Kamis, 17 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Sejauh mana Portal Publik PTPN V dapat membantu anda dalam mencari informasi tentang PT Perkebunan Nusantara V?

View Results

Loading ... Loading ...

Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

12 Juli 2012

Booming industri sawit tahun 2008 silam, telah membuat euforia sebagian masyarakat guna masuk menggeluti industri ini, bagi pemain baru otomatis mesti tahu benar seluk beluk industri ini. Misalkan saja terkait perizinan guna lancarnya proses pembangunan kebun.
Usaha-usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan aspek legalitas seperti tuntutan pihak lain, atau untuk jaminan pinjaman, perusahaan perkebunan harus mempersiapkan surat-surat izin yang berkaitan dengan usaha perkebunan.
Walaupun  demikian tidak mudah  bagi perusahaan baru itu untuk mendapatkan izin perkebunan sawit. Mekanisme perizinan pendirian perkebunan sawit dilakukan secara bertahap yaitu izin  prinsip/informasi lahan yang dilanjutkan ke  pra survei dan selanjutnya  Izin Lokasi, AMDAL dan Izin Usaha Perkebunan. Setiap tahapan memiliki tenggang waktu dan ada serangkaian proses yang harus dilakukan. Kalau tidak dipatuhi, izin-izin ini akan dicabut.  Setelah Amdal dan Izin Usaha Perkebunan terpenuhi, selanjutnya pengurusan HGU (Hak Guna Usaha).
Adapun tahapan perizinan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :
a. Ijin Prinsip (sering juga disebut dengan istilah arahan lokasi atau izin informasi lahan)  dari Pemda
b. Ijin Lokasi yang memuat peta areal perkebunan yang masih harus dibebaskan dari pihak ke tiga
c. Pelepasan Kawasan Hutan, jika areal Ijin Lokasi masih terdapat Kawasan Hutan.
d. GRTT, proses ganti rugi lahan  kepada pihak ke tiga
e. AMDAL
f. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
g. Pengukuran Kadasteral oleh BPN  (Badan Pertanahan Nasional) Pusat, yang merupakan pengukuran areal yang telah dimiliki.
h. Pemeriksaan Panitia B, pada Kanwil BPN Propinsi untuk mendapat rekomendasi penerbitan SK Hak Guna Usaha
i. Penerbitan SK Hak Guna Usaha dari BPN Pusat
Last Updated on Tuesday, 10 July 2012 08:18
Written by Maruli Pardamean   http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit&catid=44:artikel



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>