Disaat yang bersamaan, jumlah persediaan kelapa sawit Malaysia untuk bulan April dilaporkan mengalami penurunan sebesar 11% menjadi 1,93 juta ton. Jumlah persediaan tersebut merupakan yang terendah sejak bulan bulan Juni tahun lalu.

Beberapa konsumen atau negara importir yang akan mengalami kenaikan permintaan jelang bulan puasa ialah Arab Saudi, India dan Pakistan. Harga kelapa sawit berjangka mengalami kenaikan sebesar 1,1% menjadi 2322 ringgit atau 772 dollar per metrik ton di Bursa Malaysia Derivatives.

Menurut analisa dari Divisi Vibiz Research di Vibiz Consulting, pergerakan harga kelapa sawit diprediksi akan masih berpeluang mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Kenaikan ekspor kelapa sawit diprediksi akan terjadi sedangkan disaat yang bersamaan harga komoditi pangan akan juga mengalami kenaikan.

(JP/JA/VBN)

By Joko Prayitno on 16 May 2013, 20:06 A A A

http://www.vibiznews.com/2013-05-16/harga-cpo-meningkat-prediksi-kenaikan-jelang-bulan-puasa

Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk membahas masalah tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan soal upah pekerja.

“Pada Minggu (19/5), semua direksi dan komisaris BUMN tanpa kecuali akan berkumpul menuntaskan persoalan outsourcing di BUMN,” kata Dahlan usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, seluruh pejabat perusahaan “pelat merah” diwajibkan hadir sekaligus memberikan respon, termasuk mitra penyedia tenaga kerja alih daya masing-masing BUMN.

“Dengan saling memberi masukan, diharapkan tidak ada lagi masalah soal nasib outsourcing,” ujar Dahlan, menegaskan.

Sebelumnya, masalah tenaga alih daya di BUMN sempat menjadi perdebatan sengit antara pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Bahkan Komisi IX sempat membentuk “Panja Outsourcing” untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di sejumlah BUMN.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2013
Kamis, 16 Mei 2013 14:35 WIB | 1260 Views
Pewarta: Royke Sinaga

http://www.antaranews.com/berita/375036/dahlan-kumpulkan-142-bumn-bahas-alih-daya

Dahlan kumpulkan 142 BUMN bahas alih daya

Kamis, 16 Mei 2013 14:35 WIB | 1260 Views

Pewarta: Royke Sinaga

Menteri BUMN Dahlan Iskan (ANTARA/R. Rekotomo)

Berita Terkait

• Dan buruh pun berseru, “demi Tuhan, demi Tuhan”

• Puluhan ribu buruh tumplek di depan Istana Negara

• FSP BUMN menuntut: Jangan obral BUMN

• Dinsosnakertrans yakini tidak ada “sweeping” pada Hari Buruh

• Rencana 3.000 tenaga kontrak ke depan Istana

Galeri Terkait
Pemeriksaan Abdul Gani

Tolak Alih Daya
Video Terkait
DPR Desak Pemerintah …
Buruh Kembali Tuntut …

Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk membahas masalah tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan soal upah pekerja.

“Pada Minggu (19/5), semua direksi dan komisaris BUMN tanpa kecuali akan berkumpul menuntaskan persoalan outsourcing di BUMN,” kata Dahlan usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, seluruh pejabat perusahaan “pelat merah” diwajibkan hadir sekaligus memberikan respon, termasuk mitra penyedia tenaga kerja alih daya masing-masing BUMN.

“Dengan saling memberi masukan, diharapkan tidak ada lagi masalah soal nasib outsourcing,” ujar Dahlan, menegaskan.

Sebelumnya, masalah tenaga alih daya di BUMN sempat menjadi perdebatan sengit antara pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Bahkan Komisi IX sempat membentuk “Panja Outsourcing” untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di sejumlah BUMN.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2013

Dahlan kumpulkan 142 BUMN bahas alih daya

Kamis, 16 Mei 2013 14:35 WIB | 1260 Views

Pewarta: Royke Sinaga

Menteri BUMN Dahlan Iskan (ANTARA/R. Rekotomo)

Berita Terkait

• Dan buruh pun berseru, “demi Tuhan, demi Tuhan”

• Puluhan ribu buruh tumplek di depan Istana Negara

• FSP BUMN menuntut: Jangan obral BUMN

• Dinsosnakertrans yakini tidak ada “sweeping” pada Hari Buruh

• Rencana 3.000 tenaga kontrak ke depan Istana

Galeri Terkait
Pemeriksaan Abdul Gani

Tolak Alih Daya
Video Terkait
DPR Desak Pemerintah …
Buruh Kembali Tuntut …

Jakarta (ANTARA News) – Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk membahas masalah tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan soal upah pekerja.

