Friday, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Achievements

Sertifikat Klasifikasi Kelas II/ Baik untuk Kebun Untuk Kebun Tamora

Activity

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Polls

Sejauh mana Portal Publik PTPN V dapat membantu anda dalam mencari informasi tentang PT Perkebunan Nusantara V?

View Results

Loading ... Loading ...

BUMN dan BUMD Diminta Awasi Perusahaan Outsoursing

19 February 2013

Menakertrans Muhaimin Iskandar (dok Kemenakertrans)
Menakertrans Muhaimin Iskandar (dok Kemenakertrans) (sumber: depnakertrans.go.id)

Jakarta - Semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengawasi perusahaan outsourcing yang memperkerjakan pekerja pada BUMN/BUMD yang bersangkutan.

Kalau ada perusahaan outsourcing yang menggajikan karyawan yang bekerja di BUMN/BUMD dibawah UMP/UMK atau pelanggaran lainnya, maka BUMN/BUMN/BUMD yang bersangkutan segera melapor kepada Kemnakertrans. Demikian dikatakan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemnakertrans, Mudji Handaya, kepada pers di gedung DPR, Senin (18/2).

Irianto dan semua pejabat eselon I dan II Kemnakertrans sedianya bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhamin Iskandar, dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR untuk membahas soal tenaga kerja outsourcing di semua peruhasahaan BUMN dan BUMND. Namun, rapat kerja itu diundur pekan depan karena Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tidak bisa hadir dalam rapat itu, karena ada halangan.

Mudji mengatakan, perusahaan outsourcing yang melanggar aturan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. “Ya, kita terus melakukan pengawasan,” tegas Mudji.

Senada Muhaimin Iskandar menegaskan, perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN / BUMD wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012.

“Cakupan kebijakan alih daya atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing ini  berlaku bagi perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan kewajiban perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD dalam pelaksanaan kebijakan alih daya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan alih daya yang diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian kerja di perusahaannya masing-masing.

Muhaimin mengakui bila saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi berbagai perusahaan swasta, BUMN/BUMD sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/manajemen perusahaan dengan pekerja/buruh.

“Semua permasalahan outsourcing  yang terjadi di perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD harus segera  diselesaikan di masa transisi ini dengan menggelar musyawarah mufakat secara bipartit  sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhaimin.

Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan  penyediaan jasa pekerja/buruh, Muhaimin menegaskan kegiatan usaha yang dapat diserahkan hanya ada lima jenis yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengaman, jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh (transportasi).

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans, Ruslan Irianto Simbolon menambahkan selama ini pihak Kemnakertrans terus melakukan mediasi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama soal outsourcing yang terjadi di BUMN/BUMD.

“Kita terus sosialisasikan ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam permenakertrans ini. Tinggal dalam pelaksanaannya segera diimplementasikan oleh masing-masing perusahaan BUMN/BUMD,” kata Irianto.

Irianto menambahkan, kalau ternyata pekerjaan yang tadi itu sifatnya terus-menerus dia harus jadi organik atau permanen di perusahaan pemberi kerja, sehingga  tidak boleh jadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) melainkan harus PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

“Kita kerahkan dinas-dinas tenaga kerja agar terjun langsung ke perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk melakukan pembinaan soal outsourcing ini,” katanya.

Irianto  mengatakan, dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan harus menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh (hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat) serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.

Penulis: E-8/FER

Sumber:Suara Pembaruan

http://www.beritasatu.com/nasional/97581-bumn-dan-bumd-diminta-awasi-perusahaan-outsoursing.html



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>