Dengan begitu program pemerintah untuk memangkas perusahaan negara menjadi 25 yang pada awalnya ditargetkan akan terealisasi pada 2020, dapat dipercepat.

“Kami targetkan pada akhir 2007 jumlah BUMN kurang dari 100 perusahaan yang tersisa,” ujarnya, sesaat setelah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Temanggung, Jawa Tengah, hari ini.

Target itu, diyakininya dapat terealisasi dengan kondis pada saat ini yang dinilainnya cukup kondusif untuk menawarkan saham perdana (initial public offering/IPO) sejumlah BUMN. “Kami harapkan IPO sebanyak mungkin, karena pasar semakin bagus. Sekarang ini semakin banyak yang kami IPO kan, semakin bagus,” ujarnya.

Terkait hal itu, dia mengemukakan rencana pemerintah itu akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Selain menjadikan BUMN sebagai perusahaan terbuka, ujarnya, sejumlah BUMN akan digabung menjadi sebuah perusahaan induk. Sofyan Djalil menyebutkan BUMN yang akan dikonsolidasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, pupuk, dan sejumlah BUMN karya.

BUMN yang berkembang baik, dapat berdiri sendiri, dan membidangi sektor strategis yang harus ditangani pemerintah, ujarnya, akan dipertahankan. Data Bisnis menyebutkan dari sejumlah BUMN yang ada saat ini, hanya 10 BUMN menyumbang 80% dari seluruh keuntungan. Sebaliknya, 10 BUMN dengan prestasi terburuk menyumbang 84% dari total kerugian.

Menurut Sofyan, menjadi perusahaan terbuka merupakan langkah strategis dan efektif untuk mengembangkan BUMN. Hal ini karena perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kinerja perusahaan kepada masyarakat, sehingga praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di perusahaan negara dapat dicegah.

Dari sisi legal, lanjutnya, UU tentang Penanaman Modal mengharuskan bahwa jika sebuah perusahaan dengan pemilik saham lebih dari 30 pihak, perusahaan tersebut wajib menjadi perusahaan publik.

Sebelumnya, Kementerian Negara BUMN akan mengusulkan 10 BUMN tambahan untuk diprivatisasi ke Komite Privatisasi dan akan diupayakan pelepasannya melalui pasar modal atau penawaran saham perdana. Sejumlah BUMN yang akan diajukan ke Komite Privatisasi di antaranya adalah PT Bank Tabungan Negara, PT Krakatau Steel.

Langkah ini ditempuh oleh Kementerian BUMN menyusul persetujuan yang sebelumnya telah diberikan oleh Komisi XI DPR terhadap rencana privatisasi 15 BUMN. Dari 15 BUMN tersebut ada tiga BUMN yang sedang bersiap-siap melepas sahamnya di pasar modal yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya. Privatisasi satu BUMN yaitu PT Industri Soda Indonesia akhirnya diputuskan batal setelah pemerintah melikuidasi perusahaan tersebut. (Bisnis, dj)

Sumber : Bisnis Indonesia , 13 Juni 2007

Koordinasi juga akan dilakukan terkait penciutan jumlah BUMN ke depan. “Karena kadang ada departemen yang menolak,” katanya tanpa memerinci depatemen tersebut. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Deputi Meneg BUMN Bidang Pertambangan Roes Aryawijaya menambahkan, rencana pembentukan perusahaan induk pertambangan termasuk yang dilaporkan oleh Menteri BUMN kepada wakil presiden.

Pemerintah memang akan menciutkan jumlah perusahaan negara. Tahun lalu ada 139 perusahaan negara. Jumlah ini akan dikurangi menjadi 102 perusahaan pada 2007 dan menjadi 87 perusahaan pada 2008. Pada tahun berikutnya menjadi 69 perusahaan, 2012-2015 menjadi 50 perusahaan. Lalu, setelah itu jumlahnya akan hanya menjadi 25 perusahaan.

Menurut Said, penciutan BUMN akan dilakukan dengan likuidasi, merger, dan akuisisi. Pada tahun ini saja ada perusahaan yang akan dilikuidasi, yaitu PT Iglass dan PT Industri Soda. (TEMPO Interaktif)

Sumber : Bisnis Indonesia , 19 Februari 2007

Menneg BUMN Sofyan A. Djalil mengatakan pertimbangan utama divestasi ini karena dua sektor tersebut dinilai bergerak di industri yang kompetitif dan tidak strategis.

