LENSAINDONESIA.COM : PT.Pelindo II, melalui program CSR (Corporate Social Responsibilty), memberikan bantuan kepada warga RW.02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

CSR itu berupa pembangunan fasilitas lapangan olahraga, dan merenovasi sarana MCK (Mandi Cuci Kakus), serta memberikan 2 gerobak sampah. Warga yang tidak punya MCK ini, praktis gembira.

Walikota Jakut, Bambang Sugiyono, mengucapkan terimakasih kepada pihak Pelindo II, yang membantu masyarakat di wilayah Jakut itu.

“Saya terimakasih ikut membantu pembangunan di wilayah Jakarta Utara. Terutama dalam hal bantuannya kepada warga di RW.02 Kalibaru,” ujar Bambang, Kamis (11/04/13).

Bambang menambahkan, bantuan ini sangat membantu. Karena, di lingkungan RW.02 Kalibaru belum ada fasilitas olahraga maupun MCK yang memadai.

Bambang juga berharap, agar kedepannya bantuan Pelindo II kepada warga di wilayah Jakut, jangan hanya berhenti di lingkungan RW.02 Kalibaru saja.

“Saya berharap  masih banyak RW-RW lainnya di wilayah Jakarta Utara yang masih belum memiliki fasilitas seperti yang diberikan Pelindo II kepada warga di RW 02,” terang Bambang.

Sementara itu, perwakilan dari pihak Pelindo II, Lunggana, mengatakan, bahwa pihaknya akan terus membangun  fasilitas yang sama di setiap kelurahan di 2 lokasi, seperti yang dibangun di Kelurahan Kalibaru. Sedangkan untuk pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

“Kami akan terus ikut membantu pembangunan di wilayah Jakarta Utara. Bantuan yang akan kami berikan, akan kami lakukan secara bertahap di setiap Kelurahan di 2 lokasi yang berbeda,” jelas Lunggana.@Noviar

JAKARTA: Indonesia Port Corporation (IPC)/PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II cabang Tanjung Priok bekerjasama dengan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta melaksanakan pelatihan bagi seluruh pengemudi truk trailer yang melayani angkutan barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Organda Angsuspel DKI Jakarta Gemilang Tarigan mengatakan program pelatihan bagi Sopir Trailler tersebut direncanakan berlangsung mulai awal 2013 yang akan dilaksanakan secara bertahap.

“Ada lebih dari 20.000 Pengemudi saat ini yang mengoperasikan armada pelabuhan di Tanjung Priok. Mereka mesti menerima pelatihan untuk mendukung kelancaran kegiatan jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok,” ujarnya kepada Bisnis hari ini, Jumat (14/12/2012).

Gemilang mengatakan, untuk melaksanakan pelatihan Sopir trailler tersbut saat ini telah di bentuk Tim Khusus Penyelenggara Pelatihan tersebut yang berasal dari unsur Pelindo II dan Pengurus Organda DKI Jakarta.

“Kami juga akan melibatkan instansi terkait [Kementerian Perhubungan] maupun Kepolisian RI untuk pemberian materinya sekaligus proses sertifikasi pengemudi nantinya,” jelasnya.

Program pelatihan itu, kata dia, juga berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi Pelindo II dan Pengurus Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Angsuspel DKI, nomor : UM.338/5/5/PI.II-12 dan momor:037/DPU-AKP/XI/2012 tentang Penyelenggaran Pelatihan Pengemudi Truk/Trailler di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Seluruh biaya pelatihan kegiatan tersebut ditanggung oleh Pelindo II,” tuturnya.

Dia mengatakan, saat ini terdapat 12.000 armada pengangkut barang dan peti kemas yang beroperasi melayani pelabuhan Tanjung Priok, dengan jumlah Sopir mencapai 20.000 orang.

