Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

PELINDO III SPONSORI TIM SKI AIR INDONESIA JADI JUARA UMUM DI SEA GAMES XXVI

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Bagaimana pendapat anda mengenai situs Pelabuhan Indonesia III ?

View Results

Loading ... Loading ...

Pipa gas alur barat Surabaya baru harus aman bagi pelayaran

4 April 2013

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur mendesak kalangan otoritas Energi dan Sumber Daya Mineral nasional khususnya yang terkait dengan blok migas West Madura Offshore untuk bisa memastikan pemasangan pipa gas bawah laut baru di wilayah Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) agar aman bagi alur dan lalu lintas pelayaran pada APBS.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Deddy Suhajadi mengatakan, secara prinsip utama pemindahan dan pemendaman pipa gas jalur baru bagi blok migas WMO yang kini akan dilakukan oleh otoritas migas nasional yaitu SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi WMO mesti aman bagi pelayaran.

“Prinsip utama, APBS harus aman bagi lalu lintas pelayaran tanpa ada hambatan yang membahayakan. Prinsip itu mesti dijadikan referensi dasar bagi proyek pem indahan jalur pipa gas baru WMO di APBS bagi yang akan mengerjakan,” kata Deddy kepada pers di Graha Kadin Jatim, Surabaya, pada Rabu, (3/4/13).

Deddy menyatakan pemerintah telah menyepakati sejak setahun yang lalu agar pipa gas eks Kodeco yang memotong di dua tempat pada APBS bisa dipindahkan.

“Jadi proses pemindahan pipa gas ini memang hasil kesepakatan para pihak yang mesti ditaati. Namun, pemindahan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru. Artinya jalur pipa gas baru di areal APBS harus menuntaskan masalah, bukan membuat masalah baru. Itu prinsipnya,” ungkapnya

Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Jatim Nelson Sembiring menegaskan persoalan pipa gas eks Kodeco yang lama jangan sampai terulang kembali untuk proses pemindahan pipa gas blok WMO jalur baru.

“Kadin protes keras soal penanganan pipa gas bawah laut eks Kodeco ini, karena hingga saat ini penanganannya tidak jelas, ” kata Nelson pada kesempatan sama.

Nelson menjelaskan proyek pemindahan dan pemendaman pipa gas jalur baru dari blok WMO yang berjarak sekitar 23 km itu harus dipastikan berada pada posisi aman bagi proyek revitalisasi APBS yang akan dilakukan Kementrian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia III.

“Jalur pipa gas baru mesti mempertimbangkan rencana revitalisasi APBS yang akan membuat alur menjadi lebih lebar dari 100 meter menjadi 200 meter. Posisi ini harus menjadi titik poin bagi proses penggelaran maupun pemendaman pipa gas jalur yang baru. Jangan sampai lokasi jalur pipa baru masih disekitar areal program revitalisasi,” tegasnya.

Bila itu dilakukan, kata Nelson, maka sama saja dengan mengulang peristiwa lama.

“Berarti memang ada kesengajaan agar Pelabuhan Tanjung perak selalu bermasalah,” ujarnya.

Lebih jauh Nelson menjelaskan bahwa jalur pipa eks Kodeco telah menghambat arus barang dan membuat APBS menjadi tidak aman bagi kapal-kapal barang skala besar.

“Faktanya, akibat pipa gas eks Kodeco itu pelabuhan Tanjung Perak sejak 2008 memberlakukan pembatasan draft maksimal bagi kapal yang keluar masuk sehingga membuat kapal mengurangi muatan dan memicu high cost bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Data Kadin Jatim, terang Nelson, ada kerugian berupa potensial lost dari proses pelayaran dan bongkar muat barang dengan pembatasan draft itu mencapai sekitar Rp1,7 triliun per bulan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Jawa Timur Satu, Lukman La Djoni menerangkan pelaku usaha di Jatim sejak 2008 atau adanya keberadaan pipa gas memotong APBS telah dirugikan.

“Pelaku usaha meminta kepastian agar APBS aman bagi pelayaran dan bisa dilalui kapal-kapal besar. Jadi jangan sampai proyek pipa gas dengan jalur baru tidak sinergi dengan proyek revitalisasi APBS. Karena seharusnya bila APBS bisa direvitalisasi maka kapal berbobot 50.000 DWT bisa masuk ke Tanjung Perak, sedangkan saat ini kapal masuk hanya 15.000 DWT saja. Ini jelas high cost bagi pelaku usaha,” kata Lukman pada kesempatan sama.

Para pelaku usaha di Jatim, kata Lukman, perlu tahu secara detail dan benar bila jalur pipa gas yang baru memang benar-benar aman bagi pelayaran.

“Ini mesti dijelaskan ke public soal jalur pipa gas yang baru, jangan seperti kasus yang lama dimana seolah-olah publik Jatim dijadikan penonton dan korban saja. Untuk itu biar masyarakat yang mengawal agar proyek relokasi pipa bisa berjalan secara benar,” tegasnya. kbc6

sumber:http://www.kabarbisnis.com/read/2838008



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>