Sabtu, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : "Menjadi penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terkemuka di tingkat regional"

Prestasi

PT Pelindo I (Persero) Cabang Lhokseumawe Terima Penghargaan Bendera Emas SMK3 Dari Menakertrans

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Menurut Anda, apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan oleh Manajemen PT Pelindo I (Persero) Cab. Pelabuhan Sibolga?

  • Penertiban/Penataan di dalam areal lingkungan Pelabuhan (38%, 3 Votes)
  • Peningkatan fasilitas infra dan suprastruktur (38%, 3 Votes)
  • Peningkatan Kinerja SDM (25%, 2 Votes)
  • Peningkatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (0%, 0 Votes)

Total Voters: 8

Loading ... Loading ...

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

7 September 2007

KEPUTUSAN DIREKSI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I

Nomor : UM.50/9/2/P.I-07

tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DI LINGKUNGAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I

DIREKSI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I perlu memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi serta keadilan bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PP.21/1/10/PI.99 tanggal 1 September 1999.

c. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan ke depan, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-26/MBU/2004, tanggal 10 Maret 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

6. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/1/4/P.I-03 tanggal 7 Februari 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Cabang/Unit Di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

7. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/2/4/P.I-03 tanggal 1 Desember 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

8. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/1/10/P.I-04 tanggal 8 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

9. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/1/25/P.I-04 tanggal 21 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Galangan Kapal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

10. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/1/11/P.I-05 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha Depo Peti Kemas PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

11. Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/2/4/P.I-05 tanggal 20 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Nomor PR.01/1/10/P.I-04 tanggal 8 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sebagaimana yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01 November 1994 Nomor 87 jo Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1999 Nomor 1;

2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP.BUMN/1998 tanggal 06 April 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan I, adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I.

2. Direksi, adalah Direksi Pelabuhan I.

3. Direktur terkait adalah Direktur yang membawahi Penanggung Jawab Program.

4. General Manager/Menejer/Ka.Unit/Ka.RS adalah pimpinan Unit Pelaksana Pengusahaan dan Pelayanan di lingkungan Pelabuhan I selanjutnya disebut UPPP.

5. Kantor Pusat, adalah Kantor Direksi Pelabuhan I yang berkedudukan di Medan.

6. Cabang/Unit/Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Pengusahaan dan Pelayanan yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Direksi.

7. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pelabuhan I yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa lainnya dan jasa konsultansi.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan anggaran belanja operasi dan atau investasi Pelabuhan I.

9. Penanggung Jawab Program selanjutnya disebut PJP adalah pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan program dan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang tugasnya, untuk Kantor Pusat adalah Senior Menejer atau setingkat Senior Menejer dan untuk UPPP adalah Menejer Divisi pada Pelabuhan Utama, Kelas I dan II, Asisten Menejer pada Pelabuhan Kelas III, IV, Unit dan Rumah Sakit.

10. Penyelenggara Pengadaan adalah unit/satuan kerja dalam perusahaan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

11. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

12. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh PJP.

13. Jasa terdiri dari :

a. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh PJP serta pelaksanaannya diawasi oleh PJP.

b. Jasa konsultansi adalah jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, atau jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh PJP.

c. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasok barang.

14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

15. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pelabuhan I dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

16. Harga Perhitungan Sendiri/Owner’s Estimate (HPS/OE), adalah harga yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi kewajaran harga.

17. Pekerjaan kompleks, adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan atau mempunyai resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan disain khusus dan atau bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

18. Data base penyedia barang/jasa adalah daftar penyedia barang/jasa yang dikelola oleh penyelenggara/panitia pengadaan disusun berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi penyedia barang/jasa untuk kepentingan Pelabuhan I.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman tata cara pengadaan barang/jasa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Pelabuhan I.

2. Tujuan pedoman tata cara pengadaan barang/jasa ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip Dasar

Penyelenggara/panitia pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa;

5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Kebijakan Umum

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I :

1. Mendukung kelancaran operasional perusahaan.

2. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

3. Mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan Pelabuhan I.

4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab penyelenggara/ panitia pengadaan, pejabat berwenang dan penyedia barang/jasa.

