Tender Pengawasan Batu Bara Digelar Tahun Ini

Pemerintah akan melakukan tender perusahaan atau tembaga yang akan menjadi pengawas tambang batubara dalam waktu dekat
menurut kepala Subdirektorat Pengawasan dan produksi departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Hartoyo, pengawas ini untuk mencegah ekspor ilegal serta kurangnya penerimaan negara yang lebih besar lagi di kemudian hari
"yang pasti tender akan dilakukan tahun ini" ujar Bambang Hartoyo, disela-sela lokakarya pertambangan di Sumabawa.
Pengawas tambang batubaraini menurut dia, sudah sangat mendesak untuk dibentuk karena penerimaan negara banyak didapat dari sektor ini, sementara sektor batubara adalah paling banyak mengalami kebocoran. Nantinya pemerintah akan melakukan tender untuk pengawas produk-produk tambang lainnya.
Dia menjelaskan pengawasan proses tambang dari hulu ke hilir selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah karena keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Selama ini pemerintah hanya mengawasi di bagian hilir pertambangan saja, seperti mengawasi administrasi dokumen persetujuan ekspor barang, invoice atau dokumen kontrak penjualan (bill of landing)
"Mengawasi perusahaan itu seperti watch dog dalam 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu. jelas kami tidak mampu" katanya
Karena itu menurut Bambang pemerintah berencana melibatkan swasta dalam pengawasan tambang batubara ini (outsourcing). Perusahaan-perusahaan yang berminat ikut tender diantaranya PT Surveyor Indonesia, PT Sucofindo dan PT Sumber Mitra Jaya.
Nantinya kata dia perusahaan atau lembaga pengawas ini akan memonitor baik di situs tambang maupun sisi administratif, yang meliputi proses pertambangan, washing plan,draf survey hingga pengapalan
ketika ditanya soal ekspor batubara ilegal, Bambang hanya menjelaskan pemerintah mencatat produksi batubaru nasional 170 juta ton sepanjang pemerintah mencatat produksi dapat mencapai 180 juta ton "ada sekitar 10 juta ton yang tidak tercatat atau 6-7 persen yang hilang" tuturnya
manajer Humas PT Newmont Nusat Tenggara Kasan Mulyono mengungkapkan selama ini pemerintah telah ikut mengawasi proses pertambangan dari hulu hingga hilir "Mulai dokumen administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan" mengecek kada mineral hingga pengapalan oleh dinas energi dan Sumber Daya Mineral"
Jika pemerintah akan menunjuk perusahaan pengawas kami sih terbuka saja karena pada dasarnya kami yakin tidak ada ekspor ilegal dalam proses tambang kami katanya.
Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro pernah mengungkapkan pertambangan ilegal di Kalimantas Selatan merugikan negara dari pajak dan royalti sebesar 2 triliun pada 2005. Sedangkan kerugian provinsi Bangka Belitung US$10 juta pertahuin
Menurut purnomo kegiatan pertambangan ilegal terdapat hampir di seluruh provinsi yang memiliki potensi sumber daya minireal dan batubara.
Pertambangan ilegal ini tersebar di hampir 7.100 lokasi dengan pelaku sekitar 80 ribu orang (data pertengahan tahun lalu)(koran tempo Rabu 14 Maret 2007)

Source :INVESTOR DAILY


Kategori Berita