Presiden: Gunakan Alutsista Sendiri

Presiden: Gunakan Alutsista Sendiri
Senin, 11 Oktober 2010

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengingatkan agar bangsa Indonesia memiliki kemandirian mengembangkan alat
utama sistem persenjataan agar Indonesia tidak kalah dari negara
lainnya.

Hal itu diingatkan Presiden Yudhoyono, sebagaimana disampaikan
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono kepada pers, seusai mengikuti rapat
terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta, Senin (11/10/2010) sore
tadi.

“Pertemuan Presiden, Minggu (10/10) kemarin, intinya adalah agar
TNI ke depan menggunakan sepenuhnya produk dalam negeri. Dengan demikian,
indutri strategis kita akan semakin maju, sehingga kita mempunyai
kemandirian
pertahanan dan Indonesia tidak kalah dari negara lain,” tandas
Agus.

Menurut Agus, industri strategis Indonesia saat ini sudah mampu
membangun kapal, helikopter, panser, dan senjata tempur lainnya. “Semua
itu diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal TNI,”
tandasnya.

Sebelumnya, saat mengawali pembukaan rapat terbatas di tempat
yang sama, Presiden Yudhoyono mengaku telah mengadakan pertemuan informal
dengan menteri terkait dan sejumlah pimpinan BUMN untuk membahas
masalah
pengembangan alat utama sistem persenjataan milik TNI untuk jangka
waktu lima tahun mendatang. Pertemuan dilakukan di rumah pribadi Presiden
di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu siang.

Selain dihadiri
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan menteri
terkait lainnya, juga hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa,
Panglima TNI beserta tiga kepala Staf Angkatan serta tiga pimpinan BUMN PT
Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT PAL.

Presiden Yudhoyono
menambahkan, pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti rapat terbatas bidang
Politik, hukum dan keamanan yang pernah diadakan pada Senin (4/10) lalu,
serta pidato Presiden Yudhoyono saat peringatan
ulang tahun ke-65
TNI.

Restrukturisasi

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan,
pihaknya akan melakukan restrukturisasi pada industri strategis nasional.
Sebab, industri strategis merupakan aset besar di masa datang secara
nasional.

“Kalau PT Pindad, kan sehat. Sedangkan PT PAL hanya
memerlukan restrukturisasi. PT DI juga akan direstrukturisasi. Keduanya itu
memang mempunyai tagihan, tetapi terlambat sehingga terjadi
ketidakseimbangan anggaran (mismacth). Namun, keduanya memiliki masa depan
yang bagus. Jadi mempunyai prospek,” kata Hatta.

Ketidakseimbangan
terjadi karena adanya pesanan produksi yang harus dikerjakan. Akan tetapi,
APBN-nya terlambat membaya, sehingga modal kerjanya habis. “Namun, Presiden
tidak membicarakan sampai soal ketidaksimbangan anggaran di masing-masing
industri strategis tersebut,” ujar Hatta.

Hatta mengaku, untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal, pemerintah melakukan secara bertahap.
“Volume APBN kita kan naik terus, dan itu berjalan sambil kita menghemat
anggaran. Bayangkan jika kita bisa menghemat sampai 10 persen dari dana-dana
non untuk keperluan barang modal. Berarti, kita bisa menghemat sekitar Rp 60
triliun. Tentu, sebagian dana yang kita hemat itu, bisa disisihkan un tuk
memperkuat pertahanan kita,” lanjut Hatta.

Juru Bicara Kepresidenan
Julian Aldrin Pasha menambahkan, pada pertemuan informasl lalu, ketiga
direksi BUMN industri strategis memberikan pemaparan mengenai perkembangan
BUMN-nya masing-masing di hadapat Presiden
Yudhoyono dan menteri terkait.

Source :Kompas