Pada hari Kamis, 13 Desember 2012 bertempat di Mokpo, Korea Selatan, telah dilaksanakan proses serah terima 1 (satu) unit kapal motor penumpang (KMP) Port Link III dari PT PANN (Persero) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Perwakilan dari kedua BUMN yang hadir pada acara serah terima tersebut adalah F.X. Koeswoyo (PT PANN), Arif Wahyudi, Poltak, dan Reno Yulianto (PT ASDP). Serah terima tersebut turut disaksikan oleh Direktur Utama PT ASDP Danang S. Baskoro, Direktur Teknik PT ASDP Sirajuddin M. Saini, dan Komisaris PT ASDP Sulaiman AB.

KMP Port Link III adalah kapal motor penumpang ketiga yang telah diserahkan PT PANN kepada PT ASDP yang pengadaannya dilakukan melalui sinergi antara kedua BUMN tersebut. Sebelumnya telah diserahkan juga kapal motor penumpang lainnya yaitu KMP Port Link di Belfast, Irlandia Utara dan KMP Port Link II di Mokpo, Korea Selatan.

Dalam sinergi BUMN ini PT PANN dipercaya membiayai pengadaan kapal-kapal PT ASDP. Sesuai sinergi tersebut masih ada 7 (tujuh) kapal penumpang lainnya yang akan dibiayai PT PANN.

KMP Port Link III yang merupakan tipe kapal ro-ro, berbobot mati (deadweight tonnage) 4000 Ton, dan berukuran PxLxT 150,88 x 25,01 x 13,31 meter, rencananya akan dioperasikan untuk melayani penyeberangan Merak – Bakauheuni. Kapal ini mampu mengangkut ±1000 orang penumpang dan ±155 mobil dan truk. Ini menjadikan KMP Port Link III menjadi kapal motor penumpang terbesar dibanding dua kapal sebelumnya dalam sinergi tersebut. Kapal ini beserta kapal motor penumpang lain yang telah dan akan diserahkan PT PANN kepada PT ASDP akan menambah armada kapal penyeberangan PT ASDP untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan penumpang antar pulau di beberapa daerah di dalam negeri.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Danang S. Baskoro bersama Plt. Direktur Utama PT PANN (Persero), Bimo Wicaksono menyambut kedatangan KMP Port Link beserta kru kapal tersebut di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kamis 4 Oktober 2012.

KMP Port Link ini adalah kapal motor penumpang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pertama yang pengadaannya dilakukan melalui sinergi BUMN dengan PT PANN (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan yang membiayai pengadaan kapal tersebut. Proses serah terima kapal ini dilakukan di Belfast, Irlandia Utara.

Kapal ini merupakan satu dari dua kapal yang telah diserahterimakan dari PT PANN (Persero) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Satu kapal lainnya adalah KMP Port Link II yang proses serah terimanya dilakukan di Mokpo, Korea Selatan dan telah tiba lebih dulu di perairan Indonesia.

Sesuai rencana dalam sinergi tersebut, masih ada beberapa kapal motor penumpang lainnya yang pembiayaannya melalui PT PANN (Persero). Kapal-kapal ini akan menambah armada kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan penumpang antar pulau di beberapa daerah di dalam negeri.

Dalam rangka HUT PT PANN (Persero) ke-38 , PT PANN (Persero) menyelenggarakan kegiatan pelatihan ESQ dan outbound pada 26 s/d 27 Mei 2012 di Kota Bandung.

Kegiatan ini diikuti oleh Direksi dan seluruh pegawai PT PANN (Persero). Selain untuk merayakan HUT PT PANN (Persero), tujuan penyelenggaraan kegiatan ini juga untuk menumbuhkan motivasi seluruh pegawai dan mempererat rasa kekeluargaan antara pegawai.

Kunjungan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, ke gedung kantor PT. PANN (Persero) pada Selasa, 22 Mei 2012 sekaligus dalam rangka Rapat Pimpinan Kementerian BUMN

Implementasi Sinergi BUMN – Serah Terima MOU PT PANN (Persero) dengan PT TIMAH Tbk.

