Kawasan Industri Sebagai Pusat Kegiatan Industri

Pada tanggal 3 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Dalam penjelasan tenatang PP dimaksud dipaparkan bahwa kawasan industri merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional
yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Saat ini pembangunan industri nasional sedang dihadapkan pada persaingan global. Karenanya, peningkatan daya saing industri menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar agar produk industri nasional mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah peningkatan daya saing dimulai dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, memiliki kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain bagi dunia investasi. Selain itu, adanya lokasi industri di satu kawasan industri merupakan instrument penting bagi peningkatan daya saing.
Dari sisi efisiensi, adanya kawasan industri sangat membantu investor pengguna kaveling industri (user) dalam melakukan kegiatan industri. Di kawasan industri seperti ini biasanya sudah tertata dengan baik, memiliki kemudahan dalam pelayanan administrasi, infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.
Secara tata ruang, pembangunan kawasan industri sudah dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti penyediaan energi listrik, telekomunikasi, fasilitas jalan, dan lain sebagainya. Kawasan industri mendukung sepenuhnya peningkatan kualitas lingkungan hidup di kawasan secara menyeluruh dengan menyediakan fasilitas pengelolaan dan pengendalaian limbah sehingga kegiatan industri di kawasan tidak terganggu.
PP ini juga mengatur hal-hal yang meliputi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan industri, kewajiban perusahaan industri untuk berlokasi di kawasan industri, izin usaha kawasan industri dan batas minimal luas kawasan industri serta sanksi bagi perusahaan kawasan industri maupun perusahaan industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perindustrian ditetapkan pada pasal 5 peraturan dimaksud, dimana Menteri Perindustrian berwenang:
a. Menetapkan kawasan industri tertentu.
b. Melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap kawasan industri, kawasan industri tertentu, dan perusahaan industri.
c. Menetapkan suatu kawasan industri sebagai obyek vital untuk mendapat pengamanan khusus.
Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan:
  1. Menetapkan pedoman teknis kawasan industri;
  2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara perusahaan kawasan industri dengan perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri;
  3. Membentuk tim nasional kawasan industri; dan
  4. Menetapkan patokan harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan industri di kawasan industri atas usul Timnas-KI.
Kemudian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kawasan industri, gubernur atau bupati/walikota berwenang memberikan:
  1. Insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah  daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
  3. Pengarahan kegiatan industri ke dalam kawasan industri; dan/atau
  4. Pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan industri yang akan menjalankan industri setelah PP ini mulai berlaku, wajib berlokasi di kawasan industry. Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri adalah:
  1. Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
  2. Industri mikro, kecil, dan menengah.
  3. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
Jenis industri yang memerlukan lokasi khusus, serta industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
Setiap kegiatan usaha kawasan industri wajib memiliki izin usaha kawasan industri dan untuk memperoleh izin usaha kawasan industri, perusahaan kawasan industri wajib memperoleh persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip dalam batas waktu 2 (dua) tahun wajib melaksanakan:
  1. Penyediaan/penguasaan tanah;
  2. Penyusunan rencana tapak tanah;
  3. Pematangan tanah;
  4. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) dan mendapatkan pengesahan;
  5. Perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan;
  6. Penyusunan tata tertib kawasan industri;
  7. Pemasaran kaveling Industri; dan
  8. Penyediaan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan pelayanan jasa bagi perusahaan industri di dalam kawasan industri.
Izin usaha kawasan industri diberikan kepada perusahaan kawasan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Perusahaan kawasan industri dapat berbentuk:
a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. Koperasi; atau
c. Badan Usaha Swasta.
Perusahaan kawasan industri yang telah memperoleh izin usaha kawasan industri dapat diberikan hak guna bangunan atas tanah yang telah dikuasai dan dikembangkan. Kawasan industri yang dikembangkan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang telah memperoleh izin usaha kawasan industri dapat diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak guna bangunan berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan.
Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta memiliki tata tertib kawasan industri yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
  1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  2. Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi amdal, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  4. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola kawasan industri.
Perusahaan industri di dalam kawasan industri wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan,  Perusahaan industri di dalam kawasan industri yang mengelola atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyusun amdal dan mendapat pengesahan. Perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah.
Setiap perusahaan industri di kawasan industri memiliki kewajiban sebagai berikut:
  1. Memenuhi semua ketentuan perizinan dan tata tertib kawasan industri yang berlaku;
  2. Memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah;
  3. Melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian lahan; dan
  4. Mengembalikan kaveling industri kepada perusahaan kawasan industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak melakukan pembangunan pabrik.
Dengan kosep kawasan industri sebagaimana diatur dalam PP  nomor 24 tahun 2009 ini, diharapkan iklim investasi di negeri ini makin diminati dan lebih dari itu mampu bersaing di tataran global. (Oleh
Agus Prabowo) Selasa, 13 April 2010 10:46 FI
http://www.fileinvestasi.com/index.php/regulasi/bisnis/299-kawasan-industri-sebagai-pusat-kegiatan-industri.html

Kategori Artikel