Menanti kemandirian industri pertahanan

Pengembangan industri pertahanan nasional menuju kemandirian perlu direncanakan secara sistematis dan menguatkan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Termasuk penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di semua lini.

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan), Laksdya Agus Setiadji dikutip laman resmi Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP), dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pembentukan Holding BUMN National Defense and Hightech Industries (NDHI) Untuk Mempercepat dan Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan", Rabu (27/2/2019).

Selain itu kata Agus, perlu juga penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM di semua lini kebijakan dan melakukan leveling up terhadap program kerja sama dengan seluruh negara pembeli potensial juga perlu menjadi perhatian bersama.

"Mewujudkan industri pertahanan yang kuat dan mandiri kata kuncinya adalah kebersamaan dan juga perencaaan yang baik antara user dan produsen," tegas Agus.

Pengembangan kemandirian industri pertahanan juga, tambah Agus, memerlukan suatu political will yang baik dari pemerintah dan user yang diikuti dengan profesionalisme dari industri pertahanan itu sendiri.

Pemerintah mengklaim pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional dengan tujuan mengurangi volume impor senjata. Peta jalan kemandirian industri persenjataan dalam negeri juga ditegaskan dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah meminta industri pertahanan (inhan) dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurutnya, suatu negara membutuhkan keamanan dan pertahanan. Karena itu, sebuah negara harus mempunyai angkatan bersenjata. "... Karena itulah, suatu negara harus selalu siap dan mandiri atas kemampuannya sendiri atas teknologinya di samping kerja sama dengan negara-negara lain,” ujarnya, seperti dinukil Sindonews.com.

Kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari data yang diolah Lokadata Beritagar.id, Indonesia berada pada peringkat 15 dari 136 negara di dunia per 2018. Skor Indeks Kekuatan Militer per 2018 adalah 0,3266 atau meningkat dari tahun sebelumnya 0,335 (skor 0,000 sangat kuat).

Kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicle) termasuk alutsista yang paling banyak dipunya Indonesia, ada 1.131 buah. Kemudian, disusul bandara yang beroperasi (673 buah), tank tempur (418 buah), dan artileri tarik (356 buah).

Ekspor capai 284,1 juta dolar AS

Kemenhan RI seperti disiarkan Antaranews.com mengungkap rekapitulasi penjualan produk industri pertahanan atau ekspor ke sejumlah negara mencapai 284,1 juta dolar AS, atau Rp4,5 triliun, selama tahun 2015 hingga 2018. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menjadi penyumbang terbesarnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Indonesia sebagai produsen yang potensial sekaligus sebagai pasar paling menarik bagi industri pertahanan di Asia Tenggara. “Karena kawasan kita menghadapi banyak ragam bentuk ancaman nyata seperti terorisme dan radikalisme, bencana alam, pembajakan, penyelundupan narkoba, cyber dan lainnya,” jelas Ryamizard, Rabu (7/11/2018).

Angka penjualan sebesar 161 juta dolar dilakukan PT Dirgantara Indonesia. Adapun rincian produknya meliputi CN-235 sebanyak dua unit ke Senegal, tiga unit NC-212 ke Vietnam, dan dua unit NC-212 ke Thailand.

Kemudian, melalui PT PAL sebesar 86,9 juta dolar ke Filipina dengan produk berupa dua unit kapal Strategic Sealift Vessel (SSV).

Selain itu, ekspor PT Pindad dengan produk panser Anoa, kendaraan tempur, senjata dan amunisi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah negara di Asia Tenggara, Afrika, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Nigeria, serta Timor Leste.

Selain itu, PT Lundin juga melakukan ekspor ke Rusia dan Swedia dengan produk berupa kapal Sea Rider senilai 3,6 juta dolar.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, industri pertahanan menjual ke TNI AU senilai Rp1,83 triliun, TNI AL Rp1,29 triliun, TNI AD sebesar Rp1,19 triliun, serta Markas Besar TNI yang mencapai Rp180,4 miliar.


Kategori Berita
Sub Kategori Artikel