“Peran pengemudi trailler sangat vital bagi kelancaran arus barang termasuk saat proses distribusi dilakukan untuk menghindari antrean di dermaga maupun kemacetan di jalan raya,” paparnya.(JIBI/k1/sut)

Sumber : plasaMSN

JAKARTA (Pos Kota) – Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bertekat akan menurunkan Dweling Time atau  waktu pergerakan barang/peti kemas sejak di bongkar dari kapal sampai keluar pelabuhan) di pelabuhan Tanjung Priok. Jika sebelumnya lebih dari tujuh hari kini menjadi tiga  hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit kepada wartawan menjelaskan pihaknya telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di  Pelabuhan Tanjung Priok, dalam  rangka  menurunkan dweling time tersebut telah mulai menjalankan kegiatannya pada 1 April kemarin.

“Ini ‘kan permintaan Pak SBY (Presiden) sendiri waktu  groundbreaking terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa hari lalu,” kata Bobby. “Maka kami bentuk tim agar waktu bongkar muat barang di Priok dipercepat,” ungkap  Bobby, dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit.

Semua pihak terkait seperti pengelola terminal, jajaran Ditjen Bea Cukai, Balai Besar Karantina, pengelola lokasi pemeriksaan fisik barang impor, termasuk jajaran Kantor Otoritas dan Syahbandar di Pelabuhan Tanjung Priok, semua  sepakat untuk ikut menurunkan dweling timebarang, melalui peningkatan pelayanan di masing-masing tempat kerjanya.

Sehingga pada bulan April ini akan terlihat penurunan dweling time di pelabuhan Tanjung Priok khususnya melayani muatan di pelabuhan supaya berjalan lebih cepat dari sebelumnya.

Bobby mengakui banyak kendala yang dihadapi untuk menurunkan dweling time,diantaranya tidak sedikit kontainer impor kena jalur merah (wajib periksa fisik) oleh petugas Bea dan Cukai. Saat diperiksa seluruh isi harus dibongkar 100 persen kemudian dimasukan kembali sehingga memakan waktu lebih dari lima jam untuk satu kontainer.

Sedangkan di Pelabuhan Priok setiap harinya ada 3.000 kontainer impor masuk dan 20 persennya kena jalur merah.

Selain itu, untuk barang holtikultura, petugas karantina mewajibkan kontainernya diinapkan selama tujuh hari untuk dilakukan pemeriksaan labolatorium guna mengetahui adanya OPT (organisme penggangu tumbuhan) yang dapat mengancam tumbuhan di Indonesia.

Salah satu formula yang akan diterapkannya untuk menurunkan dweling time,  Dirjen Hubla akan memaksa  kontainer-kontainer kosong yang sudah lama tertumpuk di pelabuhan dan kontener impor  isi yang sudah menyelesaikan dokumen untuk dikeluarkan dari pelabuhan. Jika tidak pihaknya akan menetapkan tarif biaya penumpukan yang cukup tinggi. (dwi/d)

Sumber : Poskota

President Susilo Bambang Yudhoyono marked the start of construction for the first phase of the Kalibaru Port, or New Priok, on Friday, at a ground-breaking ceremony at the Nusantara Pura II passenger terminal in the Tanjung Priok port.
Yudhoyono said that the port, which is expected to begin operating next year, was part of Indonesia’s long-term strategy to strengthen the transportation sector as contained in the Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development (MP3EI).

“In line with the spirit of the MP3EI, New Priok will be able to encourage the strengthening and efficiency of the national logistics and this will provide a benefit to Indonesia, and enable it to compete at the global level,” said Richard Joost Lino, president director of Pelindo II, the Indonesian Port Corporation (IPC).

He added that the project was part of a three-way concession agreement entered by the Transportation Ministry and the IPC.

“We are targeting that the services provided by the terminal of New Priok to be on par with those of other international ports in the world, so that it can raise Indonesia’s position and enable it to compete with other large ports,” Lino explained.

The first phase of the container terminal will be built over an area of 195 hectares and include three container terminals and two fuel-product terminals.

Lino said that the facilities were expected to be operational in 2014 and would add 4.5 million 20-foot equivalent units (TEUs)  in containers and 9.4 million cubic meters of oil and gas products.

The new port will be able to accommodate ships with a capacity of up to 18,000 TEUs and service costs are expected to be lower than current levels.

