Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Visi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) : "Menjadi penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terkemuka di tingkat regional"

Prestasi

PT Pelindo I (Persero) Cabang Lhokseumawe Terima Penghargaan Bendera Emas SMK3 Dari Menakertrans

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Menurut Anda, apa yang menjadi prioritas untuk dilakukan oleh Manajemen PT Pelindo I (Persero) Cab. Pelabuhan Sibolga?

  • Penertiban/Penataan di dalam areal lingkungan Pelabuhan (38%, 3 Votes)
  • Peningkatan fasilitas infra dan suprastruktur (38%, 3 Votes)
  • Peningkatan Kinerja SDM (25%, 2 Votes)
  • Peningkatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (0%, 0 Votes)

Total Voters: 8

Loading ... Loading ...

Kinerja BUMN Bergantung Konsisten Kebijakan

4 Juli 2011

Oleh Anggito Abimanyu

Sebagai mayoritas pemegang saham di BUMN, wajar jika pemerintah mengharapkan setoran bagian laba tinggi dan terus meningkat untuk sumber penerimaan APBN.

Namun, kenaikan setoran bagian atas laba (dividen) BUMN bukanlah satu-satunya tujuan dari kepesertaan Pemerintah di dalam pengelolaan BUMN. Penurunan dividen BUMN dapat saja dikompensasi dari kenaikan setoran pajak dan ekspansi investasi maupun untuk memperkuat permodalan dan bantuan sosial dalam bentuk PKBL.

Faktor-faktor kebijakan tersebut harus diperhitungkan dalam penetapan dividen BUMN. Sayangnya hingga kini masih terjadi inkonsistensi kebijakan pe merintah sehingga menyebabkan kinerja BUMN belum menentu.  

Pemerintah mematok setoran dividen BUMN 2012 Rp26 triliun, atau lebih rendah dari rencana tahun ini sebesar Rp30,7 triliun. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan penurunan dividen itu akan dikompensasi oleh setoran pajak, yang diharapkan lebih besar dari tahun ini (Senin 6 Juni 2011).

Tujuan menurunkan setoran laba adalah agar BUMN bisa melakukan investasi. Menteri BUMN yakin, jika investasi tersebut menghasilkan pertumbuhan, potensi penerimaan pajak juga akan bertambah. “Tahun lalu, total laba bersih seluruh BUMN mencapai Rp93,5 triliun dan pendapatan Rp1.100 triliun. Rata-rata kenaikan pendapatan mencapai 11% per tahun dalam 5 tahun, dan laba bersih rata-rata kenaikannya 17% per tahun dalam 5 tahun ini,“ lanjut Mustafa.

Angka ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Mahmudin Yasin yakni Rp25 triliun seusai ra pat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI di Jakarta, Selasa (14/6).

Ada sejumlah pertimbangan terkait dengan penurunan setoran dividen tahun depan antara lain, keterlibatan BUMN dalam implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Kebijakan dividen ada penekanan melihat peningkatan sumbangsih pendanaan BUMN untuk MP3EI dengan jumlah total Rp864 triliun,“ kata Yasin.

Pada 2011, Kementerian BUMN memastikan total setoran dividen BUMN mencapai Rp30,7 triliun, yang terdiri atas Rp27,6 triliun dividen tunai dan Rp3,2 triliun ditambah dividen interim. Tahun lalu, realisasi setoran BUMN terhadap APBN mencapai Rp30,09 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp29,5 triliun.

Bergantung Pertamina

Sayangnya sumber dividen APBN sangat bergantung pada laba Pertamina yang menyumbang 40% dari total divden seluruh BUMN. Jika target laba BUMN Pertamina meleset, target dividen juga meleset dan harus dicari gantinya.

Seperti dalam rencana, target bersih dividen murni 2011 sebesar Rp28,7 triliun yang diperoleh dari Pertamina Persero Rp10,2 triliun, non-Pertamina Rp13,4 triliun serta PLN Rp5,1 triliun. Namun, Kementerian BUMN merivisi target dividen 2011 sekitar Rp26,5 triliun.

Dividen dari Pertamina turun menjadi Rp6,7 triliun, nonPertamina naik menjadi Rp16,7 triliun dan PLN turun menjadi Rp4 triliun. Usulan ini disebabkan oleh Pertamina merevisi RKAP laba bersih dari Rp25 triliun menjadi Rp13,3 triliun, PLN juga merevisi dari Rp12,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun.

Turunnya target dividen Pertamina dan PLN terjadi karena inkonsistensi kebijakan Pemerintah. Pemerintah tidak konsisten dalam penyesuaian kebijakan harga BBM, LPG, dan TDL yang seharusnya terjadi pada 2011 dan menjadi beban BUMN tersebut, sementara kebijakan pe nyelesaian utang piutang antara Pertamina dan PLN tidak juga kunjung terselesaikan. Kebijakan pemberian margin bagi PLN dan Pertamina juga menjadi sebab ketidakpastian kinerja kedua BUMN tersebut.

Akibatnya, Kementerian BUMN mengusulkan menarik dividen interim 2011 sebesar Rp3,29 triliun dari kesepakatan sebelumnya hanya Rp2,11 triliun. Ini bertujuan memenuhi target dividen 2011 yang mencapai Rp26,50 triliun atau turun dari kesepakatan Rp26,59 triliun.

PT Pertamina (Persero) mengincar raihan laba bersih perusahaan mencapai 27,3 triliun rupiah hingga 2015. Perusahaan migas milik pemerintah ini akan konsisten untuk mempertahankan pertumbuhan laba bersih di atas 11% setiap tahunnya.

