Sabtu, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Sejauh mana Portal Publik PTPN V dapat membantu anda dalam mencari informasi tentang PT Perkebunan Nusantara V?

View Results

Loading ... Loading ...

KBUMN Sambut Gembira Putusan MK Tentang Piutang

30 September 2012

IMQ, Jakarta —  Kementerian BUMN menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi tentang piutang Badan Usaha Milik Negara bukan piutang negara, termasuk penyelesaian piutang macet yang merupakan kewenangan korporasi.

“Alhamdulillah, purifikasi BUMN sebagai korporasi semakin kuat,” tutur Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hambra Samal, di Jakarta, Kamis (27/9).

Ia mengungkapkan, pertimbangan MK karena BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan negara, sehingga pengurusan kekayaan, usaha, dan piutangnya dilakukan oleh manajemen sesuai dengan UUPT.

“Ini modal besar bagi judicial review UUKN Pasal 2 huruf G dan I,” terangnya.

Putusan MK dengan nomor 77 tanggal 21 September 2012. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Machfud MD. Machfud membatalkan frasa ‘badan-badan negara’ pada Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN).

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa jenis piutang negara sebagaimana UU PUPN ada dua jenis, yakni piutang negara dan piutang badan-badan yang dikuasai oleh negara. Dalam pengertian ini, piutang-piutang bank BUMN yang ada dan jumlahnya telah pasti dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan melakukan restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut.

Di sisi lain, kenyataannya debitur pada bank non-BUMN mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang, termasuk pemberian hair cut kepada debiturnya oleh manajemen bank yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 1 dan angka 10 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Oleh karena itu, piutang BUMN bukanlah piutang negara.

Author: Susan Silaban
Published: 27 Sep 2012 12:52 WIB
http://www.imq21.com/news/read/93047/20120927/125204/KBUMN-Sambut-Gembira-Putusan-MK-Tentang-Piutang.html



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>