Tentang Perusahaan


SEKILAS PERUSAHAAN

Dalam rangka pengembangan pariwisata Bali, pada tahun 1969 pemerintah Indonesia dengan bantuan UNDP melakukan studi mengenai pariwisata Bali yang pelaksanaannya dilakukan oleh SCETO, sebuah konsultan pariwisata dari Prancis. Berdasarkan studi tersebut, SCETO merekomendasikan pola dasar pengembangan pariwisata Bali sebagai suatu pembangunan ekonomi, dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Bali serta lingkungan hidup.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata Bali, yaitu pembangunan suatu kawasan pariwisata dengan permukiman wisatawan secara terpusat yang jauh dari pusat kehidupan sehari-hari masyarakat Bali pada umumnya. Dengan demikian pengaruh langsung para wisatawan, khususnya pengaruh negatif dapat ditekan.

Lahan yang memenuhi syarat adalah kawasan perbukitan Nusa Dua, sebuah lahan seluas 300 hektar yang tidak produktif karena curah hujannya relatif kecil dan tidak ada sumber air permukaan sehingga tanahnya tidak cocok untuk pertanian. Saat itu Nusa Dua masih didiami sedikit penduduk dan terpisah dari masyarakat adat Bali. Kelebihannya, Nusa Dua sangat dekat dengan Bandar Udara Ngurah Rai dan memiliki pemandangan alam menarik dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih dan pantai menghadap ke Timur menyongsong matahari terbit.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1972 Direktorat Jenderal Pariwisata dan UNDP menyiapkan rencana induk Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dibuat oleh Pacific Consultant International (PCI) dari Jepang bekerja sama dengan konsultan Indonesia. Disamping itu, dibentuk Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali (BPRIP) dengan tugas konsultasi dan koordinasi.

Untuk melaksanakan rencana pembangunan Kawasan Pariwisata Nusa Dua, maka didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Peranan awal BTDC adalah memperoleh lahan, membuat rencana induk, membangun infrastruktur kawasan bertaraf internasional, serta menyusun sistem investasi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Dua.

Produk dan jasa yang ditawarkan adalah pemanfaatan/penyewaan lahan, pengelolaan air dan pemeliharaan kawasan. Penyewaan lahan oleh investor diatur dengan perjanjian penggunaan dan pemanfaatan lahan selama 30 tahun untuk mengembangkan lot-lot di Nusa Dua sesuai rencana induk Kawasan Pariwisata Nusa Dua yaitu antara lain sebagai usaha akomodasi perhotelan, kondotel serta fasilitas pariwisata lainnya.

Dasar pendirian BTDC adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1972 dengan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 12 Nopember 1973 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 29 Tanggal 13 Juni 1974 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/254 tanggal 10 Juli 1974 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di bawah Nomor 2673 dan 2674 Tanggal 11 Juli 1974 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 70 Tanggal 30 Agustus 1974 dan Tambahan Berita Negara Nomor 441.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2008 dan PP Nomor 33 Tahun 2009, BTDC memperoleh hak untuk mengelola kawasan Mandalika Resort di Lombok dengan luas 1.175 hektar.

Sejalan dengan rencana pemerintah dalam strategi pengembangan pariwisata di Indonesia, sejak tanggal 16 Mei 2014 BTDC berubah nama menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Dengan perubahan nama tersebut, maka Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 63 tanggal 24 Maret 2014 dibuat di hadapan Evi Susanti Panjaitan, S.H., mengenai penetapan perubahan nama perusahaan yang semula PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-15415. AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 16 Mei 2014.


Kategori Tentang Perusahaan