Jumat, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Setujuhkah anda dengan kebijakan pemerintah melanjutkan MORATORIUM Lahan Gambut Untuk Perkebunan

View Results

Loading ... Loading ...

Konflik Lahan Pengaruhi Investasi

12 April 2007

Pontianakpost,- Konflik tanah yang banyak terjadi di beberapa daerah termasuk di Kalbar, boleh dikatakan bisa menjadi salah satu penghambat masuknya investasi asing maupun dalam negeri. Untuk itu, perlu adanya perhatian pemerintah dan masyarakat luas untuk mengatasi persoalan tersebut jika ingin mengembalikan pertumbuhan perekonomian daerah.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kalbar, Drs H Ali Kadir kepada Pontianak Post, kemarin. Dikatakannya demikian, banyak contoh yang pernah terungkap dan dikeluhkan dari kalangan pengusaha yang ingin membuka usaha di Kalbar ini.
Apalagi, banyaknya kasus penyerobotan tanah serta konflik tanah yang tak berkesudahan menjadi salah satu masalah bagi dunia usaha di Kalbar. “Jika permasalahan tanah yang dikelola Penanaman Modal Asing (PMA) itu dilakukan oleh masyarakat, PMA tersebut dapat melaporkan ke badan pengelolaan internasional, yang kemudian akhirnya kita bisa dituntut oleh mereka,” ungkap Ali.

Dengan demikian, lanjutnya, dampak yang didapat Kalbar akan mendapat tuntutan dari badan internasional yakni dari negara asal PMA tersebut, dan daerah ini akan dijadikan promosi negatif.
Contohnya pula, jika sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 25 tahun atas sebidang tanah, tetapi sebelum jatuh masa itu masyarakat sudah melakukan penuntutan, maka menjadi persoalan tersendiri. Pihak investor akan melihat di sini (Kalbar, Red) tidak ada kejelasan dan ketegasan hukum. “Menghindari persoalan seperti inilah, maka sudah saatnya pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memperhatikan masalah ini. Misalnya dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat yang ada di Kalbar ini,” katanya.

Namun Ali mengaku yakin, pemerintah pastilah sudah memperhatikan ini, karena maju mundurnya pertumbuhan perekonomian daerah sebagian besar dipengaruhi oleh dunia usaha. “Saat ini kita juga tengah meningkatkan sektor industri, apalagi kini pemerintah telah memprogramkan revilatilasi yang kami juga yakin bisa menggairahkan perekonomian di daerah ini lagi,” imbuh Ali.

Source :P ontianakpost



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>