Pasal 5

Etika Pengadaan

PJP, penyelenggara/panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa yang meliputi bekerja secara profesional, tertib, mandiri, jujur dan bertanggungjawab serta menghindari, mencegah dan mempengaruhi terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I.

Pasal 6

Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya Keputusan Direksi ini adalah untuk pengadaan barang/jasa yang keseluruhan pembiayaannya bersumber dari anggaran Pelabuhan I.

BAB II

PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA

BAGIAN I

TUGAS POKOK DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Pejabat yang Berwenang

1. Pejabat yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang adalah Direksi, Senior Menejer setingkat, General Manager/Menejer Cabang, Kepala Unit dan Kepala Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya dan batas kewenangan tersebut diatur dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

2. Kewenangan yang diatur sebagaimana ayat 1 Pasal ini untuk pekerjaan non fisik dilaksanakan di Kantor Pusat.

3. Proses pelelangan pekerjaan yang kewenangan penandatanganannya oleh Direksi dilaksanakan di Kantor Pusat.

4. Dalam hal terjadi keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Cabang/Unit/Rumah Sakit berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang, maka proses pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Pusat.

5. Tugas pokok pejabat yang berwenang adalah :

a. Mengangkat panitia pengadaan barang/jasa;

b. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS);

c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara/panitia pengadaan sesuai kewenangannya;

d. Menetapkan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;

e. Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;

f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

6. Pejabat yang berwenang bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

7. Pejabat yang berwenang dilarang :

a. Memecah paket pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dan atau batas kewenangan;

b. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif.

Pasal 8

Penyelenggara/Panitia Pengadaan

1. Penyelenggara/panitia pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;

b. Memahami prosedur pelelangan barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pelabuhan I;

c. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan;

d. Diutamakan yang telah mendapat sertifikat/penataran/pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa;

e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang berwenang.

2. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab penyelenggara/panitia pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;

b. Menyiapkan dokumen administrasi pengadaan barang/jasa, dokumen prakualifikasi/pascakualifikasi, serta tata cara dan kriteria evaluasi/penilaian penawaran;

c. Melakukan korespondensi kepada penyedia barang/jasa dalam rangka melakukan konfirmasi, klarifikasi kelengkapan data pendukung sebagai persyaratan melengkapi administrasi data base penyedia barang/jasa;

d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui surat kabar dan papan pengumuman resmi Pelabuhan I, dan bila memungkinkan melalui website Pelabuhan I;

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;

f. Menerima dokumen teknis dan perkiraan biaya sendiri (HPS) yang telah disahkan pejabat yang berwenang dari PJP;

g. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan, jika dipandang perlu dapat mengikut sertakan PJP;

h. Membuka dokumen dan membuat berita acara pembukaan penawaran;

i. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, klarifikasi dan bila diperlukan dapat melakukan site visit serta melaksanakan negosiasi yang dituangkan dalam berita acara dan mengusulkan calon pemenang penyedia barang/jasa;

j. Menyiapkan surat penunjukan/penetapan pemenang pelelangan;

k. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

l. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada pejabat yang berwenang;

m. Membuat berita acara yang diperlukan dalam setiap proses pelelangan;

n. Menyimpan semua dokumen pengadaan/pelelangan;

o. Menyusun dokumen kontrak bersama-sama dengan PJP dan Unit Kerja terkait;

3. Penyelenggara pengadaan Kantor Pusat bertanggung jawab dalam pembinaan kepada UPPP, meliputi persiapan pelelangan, pelaksanaan pelelangan dan pelatihan;

4. Jumlah anggota panitia pengadaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang serta berjumlah ganjil;

5. Dilarang duduk sebagai penyelenggara/panitia pengadaan :

a. Pejabat yang berwenang;

b. SPI.

