AS dan Uni Eropa Masih Hambat Ekspor Biofuel RI

Jakarta,  Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa diketahui masih berupaya menerapkan hambatan perdagangan berupa bea masuk anti subsidi (BMAS) maupun bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk biofuel RI.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, sejak RI memenangi kasus gugatan BMAD terhadap Uni Eropa di WTO pada Maret 2018 lalu, ekspor biofuel memang kembali mengalir ke Benua Biru.
Kendati demikian, pemerintah Uni Eropa sedang berupaya menginisiasi kembali tuduhan subsidi, dan saat ini prosesnya masih dikaji di Brussel.

"Kemarin kami baru diminta mengisi kuesioner. Ada beberapa pertanyaan yang sengaja mereka buat sehingga sulit untuk kami jawab. Mereka meminta setiap pabrik biodiesel RI menyertakan daftar 10 perusahaan terbesar pemasok bahan baku CPO, misalnya PTPN atau Sinarmas," ujar Paulus dalam konferensi pers, Rabu (6/2/2019).

"Lebih dari itu, mereka juga meminta data detail terkait struktur organisasi hingga biaya produksi dan margin keuntungan dari perusahaan pemasok kita. Ini kan tidak mungkin. Jadi kelihatannya ini sengaja dibuat supaya tidak bisa dijawab," keluhnya.

Aprobi meyakini tuduhan subsidi Uni Eropa ini melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas WTO. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan bahwa pihaknya sedang dalam proses melaporkan hal ini ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO.

Lain Eropa lain lagi Amerika. Paulus menyebutkan, tuduhan dumping dan subsidi oleh pemerintah AS terhadap ekspor biofuel RI saat ini masih dalam proses pengadilan di US Court of International Trade, New York. 

Paulus menyebutkan, ada sekitar 11 item tuduhan subsidi yang dipersoalkan baik oleh pemerintah AS maupun Uni Eropa terhadap produk biofuel Indonesia. Dia menjelaskan beberapa poin garis besarnya.

"Yang pertama pasti dana pungutan BPDP-KS yang mereka anggap digunakan pemerintah untuk membantu swasta, bukan hanya untuk program biodiesel di dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Padahal kan nggak ada itu," jelas Paulus.

Kedua, banyak perusahaan biofuel beroperasi di dalam Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kawasan Industri, yang tentunya memperoleh insentif pajak dan banyak fasilitas fiskal lain dari pemerintah. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk subsidi.

Ketiga, banyak perusahaan eksportir biofuel mendapatkan asuransi dari Asuransi Asei Indonesia atau PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang notabene perusahaan BUMN. Hal ini pun dianggap sebagai bentuk subsidi oleh pemerintah.

"Lalu pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank. Karena itu punya pemerintah, dapat bantuan dari sana, itu adalah salah satu tuduhan subsidi. Banyak tuduhannya, tapi sebagian kan nggak masuk akal seperti asuransi tadi," ungkapnya.

Sepanjang tahun lalu, produksi biofuel RI mencapai 5,9 juta kiloliter (KL) dengan penyerapan domestik mencapai 4,3 juta KL dan ekspor sekitar 1,6 juta KL, dengan dua pasar utama yakni Uni Eropa dan China masing-masing sekitar 800 ribu KL.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190207101604-4-54219/as-dan-uni-eropa-masih-hambat-ekspor-biofuel-ri

 

 

Kategori Artikel