“The shipping channel is designed to be two-way almost 300 meters wide and the jetty will be 4,000-meters long. IPC is serious in investing up to Rp 22.66 trillion to complete the first phase of New Priok,” Lino said.

Together with a second phase, the New Priok is estimated to absorb some $4 billion in investment, he said, adding that IPC had decided on Mitsui & Co as the preferred bidder and as its operational partner for the building of the first phase.

“All process that have been undertaken by the company so far is nothing but to ascertain that the New Priok port can become operational in 2014,” Lino said.

Source : Jakarta Globe

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek Terminal Kalibaru, atau yang dikenal juga dengan sebutan New Priok.Peresmian ihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia, dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan layanan kepelabuhan.

“Kami berterima kasih pada semua pihak yang telah mendukung proses pembangunan New Priok hingga prosesi peresmian hari ini. Kami berharap proses selanjutnya berlangsung sesuai rencana seperti yang telah dijadwalkan,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, R.J Lino, Jumat, 22 Maret 2013.

Pembangunan New Priok merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2012. Pembangunan terminal pelabuhan yang terletak di ujung utara Jakarta ini merupakan salah satu implementasi dari proyek strategis jangka panjang pembangunan sektor transportasi Indonesia yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Lino menambahkan, pembangunan Terminal New Priok akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Sebab, New Priok akan menjadi simbol kapabilitas Indonesia dalam mengakomodasi tuntutan arus perdagangan global. Selain itu, New Priok juga dirancang untuk dapat mengakomodasi kapal berkapasitas besar hingga 18 ribu TEUs, yang memungkinkan penurunan biaya unit kontainer.

Terminal baru juga memungkinkan kapal peti kemas langsung masuk ke Indonesia tanpa perlu transhipment di negara lain. “Kami menargetkan layanan yang disediakan di Terminal New Priok memiliki level setaraf dengan pelabuhan internasional lain di dunia, sehingga mampu membawa posisi Indonesia bersaing dengan pelabuhan besar lainnya secara global.”

Proses pembangunan New Priok sendiri telah dimulai sejak Desember lalu oleh PT Pembangunan Perumahan dengan biaya investasi sebesar Rp 22,66 triliun untuk pembangunan tahap I. Pelindo II juga telah menetapkan prefered bidderuntuk mitra operasional Terminal Peti Kemas pertama, yaitu Mitsui & Co.

Pada pembangunan tahap pertama, Terminal New Priok akan terdiri dari tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk bahan bakar. Terminal akan dibangun di atas lahan seluas 195 hektare area dengan penambahan kapasitas 4,5 juta TEUs peti kemas serta 9,4 juta meter kubik produk minyak dan gas. Tergetnya, seluruh terminal tahap I selesai dan beroperasi pada 2018.

Sumber : Tempo Online

Sejumlah tokoh independen dilibatkan dalam proses pengawasan megaproyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, senilai Rp24 triliun yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC.

Mereka tergabung dalam Oversight Committee (Komite Pengawas) yang dibentuk pada 1 Februari 2013.

Para tokoh independen tersebut adalah mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat ekonomi Faisal Basri, analis finansial senior Lin Che Wei, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, serta pengacara senior di bidang finansial, perbankan dan pasar modal Ahmad Fikri Assegaf.

Dalam struktur Komite Pengawas, posisi ketua dijabat oleh Erry Riyana Hardjapamekas. Faisal Basri selanjutnya ditunjuk menjadi juru bicara, dan Lin Che Wei sebagai sekretaris komite. Sementara Natalia Soebagjo dan Ahmad Fikri Assegaf menjadi anggota komite.

Staf Khusus Wakil Presiden, Mohamad Ikhsan, menuturkan ide awal pembentukan Komite Pengawas untuk pembangunan Terminal Kalibaru ini muncul dari perbincangan ringan dengan Direktur Utama IPC RJ Lino.

Ikhsan mengatakan dalam perbincangan itu ia menceritakan pengalaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menjual saham Bank Permata dengan nilai premium. Menurutnya, keberhasilan PPA salah satunya karena adanya Komite Pengawas yang mengawasi proses seleksi calon investor.

