Saturday, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

Visi  PT Perkebunan Nusantara XIII : Menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan.                                                                                                                                                                        Misi  PT Perkebunan Nusantara XIII : 1. Menghasilkan produk dan jasa dalam bidang kelapa sawit,karet, industri hilir dan bidang usaha lainnya secara efisien dan bermutu tinggi. 2Mendinamisasikan perekonomian regional dan nasional. 3. Mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat berbasis kemitraan. 4. Mengembangkan sistem perkebunan yang ramah lingkungan.

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Polls

Setujuhkah anda dengan kebijakan pemerintah melanjutkan MORATORIUM Lahan Gambut Untuk Perkebunan

View Results

Loading ... Loading ...

CSR Tak Hanya di Perusahaan Tambang dan Energi

27 February 2008

Jakarta 
- Semua perusahaan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) wajib mengalokasikan sebagian dananya untuk tanggung jawab sosial
(Corporate Social Responsibility/CSR), karena itu tidak benar jika
Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas itu hanya
mewajibkan perusahaan tambang dan Energi yang perlu CSR.




“Anggapan seperti itu keliru,” kata
Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof Dr Hidayat Syarief, usai membuka
seminar sehari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Pertambangan dan Energi di Jakarta, Selasa.




Tanggung jawab sosial terhadap
perusahaan sebelumnya hanya bersifat voluntary (sukarela), tetapi saat
ini sifatnya sudah mandatory atau wajib bagi perusahaan, utamanya
perusahaan yang melakukan pengolahan terhadap Sumber Daya Alam, kata
Hidayat,




Seminar yang dilaksanakan Universitas
Sahid itu dibuka oleh pejabat yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI
dengan pembicara antara lain Prof Dr Gayus Lumbuun, anggota DPR, Dr
Partomoan Pohan, Notaris dan Bambang Purwohadi, Ketua Asosiasi
Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia, Ir Haryadi B Sukamdani, Wakil
Ketua Umum, Kadin bidang kebijakan Publik, dengan moderator, LS
Laksanto Utomo, MH.




Dia mengatakan, jika perusahaan tidak
diwajibkan, maka kerusakan lingkungan eskalasinya akan terus meluas,
karena para pengusaha itu biasanya yang dikejar hanya untung, sedang
masalah CSR akan ditinggalkan karena tidak adanya sanksi hukum.




“Ini sebabnya, Universitas Sahid
melakukan seminar itu agar pemerintah dapat penerapan Pasal 74 UU PT
yang terkait dengan CSR itu,” katanya.




Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal
ini diwakili Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dr Syamsudin Manan Sinaga
mengatakan, pemerintah memandang penting perlunya perusahaan menerapkan
CSR secara wajib. “Ada lima keuntungan jika perusahaan menerapkan CSR
itu,” katanya.




Lima keuntungan itu, kata Syamsuddin,
antara lain dengan mengalokasikan dananya ke CSR, dapat meningkatkan
citra positif perusahaan, memberikan perlindungan kepada warga sekitar
perusahaan, dapat menekan kemiskinan di sekitar pabrik, dan mengurangi
biaya pemerintah yang bersumber dari APBN, karena perusahaan juga punya
kepentingan membangun infrastruktur di sekitar perusahaan.




Menjawab pertanyaan, ia mengatakan,
pemerintah sampai saat ini sedang mencari masukan dari masyarakat,
berapa angka yang pantas sebuah korporasi mengalokasikan dananya untuk
CSR.




“Jika akan dikaitkan dengan infak
atau zakat, misalnya 2,5 persen dari asetnya, hal itu juga baik. Namun
pemerintah sampai saat ini belum dapat memformulasikan angka itu,”
katanya.




Sementara itu Gayus Lumbuun
menambahkan, CSR itu merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus
ditaati, melihat banyaknya perusahaan di masa lalu tidak mengindahkan
tanggung jawab sosial.




Laksanto Utomo yang juga dekan
Fakultas Hukum Sahid Jakarta, menambahkan, hasil seminar ini akan
berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai
tambahan bahan untuk pembuatan PP No 40 Tahun 2007.

Source :Antara News



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>