Jumat, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Prestasi

Infobank Awards 2013

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

Kontribusi PT. KIM (Persero) terhadap pengembangan industri di SUMUT

View Results

Loading ... Loading ...

Pertamina–Daerah Belum Siap Terapkan Larangan Mobil Plat Merah

4 Juni 2012

MedanBisnis – Medan. PT Pertamina Region I belum siap menerapkan larangan mobil plat merah di seluruh wilayah Region I menggunakan BBM bersubsidi. Ketidaksiapan ini juga dirasakan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Pemerintah di dua daerah tersebut masih melegalkan pemakaian BBM bersubsidi untuk seluruh kendaraan dinas pemerintahan.

Secara keseluruhan, sebagian besar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumut yang menjual pertamax belum sampai ke kabupaten/kota, seperti di Taput, Tapteng, Tapsel, Sibolga, Tobasa, Samosir, Tana Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Paluta, dan Sidimpuan.

“Sebagian besar SPBU yang menjual pertamax masih berada di Kota Medan sekitarnya,” kata Assistant Manager External Relation PT Pertamina Region I, Fitri Erika, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (1/6).

Sesuai peraturan Menteri ESDM No 12 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, pelarangan itu berlaku mulai Juni 2012 dan masih diberlakukan secara bertahap di wilayah DKI Jakata, Bogor, Depok, dan Tangerang. Sedangkan khusus wilayah Sumut masih menunggu instruksi dari pusat, kapan diberlakukan.

Saat ini, sebanyak 665 SPBU di Region I yang meliputi Sumut, Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau yang menjual pertamax masih 187 SPBU. “Makanya Pertamina terus berupaya mengajak investor membangun SPBU baru maupun lama untuk menyediakan pertamax di setiap SPBU-nya,”katanya.

Untuk penyaluran BBM subsidi, Erika menyebutkan, hingga Mei masih tetap di atas kuota. Sebab, hingga triwulan I, penyaluran BBM di Sumut untuk jenis premium dan solar sudah 18 dan 11% di atas kuota. Penyaluran premium sebanyak 512.615 kiloliter (KL) dari kuota hanya 433.593 kl, sementara solar lebih 11% atau sebanyak 365.556 kl dari kuota yang hanya 329.224 KL. “Indikasi itu mengacu pada masih tetap tingginya permintaan di tengah meningkatnya jumlah kenderaan khususnya roda dua,” katanya.

Padahal, kata dia, tahun ini, kuota Sumut juga lebih rendah dari 2011. Premium tinggal 1,3 juta KL dari 1,4 juta KL tahun lalu dan solar menjadi 900.000 KL dari 1 juta KL.

Sebelumnya, General Manager Fuel Retail Marketing Region I PT (Persero) Pertamina, Gandhi Sriwidodo di Medan menyatakan, ditahun 2012, jumlah SPBU Pertamina di Region I yang meliputi Sumut, Aceh, Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau diperkirakan bertambah sekitar 50 unit dan tentunya otomatis membuat tanki timbun khusus pertamax dari 665 unit SPBU yang sudah ada saat ini.

Dari 50 unit rencana penambahan SPBU baru itu, sebanyak 12 SPBU ada di Sumut. Dimana SPBU baru itu, diwajibkan menyediakan pompa pertamax sejalan dengan rencana pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsisi.

Daerah Belum Siap
Sementara itu, Kabag Humas Pemko Sibolga Srasamaludin kepada MedanBisnis, Jumat (1/6) di Sibolga mengatakan, tidak memungkiri bahwa keputusan Presiden tentang pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kenderaan plat merah akan menjadi pembahasan di lingkungan Pemko Sibolga. Tetapi, hasil pembahasan tersebut, baru dapat dilaksanakan setelah BBM jenis Pertamax tersedia di daerah.

“Cepat atau lambat, tentunya akan dibahas. Tetapi semuanya tergantung kesiapan SPBU di daerah,” tukas Srasamaludin seraya mengatakan, sampai saat ini, mau tak mau, terpaksa melegalkan pengisian BBM bersubsidi untuk seluruh kenderan plat merah milik Pemko Sibolga.

Pantauan di lapangan, walaupun pelarangan harus dilaksanakan seluruh daerah mulai 1 Juni 2012, sejumlah kenderaan plat merah milik Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng masih terlihat mengisi BBM bersubsidi di seluruh SPBU di kedua daerah itu.

Pemerhati hukum di Sibolga dan Tapteng, Herbert Hutabarat memandang, kebijakan tersebut sebuah langkah positif dalam melakukan penghematan atau konsumsi BBM bersubsidi. Sayang, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat sering terlambat dilaksanakan daerah. Sehingga program tersebut terlihat seperti tergopoh-gopoh atau terkesan tanpa perencanaan yang matang.

“Boleh saya katakan, pemerintah telah membuka kran bagi pelaku kejahatan. Karena nantinya banyak pihak yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan pribadi dari situasi tersebut, baik itu sopir kendaraan pemerintah, pejabat, masyarakat umum, atau bahkan petugas SPBU dan lainnya,” ujar Herbert.

Kalau dihitung, untuk satu unit mobil dinas yang hendak berangkat melakukan perjalanan dinas keluar kota, minimal memeroleh jatah uang minyak pulang-pergi sebesar Rp 500.000 untuk membeli BBM jenis Bensin dan Solar seharga Rp 4.500/liter. “Bila memakai BBM jenis Pertamax, tentunya biaya perjalanan tersebut akan diperoleh dua kali lebih besar, karena 1 liter BBM jenis Pertamax sekarang sudah dijual sekitar Rp10.000/liter,” ucapnya.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2012/06/02/99286/pertaminadaerah_belum_siap_terapkan_larangan_mobil_plat_merah/



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>