Sabtu, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Sejauh mana Portal Publik PTPN V dapat membantu anda dalam mencari informasi tentang PT Perkebunan Nusantara V?

View Results

Loading ... Loading ...

Memaknai Pajak Pertambahan Nilai Masukan Tandan Buah Segar

25 Juli 2012

Perdebatan Panjang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (GAPKI) terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terhutang Pajak berakhir sudah, dengan Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2010 tanggal 16 Desember 2011 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon (GAPKI).

Perdebatan tersebut lebih kepada filosofi Pajak Pertambahan Nilai itu. Filosofi PPN tersebut tentunya telah dituangkan dalam aturan-aturan yang terkait, baik dalam Undang-undang maupun aturan pelaksanaan ikutannya. Untuk lebih memaknainya mari kita uraikan satu persatu.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa. Barang dan Jasa yang dikenai PPN disebut sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Didalam Undang-undang PPN diatur jenis barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN biasa disebut sebagai Bukan Barang Kena Pajak ( Non BKP) dan Bukan Jasa Kena Pajak ( Non JKP). Jenis Barang yang tidak dikenai pajak diatur dalam penjelasan Pasal 4 A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, seperti : minyak mentah (crude oil), gas bumi, beras, jagung, kedelai, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan.

Selain jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, dalam Undang-undang PPN juga diberikan fasilitas pembebasan PPN untuk jenis BKP tertentu misalnya Tandan Buah Segar (TBS), kayu bulat, kayu mentah, bibit dan benih kopi, kakao dan lain-lain.Fasilitas pembebasan ini diatur dalam Pasal 16 B Undang-undang PPN.

PPN dipungut oleh penjual dan dibebankan kepada pembeli dengan tarif 10%.PPN yang dipungut oleh penjual disebut sebagai Pajak Keluaran (output tax). Dari sisi pembeli, PPN yang dipungut oleh penjual tersebut sebagai Pajak Masukan (input tax). Oleh penjual, Pajak Keluaran yang dipungut akan dikurangkan/diperhitungkan dengan Pajak Masukan (Pajak Masukan dikreditkan). Selisih Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus disetor ke Kas Negara.

Dalam hal suatu barang ditetapkan sebagai Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP) atau mendapat fasilitas dibebaskan maka tidak ada PPN yang dipungut pada saat menyerahkan barang tersebut sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan Non BKP atau BKP yang dibebaskan tersebut tidak dapat dikreditkan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menyatakan bahwa Tandan Buah Segar (TBS) merupakan salah satu Barang Kena Pajak (BKP) yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Lampiran b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.03/2010 diatur bahwa “Pajak Masukan atas perolehan Barang Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seluruhnya”. Dengan demikian Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam rangka menghasilkan TBS (misalkan PPN atas pembelian pupuk) tidak dapat dikreditkan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang PPN disebutkan bahwa”Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

Anggapan Wajib Pajak, Pajak Masukan seperti pembelian pupuk tidak dapat dikreditkan dalam  Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dan pada saat memungut dan menyetorkan Pajak Keluaran saat menjual Barang Kena Pajak berupa minyak kelapa sawit /CPO dan inti sawit yang nyata-nyata didalamnya ada unsur pupuk, maka terjadi pengenaan pajak berganda adalah tidak benar.
Written by Sarwin Siregar, SE    http://www.infosawit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141:memaknai-pajak-pertambahan-nilai-masukan-tandan-buah-segar&catid=45:info-pajak



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>