“Kami akan melepas seluruh saham pemerintah di BUMN tersebut,” ujarnya.

10 BUMN tambahan diusulkan untuk diprivatisasi ke Komite Privatisasi dan akan diupayakan pelepasannya melalui pasar modal atau penawaran saham perdana (IPO) a.l. PT Bank Tabungan Negara dan PT Krakatau Steel.

Langkah ini ditempuh menyusul persetujuan Komisi XI DPR terhadap rencana privatisasi 15 BUMN. Dari 15 BUMN tersebut ada tiga BUMN yang sedang bersiap-siap melepas sahamnya di pasar modal yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya.

Privatisasi satu BUMN yaitu PT Industri Soda Indonesia akhirnya diputuskan batal setelah pemerintah melikuidasi perusahaan tersebut.

Dalam program privatisasi 2007 ditetapkan BUMN yang akan didivestasi jumlahnya 15 perusahaan dari sebelumnya 17 BUMN. Tetapi dua BUMN ditunda yaitu Krakatau Steel dan BTN.

Pada program tahunan privatisasi perusahaan 2007 akan dilakukan pada sembilan BUMN, enam perusahaan kepemilikan negara minoritas. BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga, PT BNI Tbk, PT Wijaya Karya, PT Garuda Indonesia, PT Merpati, PT Industri Soda Indonesia, PT Iglas, dan PT Cambrics Primisima, PT Jakarta International Hotel & Development (JIHD), PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat.

Sebanyak lima BUMN dilepas melalui strategic sales dan atau go public yaitu PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT PNM, PT Iglas, dan PT Cambrics Primissima. Satu BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas yaitu PT Industri Soda Indonesia akan dilikuidasi karena tidak memungkinkan untuk diprivatisasi. (Bisnis, tw)

Sumber : Bisnis Indonesia , 26 Juni 2007

Dalam konteks ini, BPK memang senantiasa menjalankan tugas konstitusionalnya selaku auditor eksternal pemerintah. Hasil audit terhadap lembaga negara dilaporkan kepada DPR RI setiap semester. Sehingga dalam setahun, BPK menyerahkan hasil auditnya dua kali.

Menurut audit BPK semester II tahun anggaran 2004, jumlah BUMN pada 2003 tercatat sebanyak 164 perusahaan. Jumlah ini berkurang satu dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 165 perseroan karena ada penggabungan antara PT Dharma Niaga (Persero) dan PT Pantja Niaga (Persero) ke dalam satu perusahaan menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ketentuan ini berdasarkan PP No 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang pembatalan PP No 29 Tahun 1998 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Dharma Niaga dan penggabungan perusahaan PT Pantja Niaga dan PT Dharma Niaga ke dalam perusahaan PT Pantja Niaga.

Di antara 164 perseroan itu, 11 perusahaan merupakan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa. Jumlah saham pemerintah di BUMN yang telah go publik tersebut lebih dari 510 persen. Secara rinci BUMN yang telah go public itu seperti berikut.

Selain itu ada juga beberapa perusahaan BUMN yang terkait dengan kebijakan pasar modal seperti PT PLN, Perum Pegadaian serta PT Jasa Marga. Hal ini bisa terjadi karena BUMN-BUMN tersebut bukan berstatus listed company, tetapi mencatatkan obligasi yang dikeluarkannya di Bursa Efek Surabaya (BES).

Menurut hasil audit BPK itu, selama tahun buku 2003, terdapat 28 laporan keuangan (LK) BUMN yang terdiri dari 25 LK BUMN induk dan 3 LK anak perusahaan BUMN. Di luar itu masih terdapat pula audit BUMN berdasarkan bantuan Kantor Akutan Publik (KAP).

Sepanjang tahun 2003, BUMN yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah sebanyak 136 BUMN. Opini auditor seperti ini mengandung arti angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan telah diyakini kewajarannya dan telah disajikan sesuai prinsip akuntansi yang lazim.

Sebanyak 13 BUMN mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Angka dan penyian wajar dan sesuai dengan prinsip audit. Namun ada beberapa pos tertentu yang bersifat material yang belum bisa diyakini karena alasan tertentu.