“Ini penjualan aset pemerintah paling bagus menurut saya. Karena prosesnya semua benar,” kata dia.

Ikhsan mengatakan, Komite Pengawas dalam kasus penjualan Bank Permata bisa membantu memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sesuai peraturan. Selain itu, tokoh-tokoh independen yang menjadi anggota Komite Pengawas membantu meningkatkan kredibilitas pengawasan dan juga mencegah adanya intervensi dari berbagai pihak.

Dari perbincangan itu, lanjut Ikhsan, kemudian muncul ide pembentukan Komite Pengawas untuk pembangunan Terminal Kalibaru. Ide ini kemudian didiskusikan lagi dengan beberapa tokoh dan mendapat sambutan baik. Tokoh-tokoh yang diajak berdiskusi kemudian juga memberikan masukan mengenai bentuk organisasi Komite Pengawas yang disesuaikan dengan kondisi IPC sebagai BUMN.

Dari diskusi kemudian juga muncul nama-nama calon anggota komite. Akhirnya setelah nama-nama tokoh yang cocok terpilih, manajemen IPC menerbitkan surat keputusan pembentukan Komite Pengawas tertanggal 1 Februari 2013.

Direktur Utama IPC RJ Lino mengatakan, kehadiran Komite Pengawas untuk memantau pembangunan Terminal Kalibaru sangat diperlukan. Pasalnya, selain membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produtivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia. “Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance,” katanya.

Pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak terbitnya Izin Lingkungan pada bulan Desember 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021.

Selain pembangunan terminal, Komite Pengawas akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerjasama pengoperasiaan terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok.

PT JICT adalah perusahaan kerjasama antara IPC dan Hutchison Ports Indonesia. PT JICT memegang konsesi pengelolaan terminal Tanjung Priok selama 20 tahun sejak 1999. Konsesi yang berakhir 2019 rencananya akan diperpanjang kembali.

Erry Riyana yang diminta menjadi Ketua Komite mendukung pembentukan Komite Pengawas tersebut. Ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan proyek.

“Ini merupakan langkah nyata pemerintah dan IPC untuk memastikan semua proses bebas dari suap dan korupsi, serta semua proses sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, proyek ini dibangun atas dasar inovasi dan pendekatan proaktif. Karena itu saya dan teman-teman lain yang kini tergabung di oversight committee terpanggil untuk mengawal proyek ini supaya tak ada intervensi dari mana pun demi terbangunnya sarana penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dirinya, berharap semangat proaktif untuk melakukan inovasi juga bisa muncul dari sektor lain yang terkait dengan sistem logistik nusantara.

Erry mencontohkan perlu adanya pembagunan jalan-jalan penghubung menuju dan dari Tanjung Priok. Selain itu juga perlu adanya reformasi birokrasi pelabuhan, termasuk penertiban aparat penegak hukum dan penjaga keamanan.

Komite Pengawas akan bertugas selama 24 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengawas bisa meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal Kalibaru pemilihan mitra kerjasama dan perpanjangan konsesi PT JICT. Komite pengawas juga diberikan wewenang melakukan studi kebijakan yang diambil manajemen IPC untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan sesuai prinsip good corporate governance. (Andreas Timoty/Adf)

Sumber : metrotvnews.com

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II (PT.Pelindo II) atau Indonesia Port Corporation (IPC) cabang Pelabuhan Tanjung Priok mulai Februari 2013 meluncurkan program pembayaran secara elektronik (e-payment).

Program tersebut dimaksudkan untuk memudahkan para pengguna jasa kepelabuhanan melakukan pembayaran melalui internet atau sistem on-line, demikian dikemukakan General Manager Pelabuhan Tg.Priok, Ary Haryanto kepada wartawan, minggu lalu.

Menurut Ary, melalui e-payment para pengguna jasa tidak perlu antre di loket untuk melakukan pembayaran jasa kepelabuhanan, namun cukup membayar dengan sistem on-line karena lebih cepat dan lebih efisien.

