Saturday, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Taspen (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

(Indonesia) Amankan Informasi Anda Dengan Penggunaan Sandi

9 November 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan mulai bulan April tahun 2010. UU ini merupakan perwujudan konkret dari proses demokratisasi di Indonesia, dimana kehadiran UU tersebut menjadi dasar pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara bebas dan proporsional. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi tentang pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Untuk itu, pembaharuan tatanan kenegaraan menjadi agenda utama penyelenggaraan dalam menciptakan suatu kepemerintahan yang bersih dan berwibawa atau untuk mencapai Good Government dan Clean Government. Sehubungan hal tersebut Lembaga Sandi Negara mengadakan sosialisasi kepada anggota Forum BAKOHUMAS dengan tema “Keamanan Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik”  di Ruang Auditorium Dr.Roebiono Kertopati,Lemsaneg (8/11/2011).

Acara tersebut dibagi menjadi 3(tiga) sesi  yaitu sesi pertama adalah pemaparan ‘Keamanan Informasi Di Era Keterbukaan Informasi Publik’ yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand Imanuel,SE. sesi kedua adalah pemaparan ‘Pergeseran Paradigma Teknologi Komunikasi Data’ oleh Bapak Dr.Mohammad Mustafa Sarinanto,IPM. Sesi ketiga adalah pemaparan ‘Pengamanan Informasi oleh Bapak Supit Widiarto,S.IP.

Dalam kesempatan tersebut disimulasikan juga bagaimana penggunaan sandi agar pembicaraan menggunakan pesawat telepon tidak disadap oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara, Ferdinand Imanuel,SE mengatakan bahwa potensi ancaman terhadap informasi bisa dari luar maupun dari dalam,makanya hati-hati terhadap orang yang meminta informasi, apakah permintaannya porposional dengan jabatan atau lembaganya/organisasinya.

Dalam era perkembangan teknologi informasi, ancaman terhadap keutuhan informasi juga semakin meningkat. Potensi ancaman terhadap informasi ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Dalam kehidupan bernegara, ancaman terhadap informasi dapat memberikan dampak besar bagi pertahanan dan keamanan negara. Kecanggihan teknologi dalam pengelolaan informasi berbanding lurus dengan ancaman yang mungkin terjadi terhadap informasi tersebut. Contoh ancaman yang biasa terjadi dalam kehidupan nyata, diantaranya berupa Penyadapan, dan Modifikasi terhadap informasi negara. Untuk menghindarinya, diperlukan solusi yang tepat, diantaranya berupa pengamanan terhadap informasi sejak proses ,distribusi sampai dengan proses penyimpanannya. Oleh karena itulah Persandian dapat dijadikan solusi bagi kebutuhan untuk

mengamankan informasi rahasia pada instansi pemerintah. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan dasar tersebut, Lembaga Sandi Negara senantiasa meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta Teknologi untuk dapat melaksanakan fungsi persandian secara maksimal, dalam proses pengamanan dan perlindungan informasi, demi terselenggaranya komunikasi yang aman dan tepat sasaran.

Eksistensi UU Keterbukaan Informasi Publik, memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Sandi Negara. Di satu sisi, Lembaga Sandi Negara merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang tertera dalam UU tersebut, yakni membuka akses informasi kepada publik sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Di sisi lain, Lembaga Sandi Negara merupakan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Persandian, keamanan informasi, khususnya sistem persandian negara . Dua sisi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Sandi Negara. Meskipun demikian, tantangan tersebut harus dihadapi dan yakin dapat diatasi oleh Lembaga Sandi Negara, karena pada prinsipnya semua informasi yang ditanyakan masyarakat harus dapat

dijawab dengan baik dan benar, tidak boleh ditutup-tutupi, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dari pemaparan yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa  informasi tersebut memiliki karakter sebagai berikut :

  1. Informasi sangat penting namun  memiliki kerawanan
  2. Informasi dimiliki pemerintah tidak semuanya merupakan informasi publik namun ada informasi yang bersifat rahasia atau sangat rahasia yang perlu diberi sandi.
  3. Keamanan informasi diawali dari diri kita sendiri.

Untuk itu diharapkan kepada anggota BAKOHUMAS agar dapat mensosialisasikan kebijakan informasi dari masing-masing departemen atau organisasi. Sehingga informasi yang kita miliki aman dari potensi ancaman dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan informasi tersebut dengan cara Pemanfaatan Sistem Persandian secara komprenhensif (Fully National Algorthm, Kriptanalisi, Kontra Intelijen/kontra Surveillance), Edukasi,  dan Legislasi . (Ng)



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>