PT. PANN (Persero), membutuhkan tenaga–tenaga muda dengan motivasi tinggi yang ingin mengembangkan diri, dengan requirement sebagai berikut :

- Lak-laki

- Pendidikan minimal D3 Akuntansi

- Maks. 24 Tahun

- S1 – IPK Min.2,75  Unv. Negeri

- S1 – IPK Min.3.00 Unv. Swasta

- Diutamakan memiliki sertifikat Toefl dengan nilai >= 500

- Bersedia menjalani ikatan dinas 5 tahun

Kirimkan lamaran dengan menyertakan:

- CV (termasuk tinggi & berat badan)

- Pas foto terbaru berwarna, ukuran 4 x 6, 2 lembar

- Copy KTP yang masih berlaku

- Copy Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir

- Copy sertifikat Toefl yang masih berlaku (jika ada) dan sertifikat lainnya

- Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian

Berkas lamaran dikirimkan melalui:

- Pos dengan alamat PT. PANN (Persero), Jl. Cikini IV No. 11 Jakarta 10330

- Email dengan alamat sdm.pann@gmail.com

Berkas lamaran diterima selambat-lambatnya 13 Februari 2012

Seorang petinggi level direktur di Kementerian Perhubungan berpendapat, PT PANN diharapkan dapat bertindak sebagai penyalur mengingat perusahaan itu memiliki pengalaman yang cukup (Bisnis, 15 Agustus).

PT PANN memang memiliki pengalaman dalam bidang pembiayaan kapal (shipfinancing) karena BUMN yang didirikan 1974 ini memang misi utamanya adalah di bidang pembiayaan kapal. Misi ini salah satunya tercermin dari namanya: Pengembangan Armada Niaga Nasional atau disingkat PANN.

Namun seiring perjalanan waktu ada perubahan yang cukup mendasar di tubuh perusahaan tersebut. Dikaitkan dengan kemungkinan menjadi penyalur kredit dari Negeri Sakura sebesar 400 juta dolar AS, perubahan PT PANN tadi bisa jadi sedikit-banyaknya akan memengaruhi kinerjanya.

Perubahan misi
PT PANN didirikan oleh pemerintah era kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai alternatif lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan pelayaran nasional. Adapun mekanisme penyaluran dana adalah dengan model leasing, purchase on installment, dan sale and lease back.

Karena lembaga khusus untuk bisnis pelayaran, diharapkan suku bunga yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada debiturnya kompetitif dibanding yang ditawarkan oleh bank. Salah satu yang menjadi program PT PANN adalah proyek kapal kargo Caraka Jaya Niaga.

Namun, pada 1991, dengan alasan untuk membiayai berbagai jenis barang modal, PT PANN mengubah namanya menjadi PT PANN Multi Finance. Kebijakan ini bertahan hingga 2004. Selama tiga belas tahun perusahaan ini disebut-disebut terlibat dalam pembiayaan pengembangan lapangan golf hingga industri penerbangan (IPTN). Hanya secuil, kalau tidak mau disebut tidak ada sama sekali, dari dana yang mereka miliki dialokasikan kepada bisnis pelayaran (ini kata teman penulis yang seorang owner dan operator kapal).

Pada 2004, dengan alasan bisnis pembiayaan niaga ternyata menguntungkan PT PANN kembali fokus pada core business-nya sebagai perusahaan pembiayaan kapal. Hal ini diperkuat dengan komitmen kredit perbankan kepada PT PANN. Salah satunya dari Bank BRI. Sejak 2007, bank pelat merah ini telah memberikan kredit jutaan dolar AS kepada PT PANN yang selanjutnya dikucurkan kepada perusahaan pelayaran.