Pasal 9

Penanggung Jawab Program (PJP)

1. Penanggung Jawab Program mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. Menyusun dan menyiapkan dokumen teknis serta dokumen harga;

c. Menyampaikan permintaan pengadaan kepada penyelenggara/panitia pengadaan dengan melampirkan dokumen terkait;

d. Menyampaikan harga perhitungan sendiri/owner’s estimate (HPS/OE) yang telah disetujui pejabat yang berwenang kepada penyelenggara/panitia pengadaan;

e. Menyampaikan penjelasan teknis dan jenis kontrak yang akan digunakan pada saat aanwijzing;

f. Melakukan negosiasi bersama dengan penyelenggara/panitia pengadaan bila diperlukan;

g. Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa sesuai kewenangannya dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan;

h. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja;

i. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf b dan h ayat ini, diperlukan pihak lain yang lebih profesional di bidangnya, maka harus direncanakan bersamaan dengan perencanaan pengadaan barang atau jasa dimaksud;

j. Melaksanakan proses addendum apabila terjadi perubahan pelaksanaan perjanjian;

k. Membuat berita acara yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa.

2. PJP Kantor Pusat bertanggungjawab dalam pembinaan kepada UPPP meliputi bantuan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 10

Penyedia Barang/jasa

1. Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.

b. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, SIUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya.

c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut (pailit), kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau sedang dalam menjalani sanksi pidana.

e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan.

f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan.

g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

h. Tidak masuk dalam daftar hitam.

i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

2. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;

b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan atau diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;

c. Mempunyai pengalaman di bidangnya.

3. Dilarang ikut sebagai Penyedia barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I atau sebagai penjamin dalam penawaran :

a. Direksi beserta keluarga dalam hubungan keluarga sedarah dan semenda;

b. Pegawai PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;

c. Keluarga sedarah dan semenda dari anggota penyelenggara/panitia pengadaan dan PJP;

d. Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest).

4. Larangan bagi penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan pada Pelabuhan I;

a. Pribadi/perseorangan atau direksi suatu perusahaan penyedia barang/jasa menggunakan surat kuasa direktur yang namanya tidak tertera dalam akte pendirian atau pengurus perusahaan yang bersangkutan.

b. Apabila salah satu penyedia barang/jasa telah ikut pelelangan atas suatu pekerjaan maka perusahaan lain dalam satu group tidak dibenarkan mengajukan penawaran atas pekerjaan yang dimaksud.

c. Direksi suatu perusahaan barang/jasa yang telah ikut mengajukan penawaran tidak dibenarkan memasukkan surat penawaran atas nama perusahaan lain baik perusahaan dibawah kendalinya maupun yang kepengurusan/kepemilikan adalah orang lain.

5. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh penyelenggara/panitia pengadaan.

BAGIAN II

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 11

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen pengadaan barang/jasa antara lain terdiri dari :

1. Dokumen Administrasi :

a. Pengumuman/undangan lelang;

b. Penilaian kualifikasi;

c. Instruksi umum kepada penawar;

d. Syarat-syarat umum kontrak;

e. Tata cara dan kriteria evaluasi penawaran;

f. Bentuk-bentuk surat penawaran harga, surat pengantar dokumen administrasi dan teknis dan lain-lain;

g. Dokumen Administrasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Dokumen Teknis :

a. Syarat-syarat teknis dan atau spesifikasi teknis serta gambar-gambar, termasuk rencana jadwal penyerahan barang/pekerjaan (untuk keperluan pekerjaan pengadaan barang);

b. Syarat-syarat teknis dan atau detail desain serta gambar-gambar detail, termasuk rencana jadwal pekerjaan (untuk pekerjaan jasa pemborongan);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan gambar-gambar untuk pekerjaan jasa konsultansi;

d. Perkiraan waktu penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

e. Perhitungan volume pekerjaan;

f. Dokumen Teknis lainnya yang dianggap perlu.

