Jumat, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Setujuhkah anda dengan kebijakan pemerintah melanjutkan MORATORIUM Lahan Gambut Untuk Perkebunan

View Results

Loading ... Loading ...

Pemerintah Revisi Perpres Pembalakan Liar

28 Pebruari 2008

JAKARTA: Pemerintah akan menerbitkan Perpres baru tentang pemberantasan
pembalakan liar (illegal logging) lantaran aturan yang ada saat ini
kontraproduktif.

“Peraturan presiden [Perpres] baru tentang pemberantasan illegal
logging itu sedang dirancang,” ujar Dirjen Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Darori did Jakarta, kemarin.

Dalam Perpres baru itu banyak hal yang akan direvisi. Terutama aturan
lelang kayu sitaan lantaran merugikan pemilik kayu karena tidak punya
pilihan terhadap kayu yang disita dan memiliki celah yang
kontraproduktif dalam mendukung pemberantasan illegal logging.

“Karena itu, aturan itu rencananya bakal direvisi Departemen Kehutanan dan akan diatur dalam Perpes itu,” tutunya.

Menurutnya, lewat Perpres yang kini dirancang, lelang kayu sitaan akan
diatur lebih adil, baik untuk pemilik kayu maupun para pihak yang
terlibat dalam operasi pemberantasan illegal logging.

Kini, lelang kayu sitaan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan
(Permenhut) No. P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Nanang Roffandi Ahmad, Permenhut (lama) tersebut memiliki banyak
kelemahan.

Dia mengatakan, dalam aturan tersebut diatur lelang kayu sitaan harus
dilakukan dengan seizin pemilik kayu. Masalahnya, kata Nanang, dalam
Permenhut juga dikata-kan lelang kayu sitaan bisa dilakukan tanpa
seizin pemilik.

“Meski berstatus tersangka, namun pemilik kayu belum tentu bersalah.
Jadi seharusnya hak kepemilikan atas kayu dihormati,” katanya.

Dalam proses hukum, katanya, kayu yang disita bisa dilelang ketika
masuk tahap penyidikan atau penuntutan. Uang hasil lelang menjadi milik
Negara, jika tersangka dinyatakan bersalah. Sebaliknya jika tersangka
dinyatakan tidak bersalah, uang akan dikembalikan.

Namun, menurut Nanang, mekanisme tersebut merugikan pemilik kayu karena
harga lelang berada di bawah harga pasaran. Apalagi jika pemilik kayu
terbukti tidak bersalah.

“Akhirnya pemilik kayu harus kehilangan kayu dan hanya bisa memperoleh
pendapatan dari lelang kayu di mana nilainya di bawah nominal yang
layak,” katanya.

Nanang mencontohkan apa yang kini terjadi di Riau. Di sana, sejumlah
pemegang izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) kini disangka
melakukan pembalakan liar.

Source :Bisnis Indonesia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>