Pemeringkat BPR Jangan Dimonopoli

Bank Indonesia (BI) diminta memberikan kesempatan seluasnya kehadiran lembaga pemeringkat lembaga keuangan mikro (LKM). Saat ini,

BI diketahui tengah menimbang-nimbang Sucofindo dan Microfinance Innovation Center for Resources and Alternatives (Micra) sebagai pemeringkat resmi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Direktur UKM Center Fakultas Ekonomi UI, Nining I Soesilo mengatakan BI semestinya memberi kesempatan seluasnya bagi setiap lembaga menjadi pemeringkat BPR dan koperasi. "Dengan berkembangnya waktu, nanti akan terseleksi mana pemeringkat yang dapat dipercaya," katanya kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Kamis (13/10).

Saat ini, BI sudah menerima dua lembaga sebagai pemeringkat BPR. Namun, dua pemeringkat ini tidak cukup memeringkat LKM di Indonesia. "Micra ini lembaga asing yang kabarnya sedang dekatin BI agar mereka dipakai sebagai pemeringkat LKM," katanya.

Dia mengatakan BI pernah melaksanakan pemeringkatan rating LKM, namun belum sempat dikenal masyarakat. Sehingga saat ini, setiap LKM berjalan dengan kebijakan sendiri. Dampaknya kerap terjadi penipuan oleh BPR yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, lembaga pemeringkat di Indonesia belum berkembang seperti halnya pemeringkat di luar negeri. Koperasi dan BPR belum memanfaatkan pemeringkatan karena dianggap belum penting. Padahal, pemeringkatan diperlukan untuk menilai kelayakan keuangan dan manajemen LKM.

Sebelumnya, Bank Mandiri diketahui mengevaluasi program penyaluran kredit lewat linkage program terkait penutupan BPR Tripanca pada Maret 2009. Kegagalan linkage program sebagai indikasi bahwa tidak ada transparansi dan informasi yang lengkap tentang BPR Tripanca. "Kegagalan program finansial di banyak negara karena transparansi kurang," katanya.

Pada 2004, jumlah BPR mencapai 3.000 unit, berkurang menjadi 1.770 unit di Indonesia. Berkurangnya BPR ini disebabkan merger dan bangkrut. Vice President Strategic Bisnis Unit Financial PT Sucofindo, Rolia Nurdiawati mengatakan pemeringkatan sejauh ini masih bersifat kerelaan. "Kalau ke depan arahnya mandatory, maka perluasan lembaga pemeringkatan rating BPR diperlukan," katanya.

Menurut dia, LKM belum banyak yang mengikuti pemeringkatan rating karena harus membiayai proses pemeringkatan. Meski BUMN, Sucofindo tetap menginginkan ada profit dari setiap pemeringkatan rating. "Kami sudah mencoba mengarahkan BUMN agar memberikan dana PKBL untuk pemeringkatan LKM binaanya, tapi belum jalan," katanya.

Ketua Perhimpunan BPR DKI Jakarta, Hiras Lumban Tobing mengatakan perluasan pemeringkat rating LKM sangat penting mendorong kinerja BPR. "Saya merasa penting untuk melihat forecast kinerja kami. Ini tidak semata-mata dikaitkan dengan linkage," katanya. (Luhter Kembaren /Jurnas)

Source :Luhter Kembaren /Jurnas


Kategori Berita