Wednesday, 16 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

"Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Achievements

Menhut Serahkan Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional 2013

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Menanam Pohon

29 November 2008


Program penanaman pohon yang dijamin
pemerintah, mulai dari pemberian bibit gratis, pupuk gratis, untuk menanamnya
diberi upah, memeliharanya diberi upah, semua itu dilakukan di lahan milik
masyarakat bersangkutan, bahkan ketika panen menjadi miliknya sendiri pula,
tetapi ternyata hasilnya tidak optimal, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak
berhasil. Lahan kritis malah bertambah luas dan dana triliunan rupiah yang
digelontorkan menguap pula. Ternyata untuk di Jabar, berdasarkan hasil jajak
pendapat kepada beberapa kelompok masyarakat, faktor terjadinya kegagalan
tumbuh pohon yang ditanam itu begitu tinggi, disebabkan beberapa hal, namun
satu hal penting di antaranya –penulis mengemukakan faktor penyebab ini karena
polanya tampak masih terus dilakukan– yaitu keharusan masyarakat pemilik lahan
menerima jenis tanaman tertentu untuk ditanam di lahannya, yang luasnya tidak
seberapa dan lahan tersebut merupakan pendukung kehidupannya. Padahal, tanaman
tersebut dirasa kurang bermanfaat karena tidak diperoleh hasil berupa
pendapatan ekonomi secara periodik, misalnya panen buah, daun, kulit, dan
getah.

Ditanamnya pohon tidak produktif dan
melulu bertujuan kepentingan konservasi lahan, memang tidak salah. Akan tetapi
hendaknya diperhatikan secara saksama keadaan nyata lahan di Jawa Barat yang
sudah begitu sempit dengan penduduk sangat banyak yang sudah barang tentu perlu
ruang usaha untuk kelangsungan kehidupannya. Kurang arif jika kemudian warga
diminta menanam pohon yang tidak menghasilkan uang secara periodik. Jangan
dibuai iming-iming akan jadi pahlawan lingkungan atau juru selamat kehidupan
segala jika dirinya tetap saja sengsara.

Kenapa kita tidak jadikan pelaku
rehabilitasi lahan itu sebagai pahlawan lingkungan juga mendapatkan uang,
karena dari pohon yang ditanamnya bisa berperan konservasi lahan sekaligus
didapat hasil panen buah, getah, kulit, atau daun?

Pendidikan gratis

Menggelontorkan dana untuk
memberikan pendidikan gratis secara langsung bagi masyarakat, bagus juga. Akan
tetapi seandainya pemberian pendidikan gratis itu melalui kegiatan produktif
tentu akan lebih baik. Berikan dana kepada tiap koordinator sekolah di tingkat
desa, untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan yang bersinergi dengan kegiatan
lain. Misalnya diberi dana untuk membuat kebun kakao atau tebu, dicampur dengan
pemeliharaan ternak, karena cangkang kakao dan daun tebu bisa jadi makanan
ternak.

Hasil panen kebun dilakukan bagi
hasil antara pelaku usaha kebun yaitu guru di sekolah bersangkutan dan
membentuk koperasi dengan sekolah, uang bagian sekolahnya akan dipergunakan
bagi anak-anak desa tersebut bersekolah (misalnya untuk les tambahan pelajaran,
membeli buku pelajaran, dll.). Kelebihan pola gratis sekolah melalui suatu
usaha tanaman atau usaha produktif, diharapkan akan membiayai kebutuhan sekolah
anak-anak kurang mampu tersebut dalam waktu lama (sepanjang tanaman mampu
berproduksi, sekitar 20 tahunan), sehingga dana pemerintah tidak akan
terus-menerus tiap tahun diambil jatah dalam porsi besar untuk bidang
pendidikan saja, karena hal tersebut tentu harus mengurangi dana bagi kegiatan
lain yang juga tidak kalah pentingnya.

Bahkan dari kegiatan produktif dan
menghasilkan uang ini diharap akan membuat guru terpelihara semangat
mengajarnya karena mereka akan mendapat uang tambahan dari bagi hasil penjualan
usaha tanaman produktif berupa perkebunan atau horti tahunan. Ini penting agar
dapat dihindarinya kemungkinan dampak “penurunan semangat” guru,
misalnya kegiatan mengajarnya sebatas standar minimal, karena tidak
diperolehnya lagi tambahan penghasilan di luar gaji akibat penggratisan biaya
sekolah. Walaupun penulis haqulyakin para guru itu punya dedikasi besar
terhadap kesuksesan pendidikan. Tetapi, tidak salah juga kiranya, dengan
dedikasi guru tetap tinggi, uang tambahan didapat.

Jangan ada ego

Untuk kasus rehabilitasi lahan dan
demi sukses capaian tujuan programnya, lebih khusus di Jabar, mari kita sudahi
pemikiran bahwa harus melulu ditanam jenis pohon tertentu yang menjadi milik
suatu lembaga. Terlebih sebenarnya tidak ada itu jenis pohon milik suatu
lembaga, yang ada hanya “rasanya milik” suatu lembaga. Sekarang mari
kita berpikir sama, untuk bagaimana bisa membantu penduduk yang semakin banyak,
kehidupannya tidak semakin jauh dari daya beli ini, tetapi seiring kemakmuran
yang terjaga, lahan bisa pulih dari kekritisan.