Pembayaran dengan sistem tersebut dilakukan bekerja sama dengan beberapa bank ternama. Berkat sosialisasi yang terencana dengan baik, sampai saat ini program tersebut berjalan mulus dan para pengguna jasa sangat mengapresiasi karena bertransaksi secara lebih cepat dan aman.

Berbicara dari sisi infrastruktur, Ary berpendapat, saat ini Pelabuhan Tg.Priok terlihat lebih asri, bersih dan tertata dengan baik, dan perubahan ini dilakukan berkat diadakannya program go green.

“Kami menggalakkan program tersebut dari dua sisi, yaitu dari sisi laut, secara rutin membersihkan kolam dan perairan dari sampah-sampah sisa bongkar muat, dan dari sisi darat melakukan penghijauan dengan menanam pepohonan yang rindang,” katanya.

Ia mengatakan, terkait program go-green Pelabuhan Tg.Priok juga telah membangun gedung fasilitas penyuplai listrik ke kapal-kapal yang tengah sandar di dermaga dan suplai listrik ini dikelola PT.Energi Indonesia, salah satu anak perusahaan IPC di bidang program anchore power supply.

“Fasilitas tersebut untuk mrndukung program go-green, karena nantinya kapal-kapal yang sandar tidak perlu lagi membuang BBM untuk menghidupkan mesin kapal guna memenuhi keperluan kapal. Namun, cukup dengan menggunakan listrik yang masuk ke kapal,” ujar Ary mengakhiri keterangannya. (darussalam kadis)

JAKARTA (Suara Karya) Penataan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai standar internasional harus terus dilakukan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

Apalagi peningkatan kualitas sistem logistik nasional (sislognas) tersebut sangat bermanfaat untuk mendorong daya saing bangsa serta kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

“Kita menginginkan adanya daya saing tinggi menjelang pelaksanaan komunitas ekonomi ASEAN pada 2015, untuk itu integrasi sistem logistik nasional kita sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam pengarahan perbaikan kinerja fasilitasi kepelabuhan dan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (21/1).

Menurut Hatta, peningkatan daya saing tersebut harus tercermin secara kuantitatif berupa penurunan biaya logistik yang signifikan, dari yang tercatat saat ini sebesar 14 persen menjadi 10 persen. “Para pesaing kita saat ini mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, sasaran 10 persen harus menjadi key performance indicator kita, bahwa kita sanggup dan harus meraih itu,” ujarnya.

Apalagi, dia menambahkan, biaya logistik yang rendah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia. “Mereka di koridor lima dan enam yang tergabung dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) masih menanggung beban logistik yang besar. Pembenahan ini memang keras, tetapi ini demi meningkatkan daya saing,” kata Hatta.

Selain itu, dalam upaya memperbaiki daya saing dan meningkatkan kesejahteraan, maka modernisasi sarana dan prasarana di kawasan pelabuhan juga sangat penting untuk menjaga konektivitas. Untuk itu, harus dilakukan penataan dalam pelabuhan, sehingga integrasi antarbea cukai, imigrasi, dan karantina dapat lebih efektif.

Upaya strategis lainnya untuk mendukung efisiensi biaya logistik yaitu menurunkan waktu yang dibutuhkan kontainer impor untuk bongkar-muat hingga keluar dari kawasan pelabuhan (dwelling time). “Proses dwelling time harus kita turunkan, dengan adanya matriks kerja yang jelas, siapa melakukan apa, karena saat ini dwelling time di Tanjung Priok berkisar hingga enam-tujuh hari,” ujarnya.

Hatta berharap proses dwelling time di Tanjung Priok dapat dipercepat menjadi tiga atau empat hari untuk menyamai kualitas pelayanan kepabeanan di Tanjung Pelepas, Malaysia.Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dwelling time tersebut terkait langsung dengan investasi yang masuk di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 40 industri yang akan masuk di Tanah Air.”Mereka meminta adanya pembenahan infrastruktur.

