Rabu, 16 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

RESIKO BENCANA ALAM TERHADAP PERUSAHAAN

8 Agustus 2011

Resiko yang mengancam dunia usaha/perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang terkait dengan resiko faktor intern (resiko pasar, resiko kredit, operasional) maupun resiko faktor ekstern seperti bencana alam yang kesemua ini harus di menej agar resiko yang terjadi dapat diatasi paling tidak dapat diminimalisir.

Berbicara dengan faktor resiko perusahaan yang dikaitkan bencana alam secara realita kita dapat melihat beberapa daerah yang tertimpa bencana seperti gempa bumi, tsunami, bukan tidak sedikit kerugian yang dialami dan berapa banyak perusahaan yang berada di lokasi bencana tak dapat lagi beroperasi bahkan mengalami kerugian yang besar, belum lagi akibat banjir dll. kesemua ini bila tidak diantisipasi secara dini akan lebih besar kerugian yang dialami.

Terkait dengan itu untuk menjaga dan mengurangi resiko akibat bencana perlu ada gerakan yang terencana dan terpadu bagi perusahaan dan koordinasi dengan pemerintah maupun masyarakat dalam menanggulanginya. Karena bila terjadi bencana, orang akan menjadi panik dan tidak siap dalam menghadapi bahkan terjadi tindakan yang saling berbenturan, tidak terarah dan terlihat panik, padahal korban sudah berjatuhan yang perlu segera tindakan penyelamatan dan pemulihan keaadaan yang sudah tak lagi berjalan.

Rawan Bencana
Sudah saatnya kita segera melakukan tindakan mengingat posisi keadaan geografis kita di Indonesia yang menurut laporan UNESCO pada tahun 2005, menempatkan negeri kita ini pada peringkat ke 7 sebagai negara paling rawan di landa bencana. Juga sebuah firma konsultan resiko global, Maplecroft, menempatkan Indonesia dalam katagori nomor dua di dunia yang rentan bencana dalam Indeks Resiko Bencana Alam (ISDR)(Wsp 27/5-2011).

Untuk melihat keadaan ini tentunya kita yang berada di Sumatera Utara perlu pula untuk melihat posisi kita yang dikaitkan dengan bencana alam ini. Berdasarkan pendapat Danny Hilman, Ketua Peneliti Gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI), bencana yang telah terjadi dan akan terjadi di Sumatera Utara didominasi oleh gempa dan gunung merapi . Akibat bencana tersebut, Sumut berpotensi mengalami kerugian paling besar setelah wilayah Timur dan Jawa. (Wsp 28/5-2011).

Sudah saatnya kita untuk melakukan tindakan dini terhadap penanganan bencana khususnya di Sumatera Utara mengingat kerawanan bencana yang setiap saat mengancam kehidupan kita, bencana bisa datang secara tiba-tiba baik gempa bumi, tsunami, gunung merapi, tanah longsor, banjir, air bah, angin topan/putting beliung, kekeringan, kebakaran, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian antariksa/benda angkasa.

Menarik untuk menjadi perhatian yang serius bagi kita dalam menyikapi bencana sebagaiman yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir Medi Herlianto, CES, MM yang hadir memberikan pemahaman terhadap kesiapsiagaan penanggulangan bencana dihadapan pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD se Sumutera Utara yang berlangsung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu Jl. Medan – Benjei km 10,5 (27/5-2011).

Ir Medi mengungkapkan betapa memprihatinkan kita bila terjadinya bencana yang dapat menimbulkan dampak seperti hilangnya nyawa, kehilangan properti, turunnya kualitas hidup, turunnya pertumbuhan ekonomi, menambah hutang, kemunduran pembangunan ekonomi, oleh karenanya pemerintah tak dapat melakukan penanggulangan bencana sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan lembaga usaha, ketiga pilar ini (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat) yang dapat bergerak untuk penaggulangan bencana baik setelah bencana, tanggap darurat sampai pada pasca bencana.

Mengingat rawan bencana yang dihadapi diwilayah Sumatera Ia mengharapakan segera Kabupaten/Kota membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan membangun sinergi kepada Lembaga/Dunia Usaha dan Masyarakat. Peran Dunia Usaha baik BUMN maupun BUMD ia mengharapkan sebagian dana CSR dapat dialokasikan untuk Penanggulangan Bencana atau Badan Usaha juga bisa memiliki kerelawanan sendiri.

Bagi Dunia Usaha walaupun sebagian resiko terhadap bencana telah dialihkan kepada badan usaha lain, namun resiko bencana yang memiliki dampak luas terhadap eksistensi perusahaan ini sejak dini perlu menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan maupun pemulihannya. Mengingat resiko bencana yang bersifat luas bila dilakukan sendiri oleh perusahaan dirasakan tak mungkin dapat dilakukan, hal inilah yang perlu disinergikan kepada tiga pilar yang disebut diatas. Sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat 17 bahwa Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

Dalam hal peran Perusahaan sebagai lembaga/Badan Usaha dalam hal ikut serta berpartisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Hal ini sesuai dengan PP 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 87 dimana penataan daerah rawan bencana dilakukan melalui upaya melakukan kampanye peduli bencana, mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha serta mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana. Dalam pelaksanaan partisipasi dan peran serta Perusahaan sebagai Lembaga/Badan usaha dilakukan dengan berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Oleh karenanya bila melihat kondisi Sumatera Utara yang rawan bencana bila kita rencanakan lebih awal sebagai kesiapsiagaan kita dalam menanggulangi resiko bencana diyakini paling tidak akan meminimalisasi resiko bencana, sehingga bagi perusahaan akan mengurangi kerugian atau setidak-tidaknya akan menjamin tetap eksistensinya perusahaan dalam upaya peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya ditengah bencana.

Penanggulangan bencana alam memang tidak bisa berjalan sendiri, apalagi bencana yang terjadi memiliki dampak luas sehingga mengakibatkan tidak berjalannya roda perekonomian, hal ini bukan saja merugikan Pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha, oleh karenanya mengingat wilayah kita yang dikatakan rawan bencana, perlu dilakukan langkah-langkah baik sebelum, sedang dan sudah bencana agar kita dapat menimalisasi akibat bencana.

Berdasarkan Laporan dari LIPI, di sepanjangan jalan hingga menuju wilayah Toba akan terjadi patahan-patahan dari dalam bumi sampai daerah Tanah Karo yang dapat mengakibatkan potensi gempa. Kesiapan kita berdasarkan keadaan yang kita lihat bila gempa terjadi (tidak diikuti tsunami) bukan gempa yang merengut jiwa tapi keruntuhan bangunanlah yang merengut jiwa. Oleh karenanya Pemerintah Daerah sejak dini harus lebih tanggap, bila dunia usaha maupun masyarakat ingin membangun agar dilalui prosedur yang didalamnya diwajibkan adanya proteksi terhadap bangunan yang tahan gempa, mengingat potensi bencana seperti gempa, kerap dan akan terjadi di sepanjang jalan lintas Sumut.(Emir Rizal Lubis)