3. Dokumen Harga :

a. Daftar kuantitas harga;

b. Analisis harga satuan, upah, harga bahan, dan harga jadi;

c. Dokumen-dokumen pendukung harga.

Pasal 12

Syarat-Syarat Teknis/Spesifikasi Teknis

1. Spesifikasi teknis dibuat dan dilengkapi untuk memperoleh barang/jasa sesuai yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adalah :

a. Pengadaan Barang, antara lain :

Jenis barang, kualiatas/mutu barang, volume barang, waktu pelaksanaan, tipe barang.

b. Jasa Pemborongan, antara lain :

Persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, waktu pelaksanaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.

c. Jasa Konsultansi, antara lain :

Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.

3. Pada prinsipnya penyebutan merek tidak dapat dilakukan, kecuali :

a. Apabila pengadaan barang yang spesifikasi peralatan/barang tersebut harus sama dengan yang sudah ada dan atau guna pencapaian efisiensi, kemudahan/ ketersediaan spare parts; atau

b. Apabila barang tertentu yang jenis dan kualitasnya relatif sama tetapi memiliki perbedaan harga yang bervariasi atau barang dengan merek khusus, yang sesuai dengan yang dibutuhkan; atau

c. Ada rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang independen atau pemerintah atau Direksi; atau

d. Dalam hal melakukan penyebutan merek, maka penyebutan merek harus lebih dari 1 (satu) merek dengan mempertegas spesifikasinya.

4. Apabila terdapat penyebutan kata setara terhadap merek tertentu, maka merek setara tersebut harus dicantumkan dalam RKS.

5. Spesifikasi barang-barang dan perbedaan harga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini dituangkan dalam analisa anggaran biaya secara rinci dalam HPS oleh PJP sebagai bahan acuan oleh Penyelenggara/panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran.

6. Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas perencana, penggambar, dan penanggungjawabnya baik perencanaan tersebut dilakukan oleh PJP maupun konsultan perencana.

7. Dalam hal pelaksanaan teknis pekerjaan pemborongan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tertentu terkait dengan jaminan purna jual material dan sistem pelaksanaannya yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas hasil pekerjaan dimaksud, maka ketetapan untuk kerjasama dengan penyedia barang/jasa tertentu tersebut dapat ditegaskan dalam RKS.

8. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dihindari untuk mengubah spesifikasi dan atau gambar rencana, maka perubahan spesifikasi tersebut dapat dilaksanakan atas persetujuan Penanggung Jawab Program dan atau konsultan perencana.

Pasal 13

Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja (untuk pekerjaan konsultansi) dibuat dan ditandatangani oleh PJP yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan;

2. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan;

3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh Pelabuhan I serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person-months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan;

4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir);

5. Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia;

6. Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh Pelabuhan I untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

Pasal 14

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

1. Harga perkiraan sendiri/owner’s estimate (HPS/OE) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. HPS/OE disusun oleh Penanggung Jawab Program (PJP) dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS/OE antara lain:

a. Pedoman harga satuan yang ditetapkan oleh Direksi; dan atau

b. Harga pasar setempat; dan atau

c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik, asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung-jawabkan; dan atau

d. Daftar Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal; dan atau

e. Daftar harga standar/tarif yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah; dan atau

f. Harga kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis yang sedang berjalan dan atau yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya; dan atau

g. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE).

5. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi :

a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain;

b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain;

c. Pembuat/penyusun HPS adalah PJP yang mempunyai kualifikasi sebagai

berikut :

1) Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;

2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan;

3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan;

4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;

5) Diutamakan yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.

d. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (person-month), satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran/output yang dihasilkan serta tidak melampaui HPS yang dipertanggungjawabkan secara keahlian (profesional).

6. HPS dibuat dengan telah memperhitungkan :

a. Pajak pertambahan nilai (PPN);

b. Biaya umum serta keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar;

c. Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam ayat 4 Pasal ini;

d. Tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan.

