Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) : "Menjadi perusahaan agribisnis berbasis kemitraan terdepan di Indonesia"

Prestasi

Penghargaan Inovasi Perkebunan pada Event ENIP 2013

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Pembuatan komprehensif sistem yang terintegrasi sesuai model ERP (Enterprise Resource Planning) untuk BUMN Perkebunan, lebih baik dilakukan :

  • BUMN Perkebunan bersatu dalam membangun sistem untuk semua komoditi yang diusahakan (86%, 6 Votes)
  • Masing-masing BUMN Perkebunan mengembangkan sistem sendiri (14%, 1 Votes)
  • Tidak perlu dibangun sistem, karena sistem yang lama masih cukup baik (0%, 0 Votes)

Total Voters: 7

Loading ... Loading ...

Keberatan BUMN sebagai Wapu Pajak

12 Oktober 2012

Oleh Effnu Subiyanto


Tanggal 6 Juni 2012 sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 85/PMK.03/2012 lahir dan berisi tentang kewajiban seluruh BUMN menjadi wajib pungut (Wapu), menyetorkan dan melaporkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Ketentuan ini berlaku efektif pada 1 Juli 2012 ini.
Kembalinya posisi BUMN sebagai wapu ini mengulang kisah lama Keppres 56/ 1988 sebagaimana didetilkan oleh KMK 1289/KMK. 04/1988 dan berlaku 1 Januari 1989. Posisi wapu BUMN semakin kokoh dengan terbitnya KMK 547/ KMK.04/2000 jo KMK 549/KMK.04/2000 sejak 1 Januari 2000. Namun, kemudian dicabut sejak 1 Januari 2004 setelah lahirnya KMK 563/KMK.03/2003. Namun kini setelah delapan tahun, kedudukan BUMN dikembalikan sebagai wapu PPN dan PPnBM.
Bagi pemerintah urgensi BUMN sebagai wapu didorong untuk mendapatkan ekstensifikasi pajak yang kini diduga tidak riil time. Selama ini sejak 2004, pajak PPN BUMN dititipkan kepada rekanan atau pemasok (supplier) dengan kewajiban bagi supplier untuk melaporkan dan menyetor PPN dan PPnBM ke direktorat pajak.
Basis penyetoran pajak ke kas negara ini atas hitungan sejak ditagihkan dan bukan atas saat barang atau jasa diserahterimakan. Persoalannya bagi negara, jarak penagihan barang kena pajak atau jasa kena pajak relatif lama sejak barang diserah-terimakan. Rata-rata bagi BUMN setiap transaksi pengadaan barang atau jasa dapat diselesaikan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kedua belah pihak paling lambat tiga bulan.
Delapan tahun mekanisme ini berjalan dan relatif lebih baik dan hampir tidak ada keluhan bagi BUMN, pemasok barang dan jasa, dan juga bagi direktorat pajak sendiri. Menjadi mengherankan sekarang karena durasi batas faktur pajak cacat itu kini dipersempit hanya maksimal 15 hari pada bulan berikutnya sejak masa pajak berakhir atau sejak barang atau jasa diserahterimakan ke BUMN (pasal 7 ayat 2).
Menjadi keberatan BUMN dan juga pemasok sendiri karena jarak 15 hari kalender sejak barang diserah-terimakan faktur pajak harus diserahkan. Ini adalah misi impossible karena proses pengadaan barang dan jasa itu tidak sesederhana itu. Apalagi jika pengiriman barang dan jasa dilakukan pada akhir bulan, maka allowance waktu itu praktis hanya 15 hari. Cut-off dari tiga bulan menjadi hanya 15 hari benar-benar harus ditinjau kembali oleh direktorat pajak.