Ada tiga hal penting menuju ke arah
kemakmuran sambil merehabilitasi lahan kritis ini, yaitu pertama, pilih jenis
tanaman kayu berakar dalam dan memiliki hasil yang bisa dipanen bernilai pasar,
seperti kina, teh, karet, cengkih, sawo, durian, alpukat, lengkeng, sukun, dan
lain-lain, dengan komposisi tanaman nonproduktif 20% dan tanaman produktifnya
80% yang harus bersertifikat. Kedua, pengadaan dana bibit tanamannya berdasar
jumlah pohon yang akan ditanam masyarakat pemilik lahan, agar terjadi efesiensi
biaya bila dibandingkan dengan pengadaan dana berdasarkan satuan luas yang
biasanya diasumsikan bahwa lahan tersebut dianggap kosong, sehingga dana akan
dikeluarkan untuk jumlah standar tanaman untuk tiap hektarnya (misal 1.600
batang), padahal lahan milik di Jabar jarang mencapai hektarean, juga pada
umumnya di lahan milik itu sekitar 25% sudah ditanami. Dan ketiga, hendaknya
dilakukan pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan multiagrobisnis, yang
dimaksudkan sambil menunggu tanaman produktif didapat hasilnya dalam kurun
waktu tahunan, pada kurun bulanannya pun diperoleh hasil dari tanaman semusim,
ternak, ikan, atau jamur merang.

Kiprah Perhutani

Bila kita semua bersepakat tidak
perlu adanya ego bahwa jenis pohon tertentu adalah milik suatu lembaga,
Perhutani yang lahannya sangat luas itu bisa menjadi juru selamat utama bagi
kehidupan masyarakat miskin di Jawa Barat ini. Perhutani pun turut selamat pula
kelangsungan usahanya. Di samping pundi-pundi kas keuangan Perhutani akan makin
bertambah, hutannya akan selamat pula karena dijaga masyarakat yang
diselamatkan kehidupan ekonominya tadi.

Sebenarnya, tidak ada yang perlu
digusarkan jika Perhutani melakukan tanaman produktif karena hadirnya tanaman
tersebut di lahan kawasan hutan, tidak ada hubungannya dengan lepasnya kawasan
hutan untuk jadi areal HGU Perkebunan. Lembaga Perkebunan akan turut campur
hanya dari sisi bahwa jenis produktif yang akan ditanamnya itu, mutlak harus
disertifikasi, karena jenis tanaman produktif harus dijamin menghasilkan produk
yang serba unggul.

Jangan sampai kejadian, ada pohon
bertahun-tahun tumbuh, tetapi tidak berbuah misalnya. Tinggal Perhutani
menetapkan prioritas bahwa untuk tanaman produktif di luar tanaman pokok usaha
Perhutani, ditunjuk lahan-lahan yang sudah sedikit tetumbuhannya karena digasak
masyarakat terus-menerus, di areal bagian muka kawasan hutan produksi, sistem
penanamannya berselang pada luasan tertentu dengan tanaman usaha pokok
Perhutani, melibatkan kelompok masyarakat, tetapi dengan pola profesional.
Artinya, peserta usaha di lahan Perhutani dengan tanaman produktif itu
di-training terlebih dahulu, untuk memperoleh panen berstandar permintaan
pasar, bibitnya kualitas unggul, pemeliharaan yang baik, sehingga hasilnya
mencerminkan hasil dari suatu perusahan besar seperti Perhutani ini (maka
jangan ragu-ragu jika Perhutani memiliki produk gula, kina, kakao, karet dengan
nama produk Perhutani, apa salahnya?). Toh tinggal Direksi menetapkan unit
usaha baru mencakup produk-produk tadi, dengan pertimbangan kondisi faktual masalah
kependudukan di Jabar yang perlu dibantu kesejahteraannya. Di sisi lain, ruang
usaha yang mendukung budaya pertanian ciri dasar penduduk Jabar, lahannya sudah
mentok. Tentu saja, ketika Perhutani membuka peluang usaha tanaman produktif
tersebut, lahan yang disediakannya harus menarik untuk skala ekonomi.

Ditanami sayur

Menanam sayuran di lereng bukit,
tidak salah. Silakan saja. Terlebih kita sudah sangat menyenangi produk sayuran
dari Lembang atau Pangalengan atau Cipanas. Yang salah itu bila penanaman
sayuran di lereng bukit-bukit itu sebagaimana sekarang dilakukan, seluruh
permukaan lahan lereng dibuka dan hanya ditanami sayuran. Dengan demikian, agar
petani sayur yang hanya bergantung kepada produk satu-satunya tersebut bisa
tetap berusaha, rasanya tidak arif juga kalau kita harus menstopnya. Kita masih
membolehkan mereka bertanam sayur, tetapi harus ada pengertian lahan yang
dijadikan kebun sayuran, mulai saat ini harus diselang selebar jarak tiap 50
meter dengan isian tanaman keras tahunan nonproduktif secara padat (tidak
menggunakan jarak tanam, misalnya pohon beringin, bambu, dan aren) selebar 100
meter.

Bila kemudian bukit tersebut dilihat
dari udara, akan tampak bagai ikon Persib, yaitu belang-belang “Maung
Bandung”. Akan tetapi tentu saja, di luar cara penyelamatan bukit dengan
pola “Maung Bandung” tersebut, ada yang terbaik memberi pola
perlakuannya, yaitu alihkan profesi petani sayur tersebut, latih suatu kegiatan
ekonomi produktif atau kreatif, pindahkan ke daerah yang landai, beri modal
usaha, bantu pemasarannya, kemudian pemerintah membeli lahan bukit tersebut
karena seluruh permukaan bukitnya akan ditanami pepohonan sehingga akan ajek
menjalankan fungsi catchment area-nya!***

Penulis, Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Jabar.

Source :HERDIWAN



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fatal error: Call to undefined function stc_get_connect_button() in /Data/publik/www/wp-content/plugins/simple-twitter-connect/stc-comments.php on line 231