Thursday, 17 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Taspen (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

BPJS tetap berbentuk BUMN

5 March 2010

Pemerintah cenderung memilih opsi amendemen UU No19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan empat BUMN asuransi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).Kecenderungan skema itu menegaskan bahwa pemerintah tidak memilih opsi alternatif berupa pendirian badan khusus penyelenggara jaminan sosial dinilai membutuhkan dana yang lebih besar, tidak efisien, dan memakan banyak waktu.

Arahnya ke sana (amandemen UU BUMN), karena kami lebih memilih empat lembaga itu diberi tugas khusus. Ini lebih praktis dan cepat, karena tidak banyak hal yang mesti diubah, tidak perlu ada badan baru, kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai Seminar Nasional Peran Pemerintah Daerah dalam Jaminan Sosial Masyarakat, kemarin.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa empat BUMN yakni PT Jamsostek (Persero), PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), PT Asuransi Sosial ABRI (Asabri) dan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) akan diberi tambahan khusus menjadi BPJS sesuai dengan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menurut dia, tugas khusus yang dimaksud bersifat tidak menyamaratakan, tetapi disesuaikan dengan fungsi masing masing empat lembaga tersebut. Adapun, UU No 40/2004 mengamanatkan lima program, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Diterapkan 2014

Agung menargetkan penyelenggaraan SJSN itu bisa terlaksana pada 2014 seiring dengan masuknya regulasi jaminan sosial dalam program legislasi nasional.

Target jangka pendek, yaitu perubahan UU BUMN. Kami berencana agar cepat diubah dengan target realisasi penerapan pada 2014, katanya.Dia mengungkapkan pemerintah merumuskan beberapa peraturan pelaksanaan guna kelengkapan mengatur skema iuran bagi masyarakat formal maupun nonformal.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Askes I Gede Subawa menuturkan pihaknya sudah siap apabila diberi tugas khusus sebagai BPJS untuk program asuransi kesehatan.Namun, pihaknya mengharapkan Kementerian BUMN memiliki suara yang sama mengenai amendemen UU BUMN.

Secara terpisah. Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengatakan empat perusahaan asuransi yang mengemban tugas sebagai BPJS akan keluar dari wilayah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) dan berada di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Hotbonar yang juga Ketua Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia mengatakan DJSN harus diberi kewenangan yang lebih besar dan tidak hanya berfungsi melakukan koordinasi, sinkronisasi program dan arahan investasi saja. (tahir.saleh/hanna.prabandari, bisnis indonesia)

Source :Bisnis Indonesiia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>