7. Rekapitulasi HPS untuk Jasa Pemborongan harus dipisahkan antara Biaya Upah dengan Biaya Bahan Material.

8. Rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia, akan tetapi Nilai total HPS dapat dibuka pada saat pelaksanaan aanwijzing dan disampaikan kepada seluruh peserta lelang, kecuali dalam metode evaluasi melalui Pembaharuan Harga Penawaran, yang disampaikan hanya kisaran nilai total HPS.

9. Besaran kisaran nilai total HPS pada Pembaharuan Harga Penawaran sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini ditetapkan rentang kisarannya sebesar ± 10% HPS.

Pasal 15

Pembiayaan Proses Pengadaan

1. Pelabuhan I menyediakan seluruh biaya kegiatan yang timbul dari pengadaan barang/jasa.

2. Khusus untuk pelaksanaan pelelangan umum dan atau pelelangan terbatas, penyelenggara/panitia pengadaan dapat membebankan kepada penyedia barang/jasa biaya dokumen lelang yang besarannya sesuai biaya yang diperlukan untuk menggandakan dokumen lelang.

3. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan pada anggaran Pelabuhan I.

4. Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini diberikan apabila dalam satu bulan tersebut terdapat minimum satu aktivitas pengadaan barang/jasa yang besarannya ditetapkan dalam Keputusan Direksi tersendiri.

BAGIAN III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 16

Data base Penyedia Barang/Jasa

1. Penyelenggara/panitia pengadaan membentuk data base penyedia barang/jasa.

2. Data base penyedia barang/jasa memuat antara lain informasi nama, alamat nomor telepon/facsimile, e-mail, kualifikasi usaha, nama pimpinan perusahaan, status perusahaan, nomor izin usaha dan masa berlakunya, tanggal entry kelengkapan data dan data lain yang diperlukan.

3. Data base penyedia barang/jasa dibentuk melalui proses seleksi yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengumumkan di papan pengumuman dan atau website Pelabuhan I yang ditujukan kepada seluruh penyedia barang/jasa yang berminat.

4. Di luar ketentuan ayat 3 di atas, penyedia barang/jasa dapat mendaftarkan perusahaannya setiap hari kerja pada tahun berjalan.

5. Terhadap perusahaan yang mendaftar sebagaimana ayat 4 akan dilakukan seleksi paling lambat 3 (tiga) bulan (seleksi triwulanan).

6. Pengumuman pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya memuat :

a. Jadwal pendaftaran calon penyedia barang/jasa;

b. Jadwal pelaksanaan sertifikasi calon penyedia barang/jasa;

c. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa;

d. Waktu, alamat dan tempat pengambilan dokumen.

7. Calon penyedia barang/jasa mengajukan permintaan untuk menjadi rekanan terdaftar di Pelabuhan I kepada penyelenggara/panitia pengadaan dengan melampirkan :

a. Alamat perusahaan lengkap dengan kode pos, telepon, facsimile dan e-mail (bila ada);

b. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang;

c. Akte pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahannya;

d. Susunan pengurus;

e. Kartu tanda pengenal pengurus;

f. Susunan kepemilikan modal;

g. Bukti pembayaran pajak tahun terakhir;

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

j. Neraca perusahan terakhir;

k. Data personalia;

l. Data pengalaman kerja (bila ada);

m. Data perlengkapan dan peralatan;

n. Surat keagenan tunggal/pabrikan/agen/distributor (bagi penyedia barang/jasa yang berstatus keagenan);

o. Referensi bank dan nomor rekening bank;

p. Surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Sertifikat Data Base (SDB);

q. Syarat/dokumen lainnya apabila diperlukan.

8. Penyelenggara/panitia pengadaan melakukan evaluasi terhadap kebenaran kelengkapan persyaratan dokumen dan apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi ke tempat domisili/kantor penyedia barang/jasa untuk mencocokkan antara data yang diberikan dengan keadaan di lapangan.

9. Penyelenggara/panitia pengadaan mengumumkan di papan pengumuman dan atau website Pelabuhan I daftar penyedia barang/jasa yang lulus proses seleksi.

