Kontrak Dalam Bisnis PT Len Industri (Persero)<!--:-->

Syarat sah suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) adalah terdiri dari : 1.  Perihal tertentu, maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum; 2.  Kausa yang halal, maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alas an yang sesuai hukum berlaku; 3. Adanya Kesepakatan kehendak, maksudnya adalah agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum apabila diantara kedua belah pihak terdapat kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut; 4.  Cakap, maksudnya adalah pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Pasal 1338 (1) dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Pasal tersebut merupakan asas kebebasan berkontrak yang menjelaskan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebeas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk menentukan isi kontrak tersebut asalkan : 1.  Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak (1320 KUH Perdata); 2.  Tidak melanggar undang-undang, asas kepatutan dan kepentingan umum; 3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; 4.   Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di PT. Len Industri (Persero) sendiri terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu hubungan kerjasama dan perlu dituangkan kedalam suatu kontrak, selain syarat-syarat umum diatas yaitu : 1.   Obyek Perjanjian Pasal yang menyatakan “obyek” yang menjadi dasar perjanjian ini dibuat. Pastikan obyek perjanjian sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak dan isinya, biasanya terdapat dalam judul kontrak, pendahuluan atau pasal maksud dan tujuan; 2.  Para Pihak Identitas lengkap para pihak yang menjadi subyek dalam perjanjian. Para Pihak bisa berupa badan hukum PT dalam negeri maupun luar negeri, CV, Koperasi, Perorangan dan Lain-lain., Yakinkan bahwa penandatangan adalah orang yang kompeten dan legal mewakili perusahaannya; 3.   Hak & Kewajiban (SOW) Penjelasan Hak dan Kewajiban yang menjadi tanggung jawab Len selama Kontrak berlangsung. Biasanya dalam kontrak disebutkan secara umum sehingga diperlukan rincian pekerjaan dalam bentuk lampiran yang tidak terpisah dan mengikat dari perjanjian Lampiran tersebut dapat menjelaskan dan/atau  memisahkan yang menjadi pekerjaan/kewajiban Len; 4. Jangka Waktu, Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Kontrak Jangka waktu dimulainya dan berakhirnya perjanjian; 5.   Harga Kontrak Harga dari kontrak sesuai dengan yang telah disepakati yang menjadi tanggung jawab Len. Dipastikan sudah atau termasuk beban beban pajak dan sifat harga berupa Lump Sum atau satuan; 6.    Cara Pembayaran Menjelaskan mengenai cara pembayaran yang telah disepakati Disertai Persyaratan pembayaran yang merupakan kondisi timbulnya hak tagih; 7.    Delivery Jangka waktu untuk melakukan Pengiriman pekerjaan sesuai dengan Scadule yang ada. Delivery menjadi tanggung jawab Len harus terlepas dari dampak keterlambatan pihak ketiga Usahakan menggunakan Skema INCOTERM; 8.    Serah Terima Serah terima biasanya dikaitkan pada cara pembayaran, Pada umumnya pembayaran dibayarkan dikurangi 5% dari prestasi yang telah diselesaikan; 9.    Jaminan Jaminan uang muka : 20%, Jaminan Pelaksanaan : 5%, Jaminan Pemeliharaan : 5%; 10.    Denda Keterlambatan 1/000 perhari maksimal 5% dari harga kontrak. Denda hanya dikenakan oleh peristiwa yang benar – benar kesalahan Len. Kesalahan pihak ketiga tidak menimbulkan denda; 11.    Force Majeur Menjelaskan mengenai keadaan diluar kendali para pihak yang bisa mengakibatkan keterlambatan. Biasanya pasal ini sudah berlaku umum; 12.    Pemutusan Kontrak Penjelasan mengenai hal-hal yang dapat memutuskan kontrak secara sepihak ataupun disepakati kedua belah pihak; 13.    Penyelesaian Sengketa & Hukum yang berlaku Menjelaskan Tempat kedudukan pengadilan/Arbritasi dalam menyelesaikan sengketa dan hukum mana yang berlaku. Apabila melibatkan pihak asing maka yg diambil adalah hukum dan penyelesaian sengketa yang netral. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh bagian di PT. len Industri (Persero) dalam menjalankan kerjasama bisnis dengan berbagai pihak. Oleh : Riska Mustikasari Staf Hukum & Humas Len

Kategori Artikel