Konsekuensinya jika gagal dipenuhi menurut UU KUP Nomor 28/2007 maka negara berhak menjatuhkan sangsi 2 persen per bulan paling lama 24 bulan dari besarnya pajak piutang kepada negara (pasal 14 ayat 4), denda 200 persen dan kurungan maksimal satu tahun (pasal 38) dan denda 400 persen kurungan paling lama 6 tahun (pasal 39). Sanksi ini ditujukan kepada BUMN sebagai konsekuensi wapu ini.
Yang sering terjadi, denda dan sangsi dijatuhkan, faktur pajak pun dinyatakan cacat oleh direktorat pajak. Jika sudah seperti ini maka pajak 10 persen PPN dan paling rendah 10 persen PPnBM sesuai UU 18/2000 tentang PPN dan PPnBM tidak akan dapat direstitusi oleh BUMN tersebut. Uang ini akan menjadi biaya bagi BUMN tersebut dan potensial menambah high cost economy di Indonesia.
Jika melihat besarnya risiko yang harus ditanggung oleh masing-masing BUMN padahal tujuannya untuk sebesar-besarnya perolehan pajak kepada direktorat pajak maka seharusnya regulasi pajak perlu diperbaiki. Regulasi yang perlu dibangun itu misalnya paperless taxation system, misalnya pengiriman faktur dengan email tidak harus demikian tradisional dengan hard-paper. Ini untuk menghindari kontak langsung (direct contact) dengan petugas pajak dan pada akhirnya memancing kasus pajak seperti yang terjadi pada Tommy Hendratno, Anggrah Surya (13/7/12) dan moral hazard lainnya.
Sosialisasi kepada BUMN dan seluruh stake holdernya perlu dilakukan bertahap secara gradual dan tidak dapat dipaksakan seketika, peraturan dibuat pada tanggal 6 Juni di-disclose kepada publik oleh dirjen pajak pada 20 Juni dan harus berlaku 1 Juli 2012. Di samping sangat mengagetkan juga timbul praduga, apa yang hendak di-achieve direktorat pajak?
Bagi Direktorat Pajak tentu keuntungan besar karena jaminan dibayarkannya PPN dan PPnBM lebih aman jika melalui BUMN. Selama ini, karena PPN dan PPnBM dititipkan kepada supplier untuk dibayarkan ke negara, yang sering terjadi dana tersebut tidak diserahkan kepada negara namun dipakai sendiri oleh pemasok untuk menambah biaya operasional. Lamanya kolektif pajak sampai dengan tiga bulan membuat likuiditas anggaran negara juga tersendat, kini dengan 15 hari maka likuiditas pajak menjadi semakin cepat.
Bagi BUMN menjadi babak belur, karena cash flow menjadi pontang panting. Jika semula harus membayar dalam tiga bulan kini menjadi maksimal 15 hari. Sementara bagi pemasok juga tidak kalah seriusnya, apabila dalam 15 hari tidak menyerahkan faktur pajak yang benar maka pemasok harus menanggung risiko pajak cacat tersebut dan menjadi struktur cost baru bagi pemasok. Pada akhirnya harga barang dan jasa yang dikonsumsi BUMN akan mengalami eskalasi kenaikan.
Potensi pajak PPN dan PPnBM dari BUMN memang cukup signifikan jika dipandang dari jumlahnya. Tahun lalu besarnya operational expenditure minimal Rp 1.020 triliun dan besarnya capital expenditure mencapai Rp 210,12 miliar, paling tidak tahun lalu perputaran uang untuk 142 BUMN minimal Rp 1.230,12 triliun atau 79,46 persen APBNP 2012. Dari sini sudah kelihatan berapa besaran PPN dan PPnBM yang akan diperoleh negara.
Namun betapapun potensialnya pajak dari BUMN, Direktorat Pajak tidak boleh semena-mena dalam menetapkan aturan pajak. Regulasi yang fair, adil dan berimbang masing-masing pihak harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga iklim investasi yang semakin baik. ***

* Penulis adalah pendiri Forkep, mahasiswa
doktor ilmu ekonomi FEB Unair.