“Pada Minggu (19/5), semua direksi dan komisaris BUMN tanpa kecuali akan berkumpul menuntaskan persoalan outsourcing di BUMN,” kata Dahlan usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Jakarta, Kamis.

Menurut Dahlan, seluruh pejabat perusahaan “pelat merah” diwajibkan hadir sekaligus memberikan respon, termasuk mitra penyedia tenaga kerja alih daya masing-masing BUMN.

“Dengan saling memberi masukan, diharapkan tidak ada lagi masalah soal nasib outsourcing,” ujar Dahlan, menegaskan.

Sebelumnya, masalah tenaga alih daya di BUMN sempat menjadi perdebatan sengit antara pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI yang menangani masalah ketenagakerjaan.

Bahkan Komisi IX sempat membentuk “Panja Outsourcing” untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di sejumlah BUMN.

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2013

Liputan6.com, Jakarta : Kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC 2013 bakal dimanfaatkan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, untuk menyosialisasikan produk-produk pertanian Indonesia sebagai produk ramah lingkungan.

Gita meyakinkan bahwa produk-produk seperti minyak kelapa sawit (CPO), karet atau hasil hutan Indonesia berasal dari kegiatan yang sangat ramah lingkungan. Sayangnya, hingga kini masih ada negara yang memiliki perbedaan pandangan sehingga dipandang perlu melakukan sosialisasi kepada sejumlah pemimpin negara saat perhelatan.

“Ini kan masih ada perbedaan pandangan, nah tentunya kita harus maksimal untuk melakukan sosialisasinya,” ujarnya usai menghadiri ABAC Business Luncheon on Indonesia’s APEC Chairmanship 2013 di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2013).

Sosialisasi ini, lanjut Gita, akan menunjang kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang tengah dibangun.
Pembangunan ekonomi Indonesia dapat tercapai jika produk-produk agro yang diakui sebagai produk ramah lingkungan bisa memperoleh pengurangan tarif di bawah 5%.

Selain sosialisasi produk pertanian, pertemuan APEC di Bali juga bakal mengusung tiga agenda yaitu power goal, pertumbuhan ekonomi yang merata dan konektivitas. Dari ketiga agenda tersebut, program terkait konektivitas merupakan pembahasan paling konkrit yang bakal dibahas APEC.

“Saya rasa soal konektivitas, dimana para pebisnis ini bisa terbantu untuk membangun prasarana atau infrastuktur dan people to people contact,” tandasnya. (Shd)

oleh Septian Deny

Posted: 16/05/2013 19:26

http://bisnis.liputan6.com/read/588408/mendag-manfaatkan-apec-jadi-ajang-kampenye-agribisnis-ri

Liputan6.com, Jakarta : Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan banyak perusahaan BUMN yang berpotensi untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun hal ini tak maksimal terjadi karena terkendala beberapa masalah. “Banyak proses birokrasi yang harus dilalui sebelum masuk pasar modal Indonesia. Karena itulah perusahaan BUMN sangat sedikit yang bisa masuk pasar modal Indonesia,” ujar Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis, Wahyu Hidayat dalam acara seminar Sinergi Investor BUMN di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Menurut Wahyu, banyak perjalanan yang harus dilakukan perusahaan BUMN sebelum melantai di bursa. Prosesnya seperti harus melewati komite privatisasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Jadi karena itulah, sangat banyak regulasi dan mekanisme yang menghambat perusahaan BUMN untuk masuk pasar modal Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, dalam empat bulan di tahun 2013 ini, belum ada satu pun perusahaan BUMN yang mencatatkan sahamnya di pasar modal Indonesia.

