Jumat, 18 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Perum Jasa Tirta I

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Piagam Penghargaan dari Pemereintah Kabupaten Jombang atas Dunia Usaha Atas Partisipasi dan Dukungan Terhadap Pembangunan Kabupaten Jombang

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sebuah Tantangan

19 Agustus 2004

Perusahaan Umum (Perum) sebagai sebuah BUMN merupakan pelaku kegiatan bisnis dalam sistem perekonomian nasional. Oleh karenanya BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut adalah untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Dengan demikian peranan BUMN dari waktu ke waktu dirasa semakin penting sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, serta mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Di samping itu BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan.

Hasil evaluasi Pemerintah, apa yang telah dilakukan oleh BUMN selama ini masih dianggap belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam. Kendala yang dihadapi antara lain: belum dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, serta adanya keterbatasan sumber daya. Di lain pihak perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat cepat dan dinamis terutama berkaitan dengan globalisasi seperti kesepakatan World Trade Organization (WTO), Asean Free Trade Asosiation (AFTA), dan sebagainya.

Untuk mengoptimalkan peran dalam perkembangan perekonomian global, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain membenahi pengurusan dan pengawasan, berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan telah dilakukan pada waktu lalu, antara lain dengan dikeluarkan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 1969, lalu PP No. 12 tahun 1998, danPP 13 Tahun 1998. Berbagai peraturan tersebut memberikan arahan yang lebih pasti dalam upaya peningkatan kinerja BUMN. Kenyataan yang ada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengembangan BUMN sejalan dengan perkembangan pelaksanaan prinsip tata-kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah memandang perlu menetapkan UU yang mengatur BUMN secara komprehensip dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha, dengan maksud untuk memenuhi visi pengembangan BUMN dimasa yang akan datang dan meletakan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik. (mmn-sad)

Source :Jakarta



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>