Wednesday, 23 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Industri Soda Indonesia

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Jumlah BUMN dikurangi

5 July 2007

JAKARTA, Jumlah badan usaha milik negara atau BUMN akan dikurangi secara bertahap dan proporsional, sampai dengan tahun 2009. Pada tahun ini dari 139 BUMN diharapkan bisa dikurangi hingga menjadi 102 BUMN, pada tahun 2008 tinggal 87 BUMN, dan pada tahun 2009 menjadi 69 BUMN.

Pada tahun 2012-2015, BUMN hanya berjumlah 50 perusahaan. Setelah itu tinggal 25 BUMN.

“Penerapan kebijakan rightsizing (pengurangan jumlah BUMN hingga mencapai ukuran ideal) bisa dengan penggabungan beberapa atau merger, pembentukan induk usaha, atau dengan divestasi saham pemerintah,” kata Menteri Negara BUMN Sugiharto sesuai rapat koordinasi terbatas (rakortas), Senin (19/2) di Jakarta.

Rakortas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri menteri cabinet serta jajaran eselon I dan II Kementrian Negara BUMN. Dalam jumpa pers seusai rakortas, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengurangi secara proporsional jumlah BUMN. Pendirian BUMN di masa lalu dilakukan sesuai kondisi waktu itu. “Ada BUMN bidang jasa, kereta api, laut dan udara. Ada juga BUMN yang dibentuk karena nasionalisasi. Namun, ada juga yang didirikan karena kebutuhan. Oleh karena itu, pada waktu itu terdapat 154 BUMN. BUMN itu mempunyai anak dan cucu sehingga totalnya mencapai sekitar 600 BUMN,” ujar Kalla.

Oleh sebab itu, menurut Kalla, harus dilakukan rasionalisasi agar BUMN mencapai jumlah ideal.

Menurut Sugiharto, studi kelayakan pengurangan jumlah BUMN telah selesai. BUMN mana yang menjadi prioritas untuk digabung atau dijual, kata Sugiharto, masih harus dikoordinasikan dengan menteri teknis. Juga perlu pendalaman mengenai peraturan lain yang terkait penggabungan tersebut.

“Untuk BUMN sector perkebunan yang saat ini jumlahnya 15 perusahaan, jika dikelompokkan, akan dilihat apakah relevan jika dikelompokkan berdasarkan wilayah atau berdasarkan komodita. Jika dikelompokkan berdasarkan wilayah, harus mempertimbangkan juga aturan otonomi daerah,” kata Sugiharto.

Untuk BUMN pertambangan, yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Batubara Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, studi kelayakan penggabungan ketiganya menjadi Indonesia Resources Company (IRC) telah selesai. “Namun, studi kelayakan ini harus kami sosialisasikan juga dengan menteri teknis lainnya. Kami juga harus berbicara dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Dirjen Pajak soal pembentukan IRC ini karena ketiganya merupakan perusahaan terbuka,” kata Sugiharto.

Pada tahun 2007, tiga BUMN yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah yang akan didivestasi, yakni PT Industri Soda Indonesia, PT Industri Gelas, dan PT Cambrics Primissima. Seluruh kepemilikan saham pemerintah akan dilepas melalui penjualan strategis.

Pemerintah juga akan menjual kepemilikan saham minoritasnya pada enam BUMN, yakni PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Jakarta International Hotel Development, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat.

Dalam jangka pendek, diharapkan pada 2007 sampai 2008, lima BUMN, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Pertamina, induk pertambangan, Perusahaan Gas Negara, dan induk perkebunan telah selesai di restrukturisasi dan siap menjadi BUMN unggulan (champion) yang berdaya saing global.

Kinerja BUMN

Wapres menegaskan, kinerja BUMN pada 2007 harus bisa meningakt di atas 20 persen. Berdasarkan siaran pers Kementrian Negara BUMN, laba sebelum pajak BUMN secara keseluruhan tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp88,744 triliun atau naik 22,5 persen dari prognosa tahun 2006 sebesar Rp72,44 triliun. Laba terbesar tahun 2007 merupakan sumbangan dari 10 BUMN sektor pertambangan, energi dan telekomunikasi Rp58,780 triliun. Adapun belanja modal 2997 diperkirakan Rp102,968 triliun atau naik 247,67 persen dari prognosa 2006. (KOMPAS, HAR/TAV)

Sumber : Bisnis Indonesia , 20 Februari 2007


Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>