Diskriminasi Sawit, RI-Malaysia Kaji Ulang Hubungan dengan Uni Eropa

Selain diskriminasi sawit Uni Eropa, kedua negara juga membahas isu produktivitas, stabilisasi harga, kesejahteraan petani. Indonesia dan Malaysia sepakat mengkaji ulang hubungan dengan Uni Eropa seiring dengan adanya diskriminasi minyak kelapa sawit (CPO) oleh negara-negara Benua Biru. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Ministerial Meeting ke-7 oleh Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC), Selasa (16/7) di Malaysia.

"Indonesia dan Malaysia sedang mengkaji hubungan dengan Uni Eropa dan negara anggotanya," tulis keterangan resmi CPOPC dikutip, Rabu (17/7). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok, Duta Besar Kolombia untuk Malaysia Mauricio Gonzalez yang bertugas sebagai pengamat, serta para menteri yang bergerak di industri kelapa sawit Malaysia.

Para menteri juga berkomitmen untuk melawan aturan Delegated Act melalui Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (Dispute Settlement Body WTO) dan kemungkinan lainnya.

Kebijakan Delegated Act dianggap telah mendiskriminasi minyak sawit dari jenis minyak nabati lainnya. Minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) atau indirect land use challenge (ILUC).

Karenanya, Indonesia dan Malaysia ikut menyayangkan pemberlakuan Regulated Act mulai 10 Juni lalu. Dalam pertemuan Joint Ministerial CPOPC di Brussels pada 8-9 April lalu, delegasi CPOPC bersama-sama menyatakan keprihatinannya terhadap pemimpin Uni Eropa.

Meski begitu, delegasi CPOPC dan Komisi Eropa telah menyetujui untuk membentuk Joint Working Group CPOPC-Uni Eropa. Grup tersebut berfungsi untuk merespons lebih lanjut mengenai aturan Delegated Act.

Selain membahas kelanjutan isu diskriminasi sawit Eropa, Indonesia dan Malaysia juga membahas masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, termasuk kebijakan perdagangan internasional, keterlibatan bisnis dan petani kecil, serta Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa CPOPC bakal terus melanjutkan pembahasan terkait industri kelapa sawit, mencakup isu pasokan dan permintaan, produktivitas, stabilisasi harga, kesejahteraan petani kecil, dan citra positif minyak kelapa sawit.

Guna menindaklanjuti pembatasan, negara tersebut sepakat menggelar Pertemuan Tingkat Menteri Kedua CPOPC pada 18 November 2019 di Malaysia. Pada pertemuan tersebut, CPOPC juga akan mengundang seluruh negara penghasil minyak kelapa sawit.

 

Sumber : https://katadata.co.id/berita/2019/07/17/diskriminasi-sawit-ri-malaysia-kaji-ulang-hubungan-dengan-eropa


Kategori Artikel