerapan Good Governance, penerapan Reformasi Birokrasi dan upaya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pelaporan keuangan.

Balai-balai dan Satuan Kerja di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi juga harus terus didorong untuk bekerja sesuai norma yang ada dan semakin akuntabel.

Rapat ini dihadiri Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi, Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal dan para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi.Sebagai peserta hadir para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi, termasuk para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen yang ada di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi yang berasal dari berbagai Pusat dan Balai di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber : Kementerian PU



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>