Satu-satunya perusahaan BUMN yang dipastikan bisa melantai ke bursa adalah PT Semen Baturaja (Persero), yang direncanakan menggelar penawaran saham ke publiknya pada bulan Juni nanti. (Dis/Nur)

oleh Dian Ihsan Siregar

Posted: 16/05/2013 17:37

http://bisnis.liputan6.com/read/588248/proses-birokrasi-biang-kendala-bumn-sulit-melantai-ke-bursa

Harga karet berjangka untuk kontrak pengiriman bulan Oktober mengalami penurunan sebesar 2.3 persen dan berada di posisi 276.3 yen per kilogram (2707 dollar per metric ton) di Tocom. Harga karet tersebut mencapai posisi paling rendah untuk kontrak paling aktif sejak tanggal 9 Mei lalu. Harga karet mengarah untuk mengalami penurunan 3 hari berturut-turut, dan sepanjang minggu ini telah mengalami penurunan sebesar 4.7 persen.

Harga minyak mentah berjangka untuk kontrak pengiriman Juni hari ini diperdagangkan pada harga 94.02 dollar per barel. Kemarin harga minyak mengalami penurunan sebesar 2.2 persen dan mencapai posisi paling rendah sejak tanggal 2 Mei.

Penurunan harga karet berjangka hari ini juga turut dipicu oleh rebound yen Jepang. Mata uang Jepang tersebut mengalami kenaikan setelah pada perdagangan kemarin mencapai posisi paling rendah dalam 5.5 tahun belakangan.

Analis Vibiz Research dari Vibiz Consulting memperkirakan bahwa pergerakan harga karet berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan. Sentimen melemahnya harga minyak memberikan tekanan pada komoditas-komoditas yang terkait minyak, termasuk karet.

(IA/JA/VBN)

By Ika Akbarwati on 16 May 2013, 11:20 A A A

http://www.vibiznews.com/2013-05-16/harga-karet-berjangka-turun-akibat-melemahnya-harga-minyak-dan-rebound-yen

Saya tidak tahu mengapa produk crude palm oil (CPO) kita masih ditolak. Mereka selalu memproteksi produk-produk mereka di mana mereka merasa tersaingi.

Jakarta (ANTARA News) – Isu yang dimunculkan Amerika Serikat bahwa kelapa sawit produksi Indonesia merupakan produk tidak ramah lingkungan diperkirakan hanya strategi untuk melindungi produk minyak dalam negeri negara tersebut.

“Saya tidak tahu mengapa produk crude palm oil (CPO) kita masih ditolak. Mereka selalu memproteksi produk-produk mereka di mana mereka merasa tersaingi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi saat ditemui usai acara APEC Business Advisory Council (ABAC), di Jakarta, Kamis.

Selain Amerika Serikat, Eropa juga melakukan larangan impor produk CPO Indonesia. Sofjan menduga AS dan Eropa khawatir CPO Indonesia dengan harga yang murah akan mengganggu pasar dalam negeri mereka.

“Mereka takut CPO kan paling murah, mereka takut pasar mereka rusak, padahal CPO adalah kekuatan ekonomi dan produk kita untuk bersaing dengan produk internasional,” katanya.

Adanya isu produk kelapa sawit Indonesia merupakan produk yang tidak ramah lingkungan, menurut dia merupakan dugaan yang tidak mendasar karena telah ada penelitian yang dilakukan oleh Indonesia bekerja sama dengan Malaysia yang membantah isu tersebut. Meski demikian pihaknya mengakui bahwa hasil penelitian tersebut kurang mendapat publikasi.

Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah akan melakukan negosiasi terkait penolakan CPO dalam forum ABAC dan APEC.

“Kan ada banyak masalah yang masih perlu dilobi. Misalnya AS yang menawarkan kita untuk masuk ke Trans Pasific Partnership (TPP),” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan momentum APEC yang akan diselenggarakan pada Oktober 2013 karena akan dihadiri oleh lebih dari 20 kepala negara.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2013

Kamis, 16 Mei 2013 16:38 WIB | 1209 Views
Pewarta: Anita Permata Dewi
http://www.antaranews.com/berita/375063/penolakan-ekspor-cpo-diperkirakan-hanya-strategi-as

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan segera mengumpulkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan milik negara untuk urun rembuk masalah tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan soal upah pekerja.