Apabila tidak ada pembenahan, maka para investor akan mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Hidayat. (Syamsuri S)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com

CERITA BERMULA ketika menjelang tahun 2000, Junaedi di-PHK dari tempat bekerjanya di sebuah hotel di Pontianak. Padahal saat itu ia sudah bersiap untuk menikahi Karnila. Berbekal pesangon Rp3 juta, Juanedi memutuskan berjualan pisang goreng dan buah buahan. Delapan tahun usaha itu dijalani. Setiap hari ia bersama istrinya tinggal sekaligus di tempat mereka berjualan yang masih berupa bilik dari papan yang ditempel ala kadarnya.

“Inilah istana kami, dua anak saya yang sekarang SD dan TK, semuanya dibesarkan di tempat ini,” ujar Junaedi seraya menunjukkan kamar sempit terbuat dari papan yang sampai saat ini masih ada.

Nasib baik mulai berpihak kepada mereka, ketika tahun 2008, ia mengetahui ada solusi pemodalan dari IPC Cabang Pontianak. ”Saya tahu dari saudara yang sudah pernah mendapatkan bantuan modal dari pelabuhan (IPC), lalu saya dikasih nomor kontaknya, lalu saya ajukan,” kenang Junaedi.

Berawal dari Rp 10 Juta

Tidak menunda waktu, Junaedi langsung mencari informasi ke IPC Cabang Pontianak. Tahun pertama permohonannya tidak langsung diterima. Baru di tahun kedua, dana pinjaman modal cair sebesar Rp10 juta, dari pengajuan sebesar Rp25 juta. Junaedi dan Karnila disiplin sekali memanfaatkan uang pinjaman tersebut. Ia mengaku, sepeser pun tidak ada yang digunakan di luar keperluan untuk berdagang buah.

”Sebelum mendapat modal, mau stok anggur dua kotak saja kami takut. Karena dua hari belum tentu habis, artinya uang Rp400 ribu tertahan di sana. Tetapi setelah dapat modal, saya sudah tidak ragu ambil beberapa kotak sekaligus, karena ada Rp10 juta di tangan,” tuturnya.

Junaedi pun berani mengambil buah lain dalam jumlah besar. Misalnya semangka. Sebelumnya paling banyak ia hanya berani mengambil dua keranjang, tetapi setelah ada modal, ia bisa menambah kapasitas hingga 500 kg sekali stok.

Keberadaan pinjaman modal betul-betul dimanfaatkan olehnya. Sekaligus untuk menjaga kredibilitasnya di depan IPC dengan mencicilnya secara disipli.  Sejak saat itu omset terus menanjak yang diiringi oleh keuntungan. Ia bisa menyewa lahan tambahan yang lebih luas untuk berjualan. Dari keuntungan berjualan buah, ia sisihkan sebagian untuk membeli kebun di kampungnya, di daerah Sambas, dan membeli rumah di dekat tempatnya berjualan.

Namun sampai tahun 2011, meskipun kondisi ekonomi keluarganya sudah jauh lebih membaik, Junaedi mengaku caranya mengelola usaha masih tradisional. Karena itulah, ketika IPC menyertakannya dalam pelatihan pembukuan keuangan di Cirebon, Junaedi tidak menyia-nyiakan peluang tersebut.

Pelatihan manajemen keuangan selama tiga hari itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Sesampainya kembali di Pontianak, bersama istri, ia merapihkan pencatatan keuangan hingga sangat detil.

”Dulu, kami tidak pernah tahu keuntungan persis dari usaha kami ini. Apakah untung, apa malah rugi. Tetapi sekarang sampai rupiah terkecilpun kami tahu, berapa untung kami dalam sebulan, berapa pengeluaran, dan sebagainya,” ujar Junaedi pembukuannya menunjukkan keuntungan bersih selama sebulan sebesar Rp29 juta, sudah dikurangi gaji, infak, dan berbagai pengeluaran. Itulah rata-rata keuntungan bersih usaha Junaedi dan Karnila hingga saat ini. ”Memang turun naik, kadang-kadang Rp12 juta atau Rp18 juta, alhamdulillah tidak pernah kurang dari itu,” ungkapnya.

