Larangan Minyak Kelapa Sawit Eropa Justru Akan Rusak Lingkungan

 

Jika Anda mengunjungi Ghana, Anda mungkin akan memesan makanan yang khas dikonsumsi di sana, sepiring ubi rebus dan red-red―rebusan yang dibuat dari kacang polong hitam dan pasta tomat. Sedangkan camilan hari Minggu pagi di Eropa mungkin berupa crepes buatan sendiri dengan baluran cokelat hazelnut. Kedua makanan ini―meskipun masakan yang sangat berbeda dan dimakan di tempat yang berbeda―mengandung minyak kelapa sawit, minyak sayur yang bisa dimakan yang diekstrak dari buah kelapa sawit (Elaeis guineensis).

Kaitan antara produksi minyak kelapa sawit dan deforestasi di daerah tropis di mana kelapa sawit tumbuh telah diketahui hampir semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari betapa lazimnya minyak kelapa sawit digunakan di produk yang dikonsumsi setiap hari, seperti produk pembersih dan biodiesel.

Produksi minyak kelapa sawit global telah meningkat pesat sejak tahun 1990-an, dengan perkebunan di Indonesia dan Malaysia memasok sekitar 85 persen dari perdagangan global.

Banyak dari perkebunan ini telah menggantikan hutan alam dan mengeringkan lahan gambut yang kaya karbon. Di Indonesia sendiri, minyak kelapa sawit dibudidayakan oleh lebih dari 4 juta petani kecil, mempekerjakan lebih dari 7 juta pekerja di seluruh rantai pasokannya, dan pada tahun 2017 ekspor minyak kelapa sawit berkontribusi lebih dari $23 miliar pada perekonomian negara.

Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi pada tahun 2017 untuk melarang biofuel yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Larangan Uni Eropa ini dapat mengurangi permintaan minyak kelapa sawit, tetapi banyak pihak, termasuk Uni Internasional untuk Konservasi Alam, tidak yakin itu akan efektif dalam membendung deforestasi. Sementara itu, para petani Malaysia berpendapat larangan ini akan menghapus mata pencaharian mereka.

Larangan itu bahkan dapat merusak lingkungan dengan mengakhiri upaya untuk bekerja sama dengan negara-negara yang mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang juga dapat mengurangi kemiskinan.

LEBIH BANYAK RUGINYA DARIPADA UNTUNGNYA?

Hanya kurang dari setengah impor minyak kelapa sawit Uni Eropa yang digunakan untuk biodiesel. Terlepas dari pentingnya minyak kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia, dampak dari larangan Uni Eropa itu kemungkinannya hanya sedikit. Indonesia mengekspor dua pertiga dari produksi biodieselnya, tetapi hanya sekitar seperlima dari itu yang masuk ke negara-negara Uni Eropa.

Indonesia dapat mengkompensasi hilangnya penjualan di Uni Eropa dengan meningkatkan penjualan ke importir besar seperti India dan China. Larangan Uni Eropa dapat menghambat upaya Indonesia untuk mengelola hutan dan perdagangan minyak kelapa sawitnya secara lebih berkelanjutan karena para pelanggan saat ini tidak berkomitmen untuk sumber yang berkelanjutan. Konsekuensi yang tidak diinginkan seperti ini menyoroti mengapa larangan ini dapat menjadi instrumen kebijakan mentah.

Uni Eropa memutuskan bahwa bahan bakar terbarukan seperti biodiesel harus terdiri dari 10 persen bahan bakar transportasi pada tahun 2020. Ini dimaksudkan sebagai larangan implisit terhadap bahan bakar fosil yang terdiri dari 10 persen final kendaraan diesel, tetapi melarang tanaman tertentu seperti minyak kelapa sawit untuk biofuel dan tetap memberlakukan persyaratan biofuel hanya mengalihkan masalahnya, bukan menyelesaikannya. Ini khususnya terjadi jika Uni Eropa terus memenuhi persyaratan 10 persen penggunaaan biofuel “generasi pertama”―yang berasal langsung dari tanaman pangan, seperti kedelai atau rapeseed.

Mengganti tanaman pangan untuk memenuhi peningkatan permintaan untuk produksi bio-etanol memberi tekanan pada tanah dan dapat meningkatkan harga pangan global, yang paling merugikan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Pendekatan yang lebih baik seharusnya dilakukan dengan menargetkan masalah emisi karbon, deforestasi, dan kemiskinan yang saling terkait. Negara-negara Uni Eropa dapat mendukung penanaman kelapa sawit berkelanjutan, memutus hubungan antara ekspansi kelapa sawit dan deforestasi di negara-negara produsen. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah menanam di lahan terdegradasi alih-alih mengganti hutan. Ini menghindari dampak negatif dari larangan terhadap mata pencaharian jutaan petani.

Permintaan bahan bakar fosil dapat dikurangi dengan lebih efektif dengan membuat transportasi umum lebih mudah diakses, terjangkau dan dapat diandalkan. Insentif bagi orang untuk membeli mobil listrik, melalui subsidi dan titik pengisian listrik yang lebih banyak, juga bisa membantu.

Indonesia dan Uni Eropa telah bekerja bersama dalam masalah ini dan mencapai beberapa keberhasilan. Perjanjian kemitraan sukarela antara keduanya pada tahun 2003 membantu Indonesia mengurangi penebangan liar dan mengekspor kayu ke Uni Eropa. Tetapi mengingat sebagian besar minyak kelapa sawit Indonesia diekspor ke negara-negara di luar Uni Eropa, diperlukan pendekatan global.

Pusat Pemantauan Konservasi Dunia Lingkungan PBB menyelidiki perdagangan produk hutan yang berkelanjutan. Ia berharap untuk memahami bagaimana insentif bagi negara pemasok dan produsen dapat memastikan perdagangan meningkatkan mata pencaharian, kemakmuran, dan lingkungan alam.

Dalam dunia yang semakin saling terhubung ini, keputusan yang tampaknya masuk akal yang dibuat di suatu wilayah dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan di wilayah lain. Larangan minyak kelapa sawit Uni Eropa, yang dirancang untuk melindungi hutan tropis, justru dapat membahayakan mata pencaharian petani dan meningkatkan deforestasi jika negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia beralih ke pasar yang memiliki sedikit pengawasan lingkungan.

Sumber : https://www.matamatapolitik.com/opini-larangan-minyak-kelapa-sawit-eropa-justru-akan-rusak-lingkungan/

 


Kategori Artikel