Rabu, 16 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Prestasi

Menhut Serahkan Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional 2013

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Perhutani, Gudangkan Senjata Untuk Sertifikasi FSC

29 November 2011

JAKARTA. Selasa 22 November 2011. Perhutani sepakat menghentikan penggunaan senjata api (senpi) dalam pengamanan hutan yang disinyalir sering menjadi penyebab tindak kekerasan pada masyarakat desa hutan di Jawa. Setelah lebih dari delapan tahun berproses, Perhutani dan TFT, sebuah LSM berpusat di Jenewa, Swiss yang membantu pencapaian kesepakatan pengamanan hutan dan penggudangan senpi, memberikan keterangan pers, sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi standard dunia.

“Semua pihak sependapat bahwa senjata api bisa diletakkan, senpi yang digunakan selama ini oleh petugas Perhutani untuk mengamankan hutan -jumlahnya ribuan- sekarang sudah digudangkan,” kata Scott Poynton, Direktur Eksekutif TFT, yang hadir pada acara hari ini. “Perubahan telah terjadi, pembeli kayu jati Perhutani di seluruh dunia mengatakan bahwa pengamanan hutan dengan mempersenjatai petugas bukan dianggap solusi yang tepat dalam mengatasi pembalakan liar,” lanjutnya.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang diterima Perhutani (Catatan: Perhutani penerima Sertifikasi PHL pertama kali di dunia tahun 1990) dicabut karena dianggap tidak lagi sesuai dengan ketetapan standar Forest Stewardship Council (FSC), setelah diketahui tingginya tingkat pencurian kayu dan jatuhnya korban meninggal karena tindak kekerasan petugas dengan masyarakat. “Ini tidak boleh berlarut-larut,” demikian menurut salah seorang ahli dari Amerika dalam upaya pencapaian sertifikat hutan di Indonesia. Pemberitaan mengenai tindak kekerasan petugas Perhutani ini mempengaruhi reputasi perusahaan-perusahaan yang membeli kayu jati dari Indonesia.

Kayu jati Perhutani yang berkualitas tinggi sangat diminati dan ingin terus bisa dibeli. Untuk itu, pembeli kayu dari Eropa dan Amerika Utara sepakat untuk mendanai penyelesaian masalah yang menyebabkan dicabutnya Sertifikat FSC tersebut melalui TFT. Dengan dukungan mereka, TFT memfasilitasi Perhutani memperbarui mekanisme pengamanan hutan dari pembalakan liar sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penghasilan dari sumberdaya hutan. Perhutani juga memperbaiki lingkungan dan pengelolaan hutan yang menyebabkan dicabutnya sertifikat FSC tersebut.

Sepuluh tahun setelah Sertifikat FSC untuk Perhutani dicabut, akhirnya dua KPH yaitu KPH Kebonharjo dan KPH Kendal di Jawa Tengah meraih kembali Sertifikat FSC dan 57 KPH – di dalam areal 2,4 juta hektar hutan –dinyatakan “bebas senjata”.

“Kami telah berhasil dengan mekanisme baru mengamankan sekaligus mengelola hutan,” demikian Bambang Sukmananto, Direktur Utama Perhutani. “Kita sangat bahagia dengan transformasi ini dan kemajuan Perhutani dalam memperoleh kembali Sertifikat FSC untuk pengelolaan hutannya ”.

Laporan Bank Dunia tahun 2010 menyatakan bahwa program yang dijuluki “Drop the Gun” (penggudangan senpi) diestimasi mampu menurunkan 65 persen pembalakan liar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sampai 70 persen. Perhutani dan TFT duduk bersama dan berbicara dengan penduduk di hampir 2,000 desa hutan untuk mendengar masukan mereka dan meminta pendapat mereka mengenai solusi yang tepat dalam pengamanan hutan Perhutani.

Sejak 2001, Perhutani telah menjalankan program bagi hasil manfaat hutan dengan masyarakat melalui program “Pengelolaan Hutan Bersama Masyakarat”. Program ini memberikan akses kepada masyarakat desa hutan untuk memperoleh manfaat dari setiap penebangan hutan yang mereka ikut serta mengamankannya. Masyarakat telah menerima nilai bagi hasil kayu dan non-kayu lebih kurang Rp. 169 miliar sejak 2005 sampai 2010. Nilai ini sebagai timbal balik masyarakat desa hutan yang berperan sebagai penjaga hutan.

Perhutani juga memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pendirian usaha melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Selain itu masyarakat juga diberikan akses untuk menanam di bawah tegakan pohon, seperti: padi, jagung, kacang, bengkoang, kacang kedelai, tanaman obat dan porang (bahan baku mie di Jepang). Masyarakat desa hutan juga mengumpulkan kayu bakar dan hal ini menyumbang ekonomi lokal setiap tahunnya.

Memang pada saat lalu petugas Perhutani dihadapkan pada pencurian kayu skala besar, yang disebut mafia kayu. Diduga orang-orang setempat -beberapa dari mereka terlibat dalam perdagangan kayu ilegal- tertangkap dan terlibat tindak kekerasan dengan petugas. Pada tahun 1998 – 2008, Perhutani yang mengelola 2,4 juta hektar di Jawa dituduh melakukan tindak kekerasan dengan korban 32 orang tewas dan 69 luka-luka. Akhirnya Perhutani melakukan penggudangan senjata.

Handoko, dari LSM lokal “Omah Tani”, mengatakan bahwa TFT telah mendorong para petugas Perhutani dan tokoh masyarakat desa hutan untuk bernegosiasi dan duduk bersama membahas solusi konflik melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dan kini masyarakat pun bersama-sama petugas Perhutani menjaga kawasan hutan –tanpa senjata api. ***)

(Humas Perhutani pada acara Konferensi Pers, Hotel InterContinental MidPlaza Jakarta, Selasa, 22 Nopember 2011)



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Fatal error: Call to undefined function stc_get_connect_button() in /Data/publik/www/wp-content/plugins/simple-twitter-connect/stc-comments.php on line 231