Thursday, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Pusat Tarik PE Sawit dari Sumut Rp 11,53 Triliun

18 September 2012

MedanBisnis – Medan. Sumatera Utara pernah memiliki kilang minyak yang pertama kali di Indonesia yang berada di Pangkalan Susu, jauh sebelum lahirnya Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan yang mengatur pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga minyak habis disedot, daerah tak mendapatkan apapun. Maka terkait dana bagi hasil perkebunan, pengalaman tersebut tidak boleh terulang. Harus ada revisi UU tersebut, apalagi sejak 2001-2010 pemerintah pusat menarik pajak ekspor sawit sebesar Rp11,53 triliundari Sumut tapi sedikit pun tak dikembalikan untuk pembangunan daerah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sumatera Utara (Bappeda Sumut) Riadil Akhir Lubis mengemukakannya pada acara Urgensi Dana Bagi hasil yang Berkelanjutan bagi Masyarakat Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Hotel Danau Toba Internasional, Senin (17/9) di Medan. Menurut Riadil, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah Sumut. “Pemerintah harus memperjuangkan agar bagi hasil perkebunan menjadi sumber penerimaan bagi daerah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, Sumatera Utara memiliki luas perkebunan mencapai 1,99 juta hektare di antaranya 1.081.870 hektare kelapa sawit, dengan ekspor CPO pada tahun 2010 senilai Rp 10,7 triliun dan memberikan tekanan terhadap kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dikatakannya, di tahun 2011 kondisi jalan di Sumut baru sekitar 49,19% yang mantap. Sementara untuk memperbaiki hinga 100% mantap, dibutuhkan dana pemeliharaan hingga Rp 7,1 triliun. Sedangkan kemampuan dana APBD propinsi untuk memperbaiki jalan hanya mencapai Rp 418 miliar ditambah dari rencana alokasi pagu APBN 2010 senilai Rp 810 miliar hanya Rp 1,2 triliun.

“Itu hanya 16,90% dari total kebutuhan, alternatif pembiayaan dapat melalui dana dari pajak ekspor (PE) yang dikutip pemerintah sejak 2001 – 2010 yang menurut Gapki mencapai Rp 11,53 triliun,” ungkapnya.

Riadil menambahkan, munculnya usulan untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan disebabkan beberapa aspek. Secara hukum, perkebunan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui sama halnya dengan kehutanan dan perikanan, namun perkebunan tidak diatur sebagai salah satu komponen DBH sebagaimana yang diatur dalam UU NO 33/2004 yang mengakomodir DBH perikanan, kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Kemudian secara tata guna lahan, perkebunan juga merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. “Sebelum lahan hutan dikonversi sebagai perkebunan, daerah masih menerima DBH, tapi setelah dikonversi daerah tidak lagi menerima DBH, padahal semestinya perkebunan memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.

Dikatakan Riadil, daerah tidak ikut menikmati bagi hasil dari sektor perkebunan, kecuali dan hanya menerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sedikit sekali sumbangan dana melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Dekan Fakultas Ekonomi USU, John Tafbu Ritonga, menyatakan, perjuangan agar DBH perkebunan bisa dinikmati daerah sudah dimulai sejak era Gubsu Raja Inal Siregar di tahun 1990 – 1991 dengan menyurati pemerintah pusat agar hasil perkebunan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Perjuangan tersebut dilanjutkan oleh gubernur Sumut selanjutnya hingga 2009 dan 2010, lalu Dewan Perwakilan Daerah RI membentuk Tim Kerja I dan Tim Kerja II yang guna membahas tentang DBH. “Namun hingga sekarang karena UU perimbangan keuangan (No 25/1999) diubah dengan UU NO 33/2004 belum menampung tuntutan daerah sentra perkebunan maka DBH belum bisa dinikmati oleh daerah,” ungkapnya.

Dia menerangkan, untuk mewujudkan keadilan bagi daerah sentra perkebunan agar dapat menikmati DBH, harus ada perubahan UU NO 33/2004 dengan mengubah pasal 10, 27, 28, 34 dan 40. Selain itu, pemerintah juga mengubah PP NO 55/2005 tentang dana perimbangan.

“Karena kalau pasal-pasal yang tidak mengakomodir tuntutan daerah tersebut tidak diubah, maka daerah tidak akan mendapatkan DBH,” ungkapnya.

Sumber :

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/09/18/115824/pusat_tarik_pe_sawit_dari_sumut_rp_1153_triliun/#.UFgoKK7_O9s



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>