Karena pembukuannya semakin bagus, manajemen stok buah juga terus ditingkatkan. Kini mereka bisa mengambil buah semangka sebanyak tiga ton dari sebelumnya yang 500 kg sekali stok. Sekarang ada empat orang karyawan yang membantu mereka bekerja. Masing-masing digaji Rp1,5 juta. Junaedi menggaji dirinya sendiri dan istrinya, masing-masing Rp3 juta dan Rp2 juta. Sehingga keuntungan yang didapatnya setiap bulan praktis menjadi keuntungan bersih.

Kios buah Junaedi di Jl. Ya`m Sabran, Kec. Pontianak Timur

Tidak Cepat Puas

Bagi Junaedi dan istri, kondisi saat ini sudah sangat mereka syukuri. Terutama apabila mengingat mereka memulai hari-hari awal menikah di tempat sempit yang sekaligus merangkap menjadi tempat berjualan dan kamar untuk berteduh. Konsep syukur bagi Junaedi ternyata sangat jauh dari kesan berpuas diri. Ini terbukti, selain terus mengembangkan usahanya, sekarang Junaedi juga tercatat sebagai mahasiswa semester tiga S2 Administrasi Pendidikan di Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak.

Ketika ditanyai mengapa masih terus sekolah padahal usahanya sudah maju, dengan apa adanya Junaedi yang menamatkan D2 dan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) itu mengatakan, ”Kalau usaha kan ada batasnya, sedangkan ilmu akan dibawa sampai akhirat.”

Dengan berseri-seri dan penuh ucapan syukur, Junaedi juga mengatakan, ia baru saja menyelesaikan proses jual beli tempat berdagang yang ditempatinya sejak tahun 2000 lalu itu. Kini, tempat berdagang mereka bukan hanya 3 x 4 meter. Tetapi 11 x 20 meter. Tempat itu baru saja dibayar kontan senilai Rp575 juta.

“Semua dari usaha jualan buah ini, tidak ada yang lain, dan terutama sejak saya mendapatkan ilmu pembukuan di Cirebon oleh IPC,“ tegasnya lagi, yang kini selain memiliki rumah, kebun, dan mobil, juga mencoba usaha “kecil-kecilan“ di bidang perikanan tanpa  meninggalkan usaha buah.

Sumber : IPC News

Jakarta, 3 Januari 2013 – PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau yang sekarang dikenal dengan Indonesia Port Corporation (IPC) secara resmi telah menerima ijin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)  dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Dengan dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 293 tahun 2012 tentang izin lingkungan pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru maka IPC  akan segera melaksanakan Groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan terminal Kalibaru.

Rencana induk pembangunan New Priok tahap 1, terdiri dari tiga container terminal serta dua terminal bahan bakar minyak dan gas. Pelabuhan ini didesain dengan kedalaman draft hingga -20 mLWS dengan tahap pertama akan dilakukan pengerukan sedalam -16 mLWS, dan alur pelayaran dua arah selebar hampir 300 meter untuk mempercepat arus kedatangan dan keberangkatan kapal. Pada tahap1 ini, pelabuhan akan dibangun di atas lahan seluas 195 hektar dengan panjang dermaga 4.000 meter dan mampu menampung kontainer hingga 4,5 juta TEUs.

Seperti disebutkan sebelumnya, terminal pertama pembangunan tahap 1 ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2014. Keseluruhan pembangunan New Priok Port akan selesai pada tahun 2023 dan memiliki total kapasitas hingga 13 juta TEUs. Dapat dipastikan bahwa keberadaan New Priok Port akan mampu mendorong penguatan dan efisiensi mata rantai logistik nasional sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan perlu dicatat, ini adalah pembangunan pelabuhan terbesar di Indonesia.

New Priok Port akan memfasilitasi kapal-kapal besar seukuran EEE Class untuk bisa masuk langsung ke Indonesia tanpa perlu transshipment (Memindahkan muatan ke kapal lain, yang lebih besar/kecil) di negara lain. Dengan demikian, IPC dapat membantu para pelaku usaha dalam menekan biaya transportasi dan logistik, yang pada akhirnya akan menggerakkan perdagangan serta perekonomian di Indonesia.