Senin, 21 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi PT.Perkebunan Nusantara VIII (Persero) : "Menjadi Perusahaan Agribisnis terkemuka dan terpercaya, mengutamakan pelanggan dan kepedulian lingkungan dengan didukung oleh SDM yang profesional"

Prestasi

PTPN VIII Juara III Pengelolaan Portal Publik Terbaik

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Teh Walini Merupakan Produk Teh Kemasan PTPN VIII. Menurut Anda bagaimanakah kualitas Teh Walini ?

View Results

Loading ... Loading ...

Rejim Minyak Sawit: Menakar RSPO dan ISPO

4 Juni 2012

Oleh : Saurlin Siagian.
Industri sawit telah menjadi ‘rejim’ tersendiri semenjak booming komoditi ini dalam dua dekade terakhir. Indonesia, bersama Malaysia, menjadi pusaran ekspansi industri sawit dunia. Minyak sawit, tidak hanya untuk kebutuhan makanan, kosmetik, hingga pakan ternak, tetapi diperkirakan sebagai “kandidat” utama energi alternatif terbarukan, menggantikan energi fosil yang menipis.

Mata dunia mengarah ke industri ini karena signifikansinya dalam pertumbuhan ekonomi di satu sisi, tetapi biaya sosial dan lingkungan yang harus dikorbankan untuk menopangnya sangat besar di sisi lain. Kalangan pasar dan konsumen global merespon dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan pemerintah Indonesia merespon dengan membentuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Harga minyak dan inti sawit relatif terus meningkat dalam 20 tahun terakhir—kecuali tahun 2008, akibat dampak krisis global saat itu. Permintaan minyak dan inti sawit terus meroket, khususnya dari negara maju lama —seperti Eropa dan Amerika, dan negara maju baru seperti China dan India. Luar biasanya, dua negara terakhir menyerap hampir dua pertiga produksi minyak sawit Indonesia yang angka produksinya diperkirakan akan mencapai 25 juta ton tahun ini. China menampung 6,65 juta ton, dan India mengimpor 7,1 juta ton minyak sawit Indonesia tahun 2012.

Indonesia, yang memproduksi 50 persen dari produksi global minyak sawit, menikmati 9,11 miliar dolar AS atau sekitar 12 persen dari total pendapatan pemerintah tahun 2011. Komoditi ini diprediksi akan terus menjanjikan keuntungan, karena kandungan minyak nabati yang jauh lebih besar dibanding tanaman lain semisal jathropa, kedelai, dan jagung. Hal ini menyulut ekspansi gila-gilaan, baik di Asia tenggara, maupun daerah tropis di Afrika dan Amerika.

Di Indonesia sendiri, luas perkebunan sawit dalam 20 tahun terakhir meroket dari hanya sekitar 500.000 hektar tahun 1990-an, menjadi 11,5 juta hektar tahun ini. Pemerintah Indonesia dan pengusaha sawit memetakan masih tersedianya stok lahan sekitar 29 juta hektar lagi untuk komoditi ini (USDA,2009).

Respon Global: RSPO

Rantai global industri minyak sawit yang menikmati keuntungan ini tidak tutup mata dengan biaya besar sosial dan lingkungan yang harus dikorbankan. Rejim ini menyadari bahwa jika ‘busines as usual’ terus dilanjutkan, korban-korban yang lebih besar akan terus berjatuhan. Atas inisiatif rantai industri ini, sebuah forum global yang kemudian dikenal sebagai RSPO ( Roundtable on Sustainable Palm Oil) diinisiasi sekitar sepuluh tahun lalu. Jika dicermati, inisiatif ini sesungguhnya berasal dari kelas menengah Eropah Barat yang menginginkan cara produksi sawit mengikutsertakan aspek sosial dan lingkungan.

RSPO semakin kokoh setelah para pemangku kepentingan sebisanya dirangkul, dari yang berkepentingan keuntungan ekonomi an sich hingga yang bersuara sedikit kritis seperti Organisasi Non pemerintah internasional, termasuk beberapa LSM lokal di Indonesia. Prinsip sosial dan lingkungan yang ketat disusun, struktur serta mekanisme penyelesaian konflik juga sudah terbangun, hingga sertifikatnya juga sudah keluar melalui Greenpalm, sebuah organisasi stempel sertifikat sawit berbasis di London, Inggris. Oleh karena itu, konsumen negara barat akan nyaman berbelanja produk yang mengandung minyak sawit di ritel-ritel supermarket yang telah bertuliskan “Certified Palm Oil”.

Namun, banyak pihak masih mempertanyakan relevansi dan akuntabilitas rejim minyak sawit ini. Semenjak kehadiran RSPO hampir 10 tahun, ternyata tidak sedikit fakta lapangan yang menunjukkan tidak adanya perubahan dan perbaikan. Ekspansi sawit terus berjalan mulus, sementara konflik agraria terus meningkat, masyarakat lokal tersingkirkan, penghancuran hutan tak berhenti. Lantas, Badan Lingkungan Hidup (EPA), Amerika Serikat menyampaikan catatan bahwa produksi sawit dari Indonesia belum memenuhi syarat yang ditetapkan lembaga itu untuk dipakai sebagai biofuel, bulan Maret 2012 yang lalu.

