Aturan Verifikasi Angkutan Sawit Diteken

Sumber Bisnis di Kantor departemen Perdagangan menyebutkan Mentri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah menandatangani Peraturan Mentri yang mewajibkan verifikasi CPO yang akan diantarpulaukan dan segera merilisnya untuk diperlakukan.

Penerapan ketentuan wajib verifikasi itu untuk menghambat terjadinya ekspor secara ilegal komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil)/CPO) dengan modus perdagangan antarpulau.

Seperti diketahui lembaga survei komoditas, Oil World melaporkan adanya dugaan pengiriman CPO secara ilegal dari Indonesia sebanyak 660.000 ton selama Juli hingga september 2007.

Direktur Bina Pasar dan distribusi Dpartemen Perdagangan Gunaryo ketika dikonfirmasi Bisnis mengaku sudah mengetahui peraturan wajib verifikasi komoditas CPO dan turunnannya yang akan diantapulaukan sudah ditandatangani Mendag

Menurut dia, rencananya verifikasi pengiriman komoditas CPO yang akan diantrpulaukan dimulai bulan ini. "Peraturan verifikasi CPO yang diantapulaukan sudah diteken Bu Mendag, verifikasi akan dimulai bulan ini" katanya

Gunaryo menjelaskan pihaknya segera melakukan tender terbuka untuk menunjuk surveyor yang akan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan verifikasi di pelabuhan-pelabuhan muat dan bongkar.

menjelang ditentukan pemenang dalam tender terbuka tersebut pemerintah menunjuk sementara PT Sucofindo sebagai pelaksana verifikasi "sementara ini kita tunjuk Sucofindo sampai ada pemenang tender" katanya

Permendag itu mewajibkan surveyor memberikan laporan verifikasi muat dan bongkar barang (LVMBB) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq Direktur Bina Pasar dan Distribusi secara kontinu setiap akhir minggu dan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Pemerintah menyiapkan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdangan yang sudah dikantongi para pebisnis kelapa sawit apabila tidak diverifikasi oleh surveyor saat pemuuatan dan pembongkaran barang

Source :Bisnis Indonesia


Kategori Berita