Memang sejak 2005, pasca pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dunia pelayaran memang menggeliat. Dengan Inpres No 5 Tahun 2005 asas cabotage kembali direvitalisasi yang kemudian secara formal diadopsi oleh UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Telah diratifikasi pula International Convention on Maritime Liens and Mortgage (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) melalui Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005. Yang belum diratifikasi adalah Konvensi Asas Penahanan Kapal atau Internationaal Convention on Arrest of Ships, 1999. Jika aturan main yang terakhir bisa diratifikasi oleh Indonesia, maka lengkaplah sudah aspek legal pembiayaan kapal di Tanah Air. Kalangan perbankan, termasuk lembaga pembiayaan, tidak perlu khawatir lagi dalam memberikan kredit kepada perusahaan pelayaran. Dan, berhenti menganggap industri ini berisiko tinggi.

Diperkirakan  dalam 10 tahun ke depan, kebutuhan kapal baru di Indonesia meningkat tajam. Diperkirakan ada 5.000 unit kapal yang harus disediakan selama periode tersebut, baik baru maupun bekas. Menurut data Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), bisnis pelayaran nasional butuh sekitar 2.7 hingga 3.38 miliar dolar AS untuk pengadaan kapal baru/bekas dalam beberapa tahun ke depan.

Dari sisi bisnis, perubahan misi PT PANN tadi mungkin sah-sah saja. Tetapi tetap saja perlu dikritisi. Publik perlu mempertanyakan kepada PT PANN seputar nasib proyek Caraka Jaya III dimana perusahaan ini merupakan leading sector-nya. Pemerintah berpotensi merugi AS$ 98,41 juta akibat 14 unit kapal eks-Caraka Jaya III, yang diimpor dari Jepang dan Jerman 14 tahun lalu, terancam menjadi besi tua.

Karena itu, mumpung angin perubahan sedang berpihak kepada bisnis pelayaran nasional alangkah bijaknya jika diadakan audit yang menyeluruh terhadap kinerja PT PANN, terutama pada periode ketika perusahaan itu berada di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan khusus kapal.

Diharapkan dengan adanya audit persoalan sesungguhnya yang ada di dalam PT PANN dan kaitannya dengan upaya BUMN itu turut serta dalam pemberdayaan pelayaran dalam negeri dapat dipetakan dengan baik. Sehingga, wacana pendirian bank khusus maritim yang digulirkan oleh sebagian kalangan pemerhati kemaritiman bisa diwujudkan dengan cukup meng-upgrade PT PANN tanpa perlu membuat lembaga baru.

Mendirikan lembaga baru berarti mengeluarkan biaya modal baru, kantor baru dan merekrut orang-orang baru. Terlepas dari persoalan yang meliputinya, harus diakui PT PANN merupakan perusahaan yang telah berpengalaman dalam bidang pembiayaan.

Sayang rasanya jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengaudit agar tercipta satu perusahaan yang akuntabel, transparan dan layak dijadikan mitra oleh perusahaan pelayaran nasional yang selalu menghadapi kendala pembiayaan untuk pengadaan armadanya. (***/ant)

Sumber: indoship.com

Seorang petinggi level direktur di Kementerian Perhubungan berpendapat, PT PANN diharapkan dapat bertindak sebagai penyalur mengingat perusahaan itu memiliki pengalaman yang cukup (Bisnis, 15 Agustus).

PT PANN memang memiliki pengalaman dalam bidang pembiayaan kapal (shipfinancing) karena BUMN yang didirikan 1974 ini memang misi utamanya adalah di bidang pembiayaan kapal. Misi ini salah satunya tercermin dari namanya: Pengembangan Armada Niaga Nasional atau disingkat PANN.

Namun seiring perjalanan waktu ada perubahan yang cukup mendasar di tubuh perusahaan tersebut. Dikaitkan dengan kemungkinan menjadi penyalur kredit dari Negeri Sakura sebesar 400 juta dolar AS, perubahan PT PANN tadi bisa jadi sedikit-banyaknya akan memengaruhi kinerjanya.

Perubahan misi
PT PANN didirikan oleh pemerintah era kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai alternatif lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan pelayaran nasional. Adapun mekanisme penyaluran dana adalah dengan model leasing, purchase on installment, dan sale and lease back.

Karena lembaga khusus untuk bisnis pelayaran, diharapkan suku bunga yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada debiturnya kompetitif dibanding yang ditawarkan oleh bank. Salah satu yang menjadi program PT PANN adalah proyek kapal kargo Caraka Jaya Niaga.