Sementara 5 BUMN mendapat predikat disclaimer karena auditor menolak untuk memberikan opini karena angka-angka yang masih diragukan kewajarannya. Dan 10 BUMN sampai dengan akhir November 2004 belum memberikan LK kepada BPK yaitu, PT Pertamina, Perjan RS Dr. Ciptomangunkusumo, PT Dirgantara Indonesia, Perjan RRI, PT Semen Gresik, PT Perhutani, PT Tirta Raya Mina, PT Usaha Mina, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Perum Bulog.

Tingkat Kesehatan

Atas dasar audit BPK itu, dapat diketahui pula tingkat kesehatan BUMN yang ada di negara ini. Dari 154 BUMN yang tingkat kinerjanya sehat sekali (SS) dan sehat (S) sebanyak 81 BUMN. Adapun yang kurang sehat (KS) dan tidak sehat (TS) sebanyak 53 BUMN.

Selain itu masih ada juga BUMN yang tidak dapat dinilai kerjanya karena auditor tidak dapat memberikan opininya. Jumlah BUMN yang masuk kategori ini sebanyak 5 perusahaan yaitu PT Industri Soda Indonesia, PT Inhutani V, PT Perikani, Perum PPD serta PT Bina Karya. (suarakarya-online, Mangku)

Sumber : Bisnis Indonesia , 7 Maret 2007

Namun Nasril yang berbicara di Jakarta, Jumat (23/2) mengingatkan agar konteks privatisasinya tidak kabur diharapkan pelepasan 9 unit BUMN itu tidak dilakukan akibat unsur politik. Untuk itu, Nasril menyarankan sebelum unit-unit BUMN itu dilepas komite privatisasi diharapkan membuat kajian dan analisis sehingga privatisasi itu benar-benar dalam konteks penyehatan dan tidak dilandasi unsur politik.

Nasril juga berharap agar dari 9 unit BUMN yang rencananya dilepas, dipilih selektif mungkin sehingga unit BUMN yang mencerminkan pereratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti Garuda tidak diprivatisasi. “Kalau pun diprivatisasi saya sarankan sahamnya dilepas tidak melampaui batas kewajaran,” ujar Nasril Bahar, anggota DPR-RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Sementara anggota Komisi XI DPR Ramson S merasa terkejut dengan rencana pemerintah itu yang dinilai tanpa arah yang jelas. “Kita terus terang sangat terkejut dan yang menjadi pertanyaan apa visi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjual aset-aset BUMN itu,” kata Ramson S , Jumat.

Menurutnya, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Negara (Meneg) BUMN 20 Februari lalu, penjelasan Menneg BUMN untuk melepas 9 unit usaha BUMN itu tidak jelas arah privatisasi yang mau dilakukan oleh pemerintahan SBY. ” Apa benefit yang optimal untuk bangsa ini atas pelepasan 9 unit BUMN itu,” ujar Ramson S.

Dia mengakui dalam UU APBN 2007 hanya satu yang disetujui untuk dijual sahamnya yakni PT. BNI Tbk sebesar 15% , itu pun untuk menutupi defisit anggaran di APBN 2007, yang dibutuhkan sebesar Rp 3,3 triliun. “Jadi kita sangat terkejut ketika Menneg BUMN mengajukan rencana penjualan 8 BUMN yang lain, yang membonceng PT BNI,” tambahnya.

Ramson dengan tegas menyatakan, visi yang diutarakan Meneg BUMN melepas 9 unit BUMN belum jelas sebab hanya mengutarakan model-model mekanisme proses privatisasi. “Kita sangat prihatin, seharusnya kalau ada rencana penjualan milik negara harus dengan visi yang jelas. Itu yang perlu, jika ingin lebih baik maka Presiden sendiri yang memberi penjelasan sehingga sistem kemandirian ekonomi yang diinginkan SBY dapat dijabarkan,” tegas Ramson.

Ditanya kemungkinan akan masuknya investor asing setelah sembilan unit BUMN itu dilepas, Ramson S tidak membantahnnya. “Tentu orang luar akan banyak masuk. Di pasar modal aja sebenarnya itu diportofolio 95 persen investor asing jadi bukan investor dalam negeri. Kalau ada Indeks Harga Saham Gabungan naik, maka keuntungannya 95% dinikmati investor asing, karena investor dalam negeri paling tinggi 5% yang bermain dalam market kapitalisasi.

