Menakar Industri Sawit Pasca Moratorium

JAKARTA - Industri kelapa sawit menghadapi tantangan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit. Artinya dengan Inpres Nomor 8 tahun 2018 setidaknya hingga tiga tahun yang akan datang tidak akan ada perluasan dan pengembangan luasan kebun kelapa sawit di Indonesia.

Semangat yang dibentuk pada Inpres moratorium tersebut adalah evaluasi terhadap perizinan industri kelapa sawit serta meningkatkan produktifitas lahan milik masyarakat. Jika mengacu pada Inpres moratorium tersebut maka nampaknya industri kelapa sawit sektor hulu (upstream) setidaknya hingga tiga tahun mendatang akan sangat sulit mengalami organic growth ( pengembangan lahan yang dilakukan dengan pengurusan perizinan baru). Pengembangan terkait perluasan kebun kelapa sawit tersebut hanya dapat dilakukan melalui model non organic growth, yaitu melalui akuisisi kebun kelapa sawit yang telah beroperasi dan memiliki perizinan lengkap.

Substansi yang terkandung dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018 secara hukum tidaklah tepat karena pada Inpres tersebut mengevaluasi dan mensinkronisasi perizinan yang telah ada dengan kebijakan satu peta yang hingga kini belum dirilis pemerintah. Artinya pemerintah dalam hal ini juga tidak memiliki alat ukur evaluasi.

Akar masalah dalam perizinan perkebunan kelapa sawit adalah disebabkan karena tidak adanya peta tata ruang, peruntukan dan kawasan yang definitif yang dapat digunakan sebagai acuan seluruh instansi dalam penerbitan perizinan kelapa sawit. Dengan berdalih kewenangan perizinan setelah otonomi daerah menjadi wewenang Kabupaten dan Propinsi maka setiap daerah memiliki peta tata guna lahan yang berbeda-beda bahkan tumpang tindih, hal ini disebabkan berbedanya peta acuan setiap instansi guna keperluan penerbitan izin perkebunan kelapa sawit. Situasinya yang demikian maka melahirkan banyaknya perizinan kelapa sawit yang tidak termanfaatkan.

Persoalan diatas sebenarnya dapat diselesaikan jika kebijakan satu peta sebagaimana telah dicanangkan pemerintah dapat diimplementasikan. Dengan kebijakan satu peta maka akan ada satu peta tata guna lahan secara definitif yang dapat digunakan sebagai acuan seluruh instansi dalam penerbitan perizinan. (Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn. / Dosen Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya)

 

Sumber : https://www.infosawit.com/news/8777/menakar-industri-sawit-pasca-moratorium


Kategori Artikel