Namun, pada 1991, dengan alasan untuk membiayai berbagai jenis barang modal, PT PANN mengubah namanya menjadi PT PANN Multi Finance. Kebijakan ini bertahan hingga 2004. Selama tiga belas tahun perusahaan ini disebut-disebut terlibat dalam pembiayaan pengembangan lapangan golf hingga industri penerbangan (IPTN). Hanya secuil, kalau tidak mau disebut tidak ada sama sekali, dari dana yang mereka miliki dialokasikan kepada bisnis pelayaran (ini kata teman penulis yang seorang owner dan operator kapal).

Pada 2004, dengan alasan bisnis pembiayaan niaga ternyata menguntungkan PT PANN kembali fokus pada core business-nya sebagai perusahaan pembiayaan kapal. Hal ini diperkuat dengan komitmen kredit perbankan kepada PT PANN. Salah satunya dari Bank BRI. Sejak 2007, bank pelat merah ini telah memberikan kredit jutaan dolar AS kepada PT PANN yang selanjutnya dikucurkan kepada perusahaan pelayaran.

Memang sejak 2005, pasca pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dunia pelayaran memang menggeliat. Dengan Inpres No 5 Tahun 2005 asas cabotage kembali direvitalisasi yang kemudian secara formal diadopsi oleh UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Telah diratifikasi pula International Convention on Maritime Liens and Mortgage (Konvensi International tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) melalui Peraturan Presiden No. 44 tahun 2005. Yang belum diratifikasi adalah Konvensi Asas Penahanan Kapal atau Internationaal Convention on Arrest of Ships, 1999. Jika aturan main yang terakhir bisa diratifikasi oleh Indonesia, maka lengkaplah sudah aspek legal pembiayaan kapal di Tanah Air. Kalangan perbankan, termasuk lembaga pembiayaan, tidak perlu khawatir lagi dalam memberikan kredit kepada perusahaan pelayaran. Dan, berhenti menganggap industri ini berisiko tinggi.

Diperkirakan  dalam 10 tahun ke depan, kebutuhan kapal baru di Indonesia meningkat tajam. Diperkirakan ada 5.000 unit kapal yang harus disediakan selama periode tersebut, baik baru maupun bekas. Menurut data Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), bisnis pelayaran nasional butuh sekitar 2.7 hingga 3.38 miliar dolar AS untuk pengadaan kapal baru/bekas dalam beberapa tahun ke depan.

Dari sisi bisnis, perubahan misi PT PANN tadi mungkin sah-sah saja. Tetapi tetap saja perlu dikritisi. Publik perlu mempertanyakan kepada PT PANN seputar nasib proyek Caraka Jaya III dimana perusahaan ini merupakan leading sector-nya. Pemerintah berpotensi merugi AS$ 98,41 juta akibat 14 unit kapal eks-Caraka Jaya III, yang diimpor dari Jepang dan Jerman 14 tahun lalu, terancam menjadi besi tua.

Karena itu, mumpung angin perubahan sedang berpihak kepada bisnis pelayaran nasional alangkah bijaknya jika diadakan audit yang menyeluruh terhadap kinerja PT PANN, terutama pada periode ketika perusahaan itu berada di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan khusus kapal.

Diharapkan dengan adanya audit persoalan sesungguhnya yang ada di dalam PT PANN dan kaitannya dengan upaya BUMN itu turut serta dalam pemberdayaan pelayaran dalam negeri dapat dipetakan dengan baik. Sehingga, wacana pendirian bank khusus maritim yang digulirkan oleh sebagian kalangan pemerhati kemaritiman bisa diwujudkan dengan cukup meng-upgrade PT PANN tanpa perlu membuat lembaga baru.

Mendirikan lembaga baru berarti mengeluarkan biaya modal baru, kantor baru dan merekrut orang-orang baru. Terlepas dari persoalan yang meliputinya, harus diakui PT PANN merupakan perusahaan yang telah berpengalaman dalam bidang pembiayaan.