Pertamina telah memasang target laba bersih sebesar 17,7 triliun rupiah pada 2011. Sementara itu, untuk 2012, 2013, dan 2014, perseroan membidik keuntungan masing-masing sebanyak 17,9 triliun rupiah, 20,9 triliun rupiah, dan 27,3 triliun rupiah.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi DPR-RI, pertumbuhan laba bersih ini terkait dengan upaya perseroan yang akan terus menggenjot kinerja perusahaan, terutama di sektor hilir.

Terkait dengan upaya Pertamina meningkatkan laba bersihnya, perseroan telah menyiapkan anggaran belanja modal sebesar 265 triliun rupiah selama 5 tahun ke depan. Sekitar 70% dari dana belanja modal ini akan diinvestasikan untuk pengembangan sektor hulu.

Sementara itu, untuk meningkatkan profitabilitas di sektor hilir, perseroan telah mengalokasikan 18% dari keseluruhan dana belanja modal tersebut. Menurut rencana, Pertamina akan melakukan up-grade terhadap sejumlah kilangnya.

IPO BUMN

Kementerian BUMN juga mengupayakan agar 12 BUMN bisa melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada 2011. Sebelumnya, kementerian hanya menargetkan IPO sekitar 7-10 BUMN.

Peningkatan target IPO BUMN tersebut akan membantu para investor memperoleh lebih banyak pilihan investasi. “Pada 2011 ada urgensi untuk menambah emiten dari BUMN. Kami upayakan hingga sebanyak 12 emiten, sehingga bubble indeks tidak terlalu besar,“ kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta.

Bertambahnya jumlah calon emiten BUMN yang akan IPO dan listing di bursa sangat positif, tidak hanya bagi investor, tapi juga bagi BUMN tersebut. Bagi BUMN, menjadi perusahaan yang tercatat di bursa akan memperkuat anggaran. Selain itu, manajemen BUMN akan semakin baik sebab statusnya sudak terbuka, bisa dianalisis oleh banyak pihak.

IPO BUMN pada 2011 pemerintah baru melakukan divestasi empat BUMN, yaitu IPO PT Krakatau Steel (KS) dan PT Garuda Indonesia serta rights issue PT BNI Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Menteri BUMN menginformasikan, tujuh BUMN yang dijadwalkan melantai di bursa ber-asal dari sektor asuransi, semen, jasa pembiayaan, dan konstruksi.

Namun, realisasinya belum jelas, padahal waktu yang sangat tepat adalah sekarang di mana terjadi aliran modal masuk yang cukup deras. Pada 2012 aliran modal masuk ke negara berkembang akan menurun seiring dengan perbaikan ekonomi di negara maju sendiri.

Sumber di Kementerian BUMN menyebutkan enam perusahaan pelat merah dipastikan IPO tahun depan. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hutama Karya, FT Jasindo, FT Rekayasa Industri, PT Semen Baturaja; PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Kawasan Berikat Nusantara.

“Saham yang akan dilepas pemerintah ke pasar maupun ke pembeli lain berkisar 25% hingga 40%. Pemerintah berupaya untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaanperusahaan tersebut,“ ujar sumber tersebut.

Selain itu, menurut saya, IPO holding BUMN perkebunan, dan Perum Pegadaian didorong bisa mencatatkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2012. Jika Holding BUMN perkebunan bisa terealisasi pada kuartal III atau akhir tahun ini, IPO holding BUMN perkebunan bisa dilaksanakan pada 2012.

Di samping kinerja BUMN yang dicerminkan dari keahlian para pengurus (direksi, para eksekutif dan komisaris) sangat ditentukan dari konsistensi pembuat kebijakan yakni pmerintah, baik Menteri BUMN, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Teknis.

Direksi dan komisaris dilipih dengan kriteria tertentu melalui proses seleksi yang profesional dan berjenang. Sayangnya hingga hari ini masih terdapat intervensi dari pengambil kebijakan di tingkat presiden dan menteri yang menyebabkan berbagai keterlambatan untuk mengisi jabatan direksi BUMN.
Pemilihan komisaris BUMN juga masih kedapatan para pejabat pemerintah, khususnya di kementerian keuangan dan teknis yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.

Para pejabat pemerintah meskipun mereka kompeten, namun tidak punya cukup waktu untuk mengurus BUMN. Dan pemberian gaji dobel telah memberikan kecemburuan diantara para pejabat pemerintah.
Dahulu KPK sudah mengingatkan agar Kementerian BUMN dan Keuangan menerapkan sistem penggajian yang adil, transparan dan bahkan melarang pejabat pemerintah, terutama yang sudah dilakukan reformasi birokrasi internal untuk merangkap menjadi komisaris BUMN. Akan tetapi, entah kenapa KPK sekarang diam saja.

Konsistensi antara kinerja keuangan, permodalan, kebijakan teknis dan pengelolaan termasuk pemilihan direksi dan komisaris sangatlah esensial dalam menentukan target kinerja yang telah ditetapkan. Dan kita belum melihat adanya perbaikan yang signifikan perbaikan kinerja BUMN secara keseluruhan. *Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.

sumber: http://www.bisnis.com/analisis/28899-kinerja-bumn-bergantung-konsisten-kebijakan



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Fatal error: Call to undefined function stc_get_connect_button() in /Data/publik/www/wp-content/plugins/simple-twitter-connect/stc-comments.php on line 231