“Pada Minggu (19/5), semua direksi dan komisaris BUMN tanpa kecuali akan berkumpul menuntaskan persoalan outsourcing di BUMN,” kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Jakarta, Kamis (16/5).

Menurut Dahlan, seluruh pejabat perusahaan pelat merah diwajibkan hadir sekaligus memberikan respon, termasuk mitra penyedia tenaga kerja alih daya masing-masing BUMN. “Dengan saling memberi masukan, diharapkan tidak ada lagi masalah soal nasib outsourcing,” tegasnya.

Sebelumnya, masalah tenaga alih daya di BUMN sempat menjadi perdebatan sengit antara pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI yang menangani masalah ketenagakerjaan. Bahkan Komisi IX sempat membentuk Panja Outsourcing untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di sejumlah BUMN.

Dahlan sempat menggagas pembentukan anak perusahaan di masing-masing BUMN untuk menangani soal alih daya.”Konsep ideal tenaga outsourcing sekaligus mekanisme penentuan upah minimum harus ada, agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan,” ujarnya.

Mantan Dirut PT PLN ini mengaku memiliki konsep yang siap diimplementasikan di sejumlah BUMN. “Konsep itu saya temukan ketika masih di PLN, dan sudah pernah saya sampaikan kepada Presiden SBY,” tutur Dahlan.

Ia menambahkan, konsep tersebut sesungguhnya akan dilaksanakan ketika masih menjabat di PLN, namun belum terlaksana karena telanjur mendapat tugas baru sebagai Menteri BUMN. Menurutnya konsep tersebut masih sangat relevan dengan kondisi seperti sekarang ini.

“Hasil pemikiran dari rapat besar BUMN tersebut, akan kita bawa dalam Panja Komisi IX DPR untuk dijadikan sebagai konsep yang berlaku di semua BUMN,” ucap Dahlan.

Kamis, 16 Mei 2013, 14:40 WIB
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/13/05/16/mmvrys-dahlan-kumpulkan-142-bumn-bahas-outsourcing

Ia juga menjelaskan bahwa Asean yang terdiri dari 10 negara memiliki populasi 608 juta dengan luas total mencapai 4,5 juta kilometer persegi. Apalagi dengan GDP gabungan yang mencapai UUS$3,36 triliun serta pertumbuhan ekonomi Asean berkisar 5-7,2% menjadi daya tarik tersendiri untuk memanfaatkan momentum tersebut.

Menurutnya, AEC tidak bisa dihindari karena sudah ditetapkan secara bersama-sama oleh semua negara Asean. Dengan melihat waktu menuju AEC tinggal 2 tahun lagi, menurut Gunaryo, Indonesia masih punya waktu untuk meningkatkan daya saing secara penuh. “Perlu peningkatan dibidang barang dan jasa. Selain itu, jangan mengandalkan barang mentah akan tetapi barang jadi untuk dilakukan ekspor,” tambahnya.

Gunaryo mengatakan bahwa dalam menghadapi AEC 2015 tidak hanya kesiapan dari pemerintah dalam mengolah regulasi tetapi juga dari kalangan dunia usaha baik dalam skala besar maupun skala kecil. “Harus ada kesiapan dari BUMN, pemerintah, pengusaha dan UKM. Jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri maka akibatnya akan sulit berkompetisi. Untuk itu, perlu disosialisasikan dengan baik dan jalan bersama-sama agar bisa memanfaatkan momentum AEC,” ucapnya.

Meskipun sisa waktu menghadapi AEC tingga 2 tahun lagi, Gunaryo merasa yakin bahwa perusahaan plat merah milik negara bisa bersaing dengan perusahaan negara tetangga lainnya. “BUMN kita dapat menciptakan produk barang dan jasa yang mampu berdaya saing. Saya yakin BUMN kita mampu bersaing dengan perusahaan neegara tetangga lainnya,” ujarnya.

Dikatakan Gunaryo, beberapa BUMN sangat dikenal masyarakat ASEAN lewat produk barang dan jasanya. Sebut saja PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya Tbk (Persero), Pindad (Persero) dan di sektor perbankan. “BUMN Indonesia ini mendapatkan apresiasi yang cukup baik di negara Asean maupun negara lainnya contoh PT DI, Pindad dengan panser Anoa-nya dikenal Malaysia, PT Wika juga sama ekspansi membuat jembatan di Brunei dan jalan di Timor Leste juga sektor BUMN perbankan yang sudah mulai dikenal,” katanya.

