Bahas Sawit, RI-Latvia Cari Jalan Keluar

JAKARTA – Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkvis belum mencapai titik temu. Keduanya membahas sejumlah isu bilateral, salah satunya mengenai sawit. Pembahasan mengenai sawit menjadi penting karena separuh perdagangan Indonesia dan Latvia didominasi produk sawit. “Akan ada pembahasan lanjuta untuk menindaklanjuti komunikasi bilateral ini. Latvia kan salah satu negara anggota Uni Eropa sehingga setiap kali Indonesia berbicara dengan negara anggota Uni Eropa selalu disampaikan concern kita (tentang sawit),” kata Menlu Retno, kemarin (21/7).

Pembahasan mengenai sawit menjadi penting karena separuh perdagangan Indonesia dan Latvia didominasi produk sawit. “Menarik bahwa 50 persen ekspor kita yang (nilainya) terus naik itu isinya minyak sawit,” ujar Retno. Nilai ekspor Indonesia ke Latvia pada 2016 sekitar 49,5 juta dolar AS, yang separuhnya atau 25 juta dolar AS adalah dari minyak sawit. Tren positif itu berlanjut pada 2018 dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Latvia menjadi 133,7 juta dolar AS, yang 65 juta dolar AS di antaranya berasal dari minyak sawit.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mengajak Latvia untuk melihat isu sawit dengan perbandingan data ilmiah dan pendekatan sertifikasi. Sejak beberapa tahun terakhir, produk sawit Indonesia menghadapi kampanye negatif yang digalakkan di Uni Eropa. Produk Indonesia dinilai tidak dikelola dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berbasis kelestarian lingkungan. Kebijakan Delegated Act Uni Eropa dianggap telah mendiskriminasi minyak sawit dari jenis minyak nabati lainnya. Minyak sawit diklasifikasikan sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan.

Indonesia bersama negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam CPOPC menganggap Delegated Act sebagai kompromi politik Uni Eropa, untuk mengisolasi dan menyingkirkan minyak sawit dari sektor energi terbarukan, dengan tujuan untuk menguntungkan minyak rapa produksi Uni Eropa dan minyak nabati terbarukan lain yang kurang kompetitif. Untuk melawan diskriminasi terhadap sawit, Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Uni Eropa ke-22 di Brussel pada Januari lalu, terus menyuarakan protes. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa minyak sawit berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sebagai komoditas strategis, sawit menjadi andalan sumber nafkah bagi sekitar 20 juta orang di Asia Tenggara, termasuk lima juta petani kecil di Indonesia. “Jadi Indonesia sangat terbuka untuk bicara tetapi ya sekali lagi pada saat kemudian diperlakukan secara diskriminatif pasti kita akan berdiri, tutur Menlu Retno. Sementara itu, Menlu Latvia menekankan kepentingan hubungan yang adil dan seimbang antara kedua negara. “Kita semua tertarik untuk menangani isu perubahan iklim, tetapi kita juga memahami diperlukannya kerja lanjutan antara Uni Eropa dan ASEAN terhadap sejumlah isu, termasuk mengenai ekspor minyak sawit,” tutur Menlu Rinkvis.

Terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, menyebut pertemuan kedua negara sangat penting. Terlebih eskpor minyak sawit kerap mendapatkan ancaman. Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan langkah negosiasi bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa seperti halnya yang sudah dilakukan dengan Swiss. “Dengan pendekatan bilateral ke negara anggota yang berpotensi dilakukan kerja sama bilateral. Itu memudahkan untuk melakukan negosiasi,” katanya.

Sejalan dengan itu, pemerintah perlu menyiapkan jawaban yang dilengkapi dengan data komprehensif terkait kondisi industri sawit Indonesia. Jawaban dan data yang dilampirkan itu harus mampu mempertegas kondisi sawit Indonesia tidak sesuai dengan tuduhan Uni Eropa. “Itu semua tidak pernah dilakukan serius oleh pemerintah. Jadi, kita dituduh kampanye hitam bermacam-macam, tetapi tidak ada jawaban pemerintah dengan melampirkan data,” terang Enny. Apalagi, sambung dia, kelapa sawit merupakan komoditas nomor satu bagi Indonesia. Tahun lalu, ekspor kelapa sawit mencapai US$17,89 miliar dan berkontribusi sekitar 3,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selain itu, industri kelapa sawit juga menyerap 19,5 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk di dalamnya 4 juta petani kecil.

Dengan demikian, perbaikan pada kualitas sawit Indonesia secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Tidak ada salahnya, karena dengan dengan memenuhi standar itu, kita bisa meningkatkan kualitas produk kita juga,” jelasnya. Ia juga menilai sebaiknya pemerintah lebih agresif dalam melakukan diversifikasi pasar. Apalagi, beberapa negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah masih menjanjikan potensi pasar yang besar. “Pemerintah harus taktis dan strategis, kalau Eropa sulit, maka cari pasar non tradisional lain. Jadi sebetulnya masih banyak peluang ketimbang memaksakan sesuatu dan mengorbankan jauh lebih besar,” timpalnya.

Sumber : https://fin.co.id/2019/07/22/bahas-sawit-ri-latvia-cari-jalan-keluar/


Kategori Berita