10. Penyedia barang/jasa yang lulus proses seleksi diberikan Sertifikat Data Base (SDB) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan berlaku di seluruh perusahaan.

11. SDB berlaku selama 2 (dua) tahun.

12. Penyedia barang/jasa yang mengikuti proses seleksi tidak dipungut biaya.

13. Dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam data base berkewajiban menyampaikan perubahan data perusahaannya atau sesuai dengan permintaan penyelenggara/panitia pengadaan.

Pasal 17

Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa

1. Penyedia barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I digolongkan menjadi usaha kecil termasuk koperasi dan usaha menengah/besar.

2. Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi, kecuali untuk pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi.

Pasal 18

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

1. Penilaian kualifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi dan kemampuan usaha serta penentuan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.

2. Penilaian kualifikasi dapat dilakukan dengan cara Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.

a. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.

b. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.

3. Penilaian kualifikasi secara prakualifikasi atau pascakualifikasi diatur sebagai berikut :

a. Untuk pengadaan barang, jasa pemborongan dan jasa lainnya yaitu :

Metode pengadaan Tidak kompleks Kompleks

Pelelangan umum Pascakualifikasi Pasca atau Prakualifikasi

Pelelangan terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi

Pemilihan langsung Data base Data base

Penunjukan langsung Prakualifikasi/ Data base Prakualifikasi

b. Untuk pengadaan jasa konsultansi, baik yang bersifat kompleks maupun tidak kompleks penilaian kualifikasinya dilakukan dengan cara Prakualifikasi.

c. Untuk keperluan penilaian kualifikasi, dapat menggunakan formulir yang terlampir dalam Keputusan ini dan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

4. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan pascakualifikasi dimana data kualifikasi merupakan bagian dari penawaran, maka penambahan data kualifikasi tidak diperbolehkan lagi.

5. Persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa baik dengan cara prakualifikasi maupun pascakualifikasi adalah sama, yaitu :

a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, SIUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;

b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut (pailit), kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau sedang dalam menjalani sanksi pidana;

d. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

f. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;

h. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi;

i. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:

1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 4 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

3) Untuk pengadaan jasa konsultansi memenuhi KD = 3 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

j. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahan yang mewakili kemitraan (lead firm);

k. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;

l. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi;

m. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

n. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;

o. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

p. Untuk pekerjaaan jasa pemborongan memiliki Bid Capacity minimal sebesar 25% dari nilai proyek.

6. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.

7. Penyelenggara/panitia pengadaan wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.

8. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

9. Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

BAGIAN IV

SISTEM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 19

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

1. Pelelangan Umum

a. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi.

b. Untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan;

c. Untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

2. Pelelangan Terbatas

a. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakannya diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi;

b. Untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan;

c. Untuk pengadaan yang bernilai diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

3. Pemilihan Langsung

a. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang terdapat dalam data base Pelabuhan I.

b. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan :

1) Nilai sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan Kelas Utama, Kelas I dan II.

2) Nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Cabang Pelabuhan Kelas III, IV, Unit dan Rumah Sakit.

4. Penunjukan Langsung

a. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

b. Keadaan tertentu, yaitu :

1) Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya keadaan kahar berdasarkan pernyataan pejabat tertinggi setempat, dan/atau;

2) Pelaksanaan pekerjaan mendesak untuk menghindari kerugian Pelabuhan I yang lebih besar dan harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Pekerjaan mendesak adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (diluar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pelabuhan I, dan/atau;

3) Pekerjaan lanjutan dari bangunan/kapal/instalasi/konstruksi yang telah ada harga standar dengan menggunakan satuan harga menurut harga yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan terdahulu satu dan lain berdasarkan pendapat unsur teknis secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan/atau;

4) Pekerjaan yang penyedia barang/jasanya telah ditentukan oleh RUPS/pemegang saham, dan atau;

5) Pekerjaan kontrak pemeliharaan (maintenance contract) untuk kontrak kedua dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a) Hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan dinilai baik sesuai kriteria yang ada dalam perjanjian.

b) Evaluasi tersebut di atas dilaksanakan oleh PJP dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak I berakhir dan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa kontrak I berakhir.

c) Untuk pelaksanaannya, Direktur terkait membuat usulan kepada Direktur Utama untuk penetapan Penunjukan Langsung.

d) Harga satuan kontrak tidak boleh lebih besar dari harga satuan kontrak sebelumnya.

e) Biaya-biaya mobilisasi alat, pembuatan kantor ditiadakan.