Oleh karena itu dengan melihat potensi yang ada, Indonesia diminta memanfaatkan secara penuh. Diharapkan BUMN memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan roda bisnisnya di Asean. “Peningkatan kualitas dan kuantitas barang dan jasa itu penting. Profesi-profesi jangan sampai kita asyik dengan yang ada sekarang. BUMN Indonesia diharapkan dapat melihat ini sebagai pasar. Peluang ini dapat kita raih jika kita siap dan harus mempunyai daya saing dengan perusahaan negara Asean lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Iman Pambagio menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BUMN dalam menghadapi AEC yaitu peningkatan efisiensi usaha dan kualitas produk, riset pasar dan networking denga mitra lokal, promosi produk dengan mengikuti pameran, mengikuti misi dagang ke negara tujuan ekspor, membangun komunikasi dan hubungan kerjasama yang erat dengan Kemendag untuk mengakses informasi peluang, mampu beradaptasi terhadap kebutuhan dan gaya hidup serta melakukan inovasi dalam mengembangkan jaringan kerja.

Lebih lanjut lagi, ada beberapa BUMN yang sudah melakukan ekspansi sebelum diterapkannya AEC 2015 yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT BNI Tbk, dan PT Pertamina (Persero) yang sudah membangun kantor perwakilan di Myanmar dengan tujuan mencari peluang bisnis di Myanmar.

Dengan diberlakukannya AEC, maka memudahkan perusahaan untuk membuka usaha di negara Asean lainnya, tak terkecuali Thailand. Duta Besar RI untuk Thailand Luthfi Rauf menjelaskan bahwa GDP Thailand pada 2012 mencapai US$365 miliar semetara GDP perkapita mencapai US$5,382. “Index kemudahan dalam berbisnis di Thailand menempati peringkat 18 di dunia sementara Indonesia berada di peringkat 128. Sementara logistic performance index Thailadn menempati peringkat 38 di dunia sementara Indonesia menempati urutan 59. Ini menjadi bukti bahwa investasi di Thailand cukup menarik,” tambahnya.

Jumat, 17/05/2013

http://www.neraca.co.id/harian/article/28574/BUMN.Diminta.Eksploitasi.AEC.2015

Menurut pernyataan Departemen Bea Cukai Malaysia, pengiriman akan dikenakan pajak sebesar 4,5% bulan depan setelah harga acuan yang ditetapkan sebesar 2.332,02 ringgit (US$777) per ton. Sebelumnya pada bulan Januari dan Februari tidak ada tarif, lalu dinaikkan menjadi 4,5% pada bulan Maret.

Nilai kontrak merosot 29% pada tahun lalu karena produksi melebihi permintaan, meningkatkan persediaan di Malaysia mencapai rekor pada bulan Desember. Pemerintah Malaysia mengatakan pada Oktober akan memotong pajak ekspor menjadi antara 4,5% dan 8,5% dari sekitar 23% untuk membantu memangkas stok dan bersaing dengan Indonesia, produsen terbesar.

Chandran Sinnasamy, kepala perdagangan di LT International Futures Sdn., mengatakan jumlah pajak tersebut berada dalam ekspektasi pasar karena harga telah melayang dari batas alokasi pajak sebelumnya.

“Ekspor dari Malaysia tidak akan menerima banyak bantuan dari besaran pajak yang terus berubah karena Indonesia lebih kompetitif,” ujarnya seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/5/2013)

Surveyor Intertek mengatakan jumlah ekspor dari Malaysia turun 7,6% menjadi 599.300 ton dalam 15 hari pertama bulan ini. Sementara itu, Dewan Minyak Sawit Malaysia mengatakan pada 10 Mei, pengiriman turun 5,6% menjadi 1,45 juta ton pada April, sedangkan persediaan turun 11% menjadi 1,93 juta ton.

