Dana Pensiun Perkebunan Rp 135 M Terancam Hangus

JAKARTA (Suara Karya): Sebanyak 125 ribu pensiunan resah, menyusul dugaan penggelapan dana pensiun perkebunan (Dapenbun) oleh PT Theda Pratama (PT TP). Para pensiunan yang tergabung dalam Persatuan Purnakarya Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) menuntut dana Rp 135 miliar yang telah disetor ke PT TP untuk pengembangan usaha, agar dikembalikan karena bisa mengancam kesejahteraan keluarga pensiunan perkebunan.

Ada sekitar 1,2 juta orang anggota keluarga pensiunan yang membutuhkan dana itu. Tapi, sampai sekarang dana sebesar Rp 135 miliar yang sudah disetorkan tidak bisa diminta, bahkan terancam hangus. Para pensiunan pun tak menerima THR tahun ini, kata Samingun, mantan Ketua Dapenkun Samingun di Mapolda Metro Jaya, Sabtu.

 

Samingun didampingi pengurus Dapenbun yang lain datang ke polda untuk melaporkan sejumlah orang yang terlibat dalam penggelapan Rp 135 miliar. Sejumlah orang yang dilaporkan yaitu THB (PT TP) serta orang-orang yang diduga ikut membantu sehingga dana itu digelapkan, seperti FS, DH, MS, dan SS.

 

Perselisihan Dapenbun dengan PT TP diawali dengan kerja sama keduanya untuk pengembangan usaha pada 2004. Dapenbun yang mengelola dana pensiun anggota P3RI bermitra dengan PT Theda Pratama untuk mendirikan Hotel Park Plaza di Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.

 

Ternyata dalam perjalanannya Dapenbun ditipu oleh PT Theda Pratama sehingga Dapenbun tidak dapat lagi menaikkan penyertaannya pada kerja sama tersebut sebesar Rp 135 miliar, kata Samingun di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

 

Adapun penetapan PT TP kepada Dapenbun adalah TP menyatakan modalnya telah ditingkatkan dari Rp 600 juta menjadi Rp 270 miliar. Padahal, ini hanya fiktif karena tidak dapat dibuktikan dengan neraca atau posisi yag diaudit pada saat mulai kerja sama, kata Samingun.

 

PT TP menyatakan nilai Hotel Park Plaza yang diambil alih adalah Rp 273 miliar dengan melampirkan hasil perusahaan dari PT Hutama Penilai. Nilai pembelian ini di-mark up (digelembungkan) karena pada 2007, menurut penilai PT Provslind, hanya Rp 150 miliar.

 

Dalam kerja sama ini Dapenbun menyetor Rp 135 miliar yang setara dengan 50 persen saham, sedangkan PT TP tidak menunjukkan neraca posisi yang sudah diaudit bahwa sahamnya sudah ditingkatkan menjadi Rp 270 miliar. Oleh karena itu, PT TP tidak punya dana sama sekali, sedangkan yang ada hanya dana milik Dapenbun sebesar Rp 135 miliar. Penyelesaian masalah hotel di kemayoran pun tidak dapat dilaksanakan.

 

Dapenbun yang bermaksud menarik setorannya Rp 135 miliar tidak berhasil. Malah mereka mendapat kabar bahwa dana tersebut terancam hangus. Kabid Humas Polda Kombes Pol Chrysnanda mengatakan, kasusnya masih didalami Tim Satuan Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus Polda. Masih pemeriksaan saksi-saksi. Kita tunggu saja penyelidikannya, kata dia.

 

Gara-gara kasus ini, Dapenbun tidak dapat memberikan kesejahteraan lebih kepada anggotanya. Memang, anggota P3RI masih menerima pensiun, tapi kami tidak bisa memberikan kenaikan pensiun ataupun tunjangan hari raya. Sejak kasus ini, uang pensiun yang diterima anggota P3RI di bawah UMR, katanya.

Source :Suara Karya


Kategori Berita