Ramson mengakui sikap Komisi XI sampai saat ini belum final dan masih dibahas dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Dalam rapat kerja Menneg BUMN dengan Komisi XI, disebutkan ke 9 unit BUMN yang akan dilepas yakni, perusahaan Jasa Marga kan dilepas dengan nilai 49 persen, PT. BNI Tbk 49 %, PT Wijaya Karya, PT Permodalan Nasional Madani, PT Garuda 45%, Merpati 40%, PT. Industri Soda Indonesia 100%, Industri Gelas 63 %, PT Kambric Primisina 29%. (WASPADA Online, aya)

Sumber : Bisnis Indonesia , 23 Februari 2007

JAKARTA, Jumlah badan usaha milik negara atau BUMN akan dikurangi secara bertahap dan proporsional, sampai dengan tahun 2009. Pada tahun ini dari 139 BUMN diharapkan bisa dikurangi hingga menjadi 102 BUMN, pada tahun 2008 tinggal 87 BUMN, dan pada tahun 2009 menjadi 69 BUMN.

Pada tahun 2012-2015, BUMN hanya berjumlah 50 perusahaan. Setelah itu tinggal 25 BUMN.

“Penerapan kebijakan rightsizing (pengurangan jumlah BUMN hingga mencapai ukuran ideal) bisa dengan penggabungan beberapa atau merger, pembentukan induk usaha, atau dengan divestasi saham pemerintah,” kata Menteri Negara BUMN Sugiharto sesuai rapat koordinasi terbatas (rakortas), Senin (19/2) di Jakarta.

Rakortas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri menteri cabinet serta jajaran eselon I dan II Kementrian Negara BUMN. Dalam jumpa pers seusai rakortas, Wapres menyatakan, pemerintah akan terus mengurangi secara proporsional jumlah BUMN. Pendirian BUMN di masa lalu dilakukan sesuai kondisi waktu itu. “Ada BUMN bidang jasa, kereta api, laut dan udara. Ada juga BUMN yang dibentuk karena nasionalisasi. Namun, ada juga yang didirikan karena kebutuhan. Oleh karena itu, pada waktu itu terdapat 154 BUMN. BUMN itu mempunyai anak dan cucu sehingga totalnya mencapai sekitar 600 BUMN,” ujar Kalla.

Oleh sebab itu, menurut Kalla, harus dilakukan rasionalisasi agar BUMN mencapai jumlah ideal.

Menurut Sugiharto, studi kelayakan pengurangan jumlah BUMN telah selesai. BUMN mana yang menjadi prioritas untuk digabung atau dijual, kata Sugiharto, masih harus dikoordinasikan dengan menteri teknis. Juga perlu pendalaman mengenai peraturan lain yang terkait penggabungan tersebut.

“Untuk BUMN sector perkebunan yang saat ini jumlahnya 15 perusahaan, jika dikelompokkan, akan dilihat apakah relevan jika dikelompokkan berdasarkan wilayah atau berdasarkan komodita. Jika dikelompokkan berdasarkan wilayah, harus mempertimbangkan juga aturan otonomi daerah,” kata Sugiharto.

Untuk BUMN pertambangan, yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Batubara Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, studi kelayakan penggabungan ketiganya menjadi Indonesia Resources Company (IRC) telah selesai. “Namun, studi kelayakan ini harus kami sosialisasikan juga dengan menteri teknis lainnya. Kami juga harus berbicara dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Dirjen Pajak soal pembentukan IRC ini karena ketiganya merupakan perusahaan terbuka,” kata Sugiharto.

Pada tahun 2007, tiga BUMN yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah yang akan didivestasi, yakni PT Industri Soda Indonesia, PT Industri Gelas, dan PT Cambrics Primissima. Seluruh kepemilikan saham pemerintah akan dilepas melalui penjualan strategis.

Pemerintah juga akan menjual kepemilikan saham minoritasnya pada enam BUMN, yakni PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Jakarta International Hotel Development, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat.

Dalam jangka pendek, diharapkan pada 2007 sampai 2008, lima BUMN, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Pertamina, induk pertambangan, Perusahaan Gas Negara, dan induk perkebunan telah selesai di restrukturisasi dan siap menjadi BUMN unggulan (champion) yang berdaya saing global.