Di sisi lain, Indonesia menurunkan bea ekspor menjadi 9% pada bulan ini dari 10,5% bulan sebelumnya. Adapun nilai kontrak pengiriman Juli turun sebanyak 1,1% menjadi 2.277 ringgit per ton di Malaysia Derivatives Exchange, dan berada di 2.280 ringgit pada Rabu (15/5/2013) pukul 11.00 di Kuala Lumpur. (mfm)
Immanuel Giras Pasopati   -   Rabu, 15 Mei 2013, 15:20 WIB
http://www.bisnis.com/cpo-malaysia-pajak-ekspor-tak-berubah

“Tidak diperbolehkan melakukan usaha pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan. Apalagi Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat rentan bencana alam. Jika lingkungan hidup tidak dilindungi, dampak kerusakan alam merugikan bangsa sendiri,” ungkap Direktur Tanaman Tahunan, R. Drajat Natawijaya saat mewakili Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dalam Semiloka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalteng, di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya, (15/05/2013)

Ia menambahkan, pada 17 Maret 2009 dilangsungkan penyerahan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pertama di Indonesia. Tetapi RSPO bukan dalam rangka untuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar tertentu.

Sedangkan yang dikehendaki adalah tingkat kepatuhan, yaitu harus memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mengatur agar pengusaha sawit mengikuti peraturan pemerintah yang menghasilkan kelapa sawit yang berkelanjutan.

“ISPO berbeda dengan RSPO. RSPO bersifat kesukarelaan, bukan kewajiban. Indonesia menguasai 47% pangsa pasar CPO dunia, tetapi masih belum tertib pelaku usahanya. Saat ini hanya ada 10 perusahaan yang dapat sertifikat ISPO,” jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Fadil Hasan berharap ada rumusan dan konsep yang membangun dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Secara organisasi pihaknya aktif mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan, tetapi kurang memiliki kekuatan untuk menekan pelaku usaha menerapkan ISPO.

“Karena itu penting untuk membuat aturan yang menekan kepada pelaku usaha agar menerapkan ISPO sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan,” tandasnya.

Ia mengaku bakal komitmen untuk menerapkan ISPO secara konsisten dan konsekuen. Apalagi, kata Fadil, itu sebagai tuntutan sekaligus jawaban atas tuduhan miring kepada kelapa sawit. Sebab selain membawa dampak positif, ia pun mengakui adanya dampak negatif dari pembangunan antara lain adanya perubahan sosial dan dampak lingkungan sebagai hasil konsekuensi pembangunan yang tidak dikehendaki.

“Pembangunan harus mengakomodir tiga kepentingan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan itu harus didukung. Walaupun secara mikro itu bisa saja dilakukakan tetapi itu tidak mudah dilaksanakan. Kita minta agar penerapan itu dilaksanakan cepat, sesuai target 2015 semua perusahaan harus sudah menerapkan,” tegasnya.

Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang membeberkan, luasan perkebunan Kalteng saat ini 1.592.676,15 ha. Dari luasan itu, kebun rakyat hanya 43% saja, sementara 57% nya atau 908.175,15 ha adalah perkebunan skala besar. Dari perkebunan besar itu, 97,5% diantaranya berupa perusahaan kelapa sawit. 2,2% nya adalah karet. Sedangkan pabrik CPO mencapai 67 unit.

Dari luasan perkebunan besar tersebut, kata Teras, menjadi konsesi sebanyak 365 perusahaan. Tetapi hanya 84 saja yang perijinannya clean and clear. Menurut dia, seharusnya semua perusahaan yang tidak mematuhi aturan clean and clear segera dicabut konsesinya. Tetapi ia mengaku yang tahu pasti dan yang berhak adalah kepala daerah di kabupaten/kota, dan ia tegas harus segera diproses hukum.

Jika Teras tidak mau menyebut clean and clear adalah perusahaan illegal, berbeda yang diungkapkan direktur Walhi Kalteng, Arie Rompas. Ia tegas mengatakan diluar 84 perusahaan yang dinyatakan ‘beres’ perijinannya adalah illegal dan harus ditindak sesuai aturan hukum berlaku. (MZQ)

Editor : Raudhatul

Kamis, 16 May 2013 06:26
http://www.menaranews.com/regionalx/kalimantan/usaha-pembangunan-harus-pro-lingkungan