6) Pekerjaan berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :

a) Untuk keperluan sendiri; dan atau

b) Teknologi sederhana; dan atau

c) Resiko kecil; dan atau

d) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perseorangan dan atau badan usaha kecil termasuk koperasi,

c. Keadaan Khusus, yaitu :

1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

3) Pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

5. Pembelian langsung

a. Pembelian Langsung adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PJP kepada satu penyedia barang/jasa dengan batasan nilai tertentu setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

b. Pengadaan barang/jasa yang bersifat mendesak dan atau bukan kebutuhan rutin;

c. Batasan nilai :

­ Pengadaan barang/jasa pemborongan dengan nilai pekerjaan dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan kelas Utama, I dan II;

­ Pengadaan barang/jasa pemborongan dengan nilai pekerjaan dibawah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Cabang Pelabuhan kelas III , IV, Unit dan Rumah Sakit.

Pasal 20

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

1. Seleksi umum

a. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi.

b. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

c. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan.

2. Seleksi terbatas

a. Seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

b. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan.

c. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diumumkan sekurang-kurangnya satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan.

3. Seleksi langsung

a. Seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi Pelabuhan I dan diupayakan diumumkan di website Pelabuhan I.

b. Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Seleksi Penunjukan langsung

a. Seleksi Penunjukan langsung adalah metode pemilihan jasa konsultansi dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Kebutuhan pengadaan jasa konsultansi yang sangat mendesak/khusus dan disetujui oleh Direksi; dan atau

2) Penyedia jasa tunggal; dan atau

3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan atau bernilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau

4) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.

5. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan

a. Ketentuan Umum

Persyaratan pekerjaan yang menggunakan konsultan perorangan adalah :

1) Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work);

2) Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri;

3) Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang yang dipersyaratkan;

4) Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan masukan/nasehat.

b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum

1) Prosedur Pemilihan

Dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metode evaluasi kualitas dan biaya.

2) Peserta Pengadaan

Penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki keahlian dibidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.

3) Konsultan yang Diundang

Seluruh penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi, wajib diundang untuk diikutsertakan dalam seleksi.

4) Evaluasi Penawaran teknis

a) Dilakukan dengan sistem evaluasi kualitas dan biaya

b) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan sistem nilai (scoring system)

c) Unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli. Kualifikasi tenaga ahli harus didukung sertifikat yang otentik atau telah dilegalisir. Pengalaman tenaga ahli yang dihitung harus berdasarkan referensi dari pengguna jasa sebelumnya. Bilamana diperlukan, penilaian penawaran teknis dapat ditambahkan dengan metode kerja yang diusulkan.

d) Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masing-masing unsur dan rentang pembobotan masing-masing unsur ditetapkan berdasarkan tingkat pengaruh unsur yang dinilai terhadap keberhasilan penugasan. Bobot kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli tidak boleh kurang dari 80% (delapan puluh persen).

5) Klarifikasi dan atau Negosiasi

a) Penyelenggara/panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya.

b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau negosiasi terutama :

(1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;

(2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

(3) Harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran/ kewajaran harga.

c) Klarifikasi dan atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan.

d) Penyelenggara/panitia pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan atau negosiasi yang ditandatangani oleh penyelenggara/panitia pengadaan dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang.

c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan melalui Seleksi Terbatas dan Seleksi Langsung

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi terbatas dan seleksi langsung dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan pada metode evaluasi kualitas dan biaya. Konsultan perorangan yang dipilih dan yang mendaftar baru yang memenuhi kualifikasi wajib diikutsertakan dalam proses pemilihan.

d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan melalui Seleksi Penunjukan Langsung :

1) Prosedur Pemilihan

Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan penunjukan langsung mengikuti prosedur seleksi penunjukan langsung untuk badan usaha jasa konsultansi kecuali ditentukan lain.