Sayang rasanya jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengaudit agar tercipta satu perusahaan yang akuntabel, transparan dan layak dijadikan mitra oleh perusahaan pelayaran nasional yang selalu menghadapi kendala pembiayaan untuk pengadaan armadanya. (****)

*) Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

Editor: Bambang

COPYRIGHT © 2011

Kamis, 29 Desember 2011 10:22 WIB

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Ali Nur Husin, salah satu mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)penerima beasiswa ikatan dinas PT PANN hanya bisa menangis haru saat menggandeng orangtuanya di kampus.
Anak buruh tani ini bangga, meski berasal dari desa di pinggiran Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Tidak seperti orangtua penerima beasiswa yang lain, Supriyanto, ayah Ali hanya mengenakan sandal. Warna peci pun sudah tidak lagi hitam asli karena luntur. Namun langkah bangga terus mengiringi anak dan bapak dari Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Ponorogo ini.

Lagi-lagi, Ali hanya merunduk haru begitu Direktur PPNS, Muhammad Mahfud, dan Direktur Utama PT PANN, Ibnu Wibowo, memberi ucapan selamat. Namun di balik kesederhaan keluarga, Ali justru terpanggil untuk mengubah nasib keluarga.

“Alhamdulillah. Ini adalah berkah orangtua yang selau bekerja keras sebagai buruh tani,” ucap Ali makin bangga.

Mahasiswa yang kini memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) 3,62 ini mengaku tak pernah putus asa dalam meraih mimpi untuk membahagiakan keluarga.

Ali mengatakan dirinya tak pernah menyerah untuk meraih prestasi pendidikan. Kondisi ekonomi bukan penghalang untuk pintar.

Ali telah membuktikannya. Karena berasal dari keluarga buruh tani yang tak memiliki lahan pertanian sendiri, dia lolos ke kampus negeri, PPNS, dengan program Bidik Misi. Yakni, beasiswa dengan tunjangan hidup ditanggung dan biaya kuliah dicukupi pemerintah bagi calon mahasiswa pintar, lolos tes, dari keluarga kurang mampu.

Tiga semester menjalani studi di PPNS, Ali makin terdorong untuk mengubah nasib orangtua dan tiga saudaranya.

“Ikatan dinas tetap diterima dan beasiswa bidik misi juga tetap menjadi henjadi hak mahasiswa,” kata Direktur PPNS, Mahfud.

Selasa, 27 Desember 2011 | 09:50 WIB
(www.surya.co.id)

SURABAYA I SURYA Online – Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)-ITS Rabu (28/12/2011) besok akan menjalin kerjasama dalam bentuk beasiswa dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan usaha ini PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero).

Dalam kerjasama tersebut akan dikukuhkan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU dalam beasiswa ikatan dinas. Artinya, setelah lulus dari kampus negeri yang fokus dalam bidang dan ahli perkapalan itu akan otomatis bisa bekerja di BUMN tersebut.

“Ini untuk kali pertama kita bekerjasama dalam bentuk beasiswa ikatan dinas. Tidak hanya lulus bisa direkrut jadi pegawai, tapi selama kuliah seluruh biaya sampai skripsi dan penelitian ditanggung PT PANN,” jelas Humas PPNS-ITS, Khomsatin Nisful Layla, Selasa (27/12/2011).

PT PANN adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan kapal. Perusahaan ini didirikan sejak 1974. Sebelum bernama PT PANN, BUMN ini ini bernama PT PANN Multi Finance.

Semua mahasiswa PPNS-ITS berkesempatan mendapatkan beasiswa ikatan dinas tersebut. Namun PT PANN hanya menerima para mahasiswa terbaik saja. Khomsatin menjelaskan akan dipilih sepuluh mahasiswa terbaik. PT PANN juga ikut menentukan dengan menggelar serangkaian uji kompetensi.

“Besok kesepuluh mahasiswa itu diumumkan saat MoU dengan PT PANN. Besok juga akan digelar seminar tentang permesinan kapal yang mutakhir,” ujar Khomsatin.