Kinerja BUMN

Wapres menegaskan, kinerja BUMN pada 2007 harus bisa meningakt di atas 20 persen. Berdasarkan siaran pers Kementrian Negara BUMN, laba sebelum pajak BUMN secara keseluruhan tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp88,744 triliun atau naik 22,5 persen dari prognosa tahun 2006 sebesar Rp72,44 triliun. Laba terbesar tahun 2007 merupakan sumbangan dari 10 BUMN sektor pertambangan, energi dan telekomunikasi Rp58,780 triliun. Adapun belanja modal 2997 diperkirakan Rp102,968 triliun atau naik 247,67 persen dari prognosa 2006. (KOMPAS, HAR/TAV)

Mengingat perusahaan tersebut termasuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara, para pengunjuk rasa meminta Kementerian BUMN untuk lebih memperhatikan nasib karyawan. Menurut para karyawan, setelah ada penambahan mesin senilai Rp 200 miliar, nasib karyawan justru semakin memburuk. Perwakilan aksi tersebut akhirnya diperbolehkan masuk menemui anggota DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasinya.(Metrotvnews.com, NTF)

Sumber : Bisnis Indonesia , 21 Desember 2006

“Komite privatisasi telah memberikan arahan atas program tahunan privatisasi perusahaan perseroan 2007 melalui KEP-03/M. EKON/01/2007 tanggal 31 Januari 2007, ” ujar Sugiharto dalam raker Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (20/2).

Sembilan perusahaan plat merah mayoritas itu adalah Jasa Marga, BNI, Wijaya Karya, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Permodalan Nasional Madani, Industri Soda Indonesia, Industri Gelas (Iglass), dan Cambrics Primisima. Sedangkan, enam perusahaan persero minoritas adalah PT JIHD, PT Atmindo, PT Intirub, PT PPLI, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan adanya 12 perusahaan persero mayoritas, lima BUMN konsultan konstruksi, dan tujuh perusahaan patungan minoritas masuk dalam program privatisasi 2007.

Tapi, Komite Privatisasi hanya menyetujui privatisasi terhadap sembilan perusahaan perseroan mayoritas dan enam perusahaan perseroan minoritas.

Komite Privatisasi meminta penundaan privatisasi terhadap BTN, Krakatau Steel, Dirgantara Indonesia, Kertas Padalarang dan lima BUMN konsultan karya untuk dilakukan kajian atau restrukturisasi. (wordpress.com, dina)

Sumber : Bisnis Indonesia , 21 Februari 2007

“Privatisasi bisa membikin setoran dividen menurun. Tapi, kita minta prinsip lain, ada semacam kompensasi supaya tidak menjadikan BUMN lain menjadi beban,” kata Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin malam. Bersama Kementerian BUMN, pihaknya terus merekonsiliasi angka privatisasi dan dividen.

“Ada beberapa prinsip kebijakan yang bisa dilakukan. Kita akan memberi kesempatan ke menteri BUMN untuk melihat semuanya. Me-review semua kebijakan yang dibuat dan disesuaikan dengan berbagai aspirasi yang muncul dan kebutuhan BUMN itu sendiri, maupun APBN,” kata dia. Setoran dividen dalam APBN 2007 ditargetkan Rp 19,1 triliun, sedangkan target privatisasi neto Rp 2 triliun.

Pada bagian lain, Sofyan Djalil mengajukan kembali sejumlah BUMN yang rencana privatisasinya ditunda agar bisa dilepas ke pasar. “Kita mengajukan lebih banyak lagi, supaya masuk dalam persetujuan,” kata mantan Menkominfo tersebut.

Tahun ini, Komite Privatisasi menyetujui 15 BUMN untuk diprivatisasi, termasuk enam perusahaan dengan kepemilikan saham pemerintah minoritas. Tiga di antaranya, yakni PT BNI Tbk, PT Jasa Marga, dan PT Wijaya Karya telah mendapat persetujuan parlemen. Sedangkan PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara, dan PT Iglas masih menunggu persetujuan DPR.

Beberapa perusahaan dengan kepemilikan saham pemerintah minoritas adalah PT Cambrics Primissima, PT JIHD, PT Atmindo, PT Intirub, PT PPLI, PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Semuanya masih menunggu persetujuan DPR. Sedangkan PT Industri Soda Indonesia, karena kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk diprivatisasi, bakal dilikuidasi. (Jawa Pos Online, sof)

Sumber : Bisnis Indonesia , 28 Juni 2007