2) Peserta Pengadaan

Penyedia jasa konsultansi yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikat keahlian.

3) Klarifikasi dan Negosiasi

a) Penyelenggara/panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi kualitas dan biaya.

b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau negosiasi terutama :

(1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran;

(2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

(3) Harga satuan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran/kewajaran harga.

c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultansi yang bersangkutan. Biaya langsung personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan.

d) Penyelenggara/panitia pengadaan membuat berita acara klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditandatangani oleh Penyelenggara/panitia pengadaan dan konsultan serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian dokumen penawaran pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dan jasa konsultansi yang dipilih harus dicantumkan dalam dokumen lelang, meliputi :

a. Metode Satu Sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup dan disampaikan kepada penyelenggara/panitia pengadaan.

Metode Satu Sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan dengan jelas dalam dokumen pengadaan. Contoh : pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor (ATK), mobil dan sepeda motor.

b. Metode Dua Sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada penyelenggara/panitia pengadaan.

Metode Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga. Contoh : pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.

c. Metode Dua Tahap penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Metode Dua Tahap digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi, dan atau yang mengutamakan pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatan, dan atau yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Contoh : kontrak terima jadi (turnkey) dan rancang bangun rekayasa.

2. Penyampaian Dokumen Penawaran

a. Metode Satu Sampul

1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam satu sampul.

2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.

3) Pada sampul luar dicantumkan kata-kata :

”Dokumen Penawaran …… (jenis pekerjaan)”

PT ………………………………

Alamat

Ditujukan :

Kepada

Yth. Kepala Biro Logistik/Asisten General Manager Logistik/

Ketua Panitia Pengadaan …………..

Jl. ……………………………………………

Di …………………………………………..

4) Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

5) Dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan oleh penyelenggara/panitia pengadaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan tidak diikutsertakan.

b. Metode Dua Sampul

1) Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis dan pada sampul tertulis ”Data Administrasi dan Teknis dan Nama Penyedia Barang/Jasa”.

2) Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampul ditulis ”Data Harga Penawaran dan Nama Penyedia Barang/Jasa”.

3) Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu sampul (sampul penutup).

4) Pada sampul penutup dicantumkan kata-kata :

”Dokumen Penawaran …… (jenis pekerjaan)”

PT ………………………………

Alamat

Ditujukan :

Kepada

Yth. Kepala Biro Logistik/Asisten General Manager Logistik/

Ketua Panitia Pengadaan …………..

Jl. ……………………………………………

Di …………………………………………..

5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

6) Dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan oleh penyelenggara/panitia pengadaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan tidak diikutsertakan.

c. Metode Dua Tahap

1) Tahap Pertama

a) Sampul pertama berisi data administrasi dan teknis dan tidak termasuk usulan harga.

b) Pada sampul tahap I dicantumkan kata-kata :

”Dokumen Penawaran Tahap I …… (jenis pekerjaan)”

PT ………………………………

Alamat

Ditujukan :

Kepada

Yth. Kepala Biro Logistik/Asisten General Manager Logistik/Ketua Panitia Pengadaan …………..

Jl. ……………………………………………

Di …………………………………………..

c) Dokumen penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah disediakan oleh penyelenggara/panitia pengadaan. Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan tidak diikutsertakan.

2) Tahap Kedua

a) Calon penyedia barang/jasa yang telah dinyatakan lulus oleh penyelenggara/panitia pengadaan pada evaluasi tahap I, diminta memasukkan surat penawaran harga dan data perhitungan harga ke dalam sampul kedua.