Respon Indonesia: Green Campaign, Moratorium, dan ISPO

Respon dari sektor industri dan pemerintah Indonesia terhadap rejim ini cukup beragam. Pemerintah secara aktif melakukan green campaign. Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia bersama Malaysia sudah aktif kampanye ke Eropa dan AS untuk menangkal ‘kampanye negatif terhadap sawit’. Tahun 2012 ini, Dewan Minyak Sawit Indonesia, dengan dukungan penuh kementerian pertanian, berkampanye ke AS, Rusia dan Eropa.

Tahun lalu, untuk menunjukkan keseriusan melindungi hutan yang tersisa, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium hutan: yakni penundaan ijin baru di hutan primer dan lahan gambut, melalui Inpres No. 10 tahun 2011. Tetapi, Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mengeluarkan fakta menyesakkan bahwa peta hutan dan lahan gambut yang termaktub di dalam Inpres tersebut mengalami revisi dan pengecilan. Sejak Juni 2011 hingga Mei 2012, sebanyak 10,54 juta hektar hutan dan lahan gambut diotak-atik dan akhirnya dikeluarkan dari peta awal.

Tahun 2011 yang lalu, lagi-lagi untuk memastikan bahwa sawit Indonesia harus berasal dari sumber sumber yang berkelanjutan, pemerintah mendeklarasikan lahirnya ISPO. Berbeda dengan RSPO yang digagasi oleh pasar sawit, ISPO digagasi oleh pemerintah, khususnya kementerian pertanian, tetapi dengan tujuan yang diatas kertas sama: produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Menimbang RSPO dan ISPO

Kedua badan ini memiliki perbedaan mendasar. Sertifikasi RSPO merupakan tuntutan dan keinginan konsumen negara maju sehingga korporasi secara sukarela (voluntary) mengubah cara produksi komoditinya, sementara sertifikasi ISPO adalah kewajiban (obligatory) bagi produsen sawit oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, dari segi bangunan organisasi, ISPO harus banyak belajar dari RSPO, meski tentunya tidak sekedar meng-copy bangunannya. RSPO telah melalui diskusi panjang membangun prinsip, kriteria dan indikator, serta mekanisme kelembagaan, keterlibatan para pihak, akuntabilitas, hingga penyelesaian konflik. ISPO masih belum menunjukkan bangunan organisasinya hingga saat ini. Cara paling awam untuk mengetahui perkembangan ISPO ini adalah dengan mengunjungi halaman web site-nya yang belum berisi apa-apa.

Persamaan kedua badan ini adalah sama sama bicara keberlanjutan sawit. Ini adalah poin kritis, artinya menghentikan ekspansi sawit tidak masuk dalam agenda kedua lembaga. Oleh karena itu suara ‘stop ekspansi sawit’ hanya merupakan suara pinggiran yang dianggap mengancam keberlanjutan industri ini. Selain itu, badan ini juga sama-sama membutuhkan auditor mahal yang membebani produsen sawit.

Tercatat bahwa auditor masing masing organisasi juga tumpang tindih. Auditor semacam Sucofindo, TUV, dan SAI Global adalah auditor yang dipakai oleh ISPO yang sudah lebih dulu minta oleh RSPO untuk mengaudit anggota-anggotanya yang ingin mendapatkan sertifikat sawit berkelanjutan di Indonesia.

Di atas kertas, institusi, sistem, dan regulasi meningkat, tetapi bagaimana praktek dilapangan? Setiap tahun, termasuk di tahun jeda ekspansi sawit ini (2011 dan 2012), fakta menunjukkan laju pengrusakan hutan tidak pernah berhenti. Hingga Juni 2011, ekspansi sawit sudah mencapai 11, 5 juta hektar (Sawit Watch, 2011), meroket dari sekitar 7,5 juta tahun 2009.

Komunitas lokal terus tergusur karena pencaplokan tanah untuk perkebunan sawit, menimbulkan peningkatan konflik agraria di seantero nusantara (KPA, 2011). Tahun 2007 konflik yang berkaitan dengan perkebunan sawit tercatat 514 kasus, bandingkan dengan jumlah konflik tahun 2010 yang meningkat menjadi 663 kasus (Sawit Watch, idem). Dari sekitar 4 juta buruh kebun sawit skala besar, hanya sepertiga yang berstatus buruh tetap, selebihnya adalah buruh harian lepas, dan kernet yang tidak terdokumentasi, tidak digaji layak, serta bekerja dengan basis target (Saurlin, 2011).

Pada akhirnya, secanggih apapun organisasi, sistem dan mekanisme yang dibangun kedua badan ini, publik, baik domestik maupun internasional, masih sulit menaruh kepercayaan, ketika hutan masih terus dicederai, hak hak buruh kebun dan masyarakat lokal masih termarjinalkan. Tidak lupa, semoga proyek Dinas Pertanian bernama ISPO ini, tidak menjadi sumber korupsi baru di negeri ini. ***

Penulis adalah Dosen UDA, dan peneliti sosial dan lingkungan perkebunan sawit, Lentera, tinggal di Medan.

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/04/54032/menakar_rspo_dan_ispo/#.T8w8BlJU_ts