TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyampaikan aspirasinya terkait pembentukan holding. Ia mengakui pembentukan holding perusahaan BUMN tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang lama. “Lima holding saja sudah alhamdulilah. Sekarang kita baru punya holding pupuk dan semen,” katanya di depan mahasiswa Universitas Indonesia ketika memberikan kuliah umum pada Kamis, 23 Mei 2013.

Di depan para mahasiswa, ia mencontohkan pembentukan holding perkebunan yang hingga kini belum rampung. “Proses politiknya panjang. Holding perkebunan, misalnya, bertahun-tahun ini belum selesai,” katanya.

Ia pesimistis dalam tiga tahun ke depan lima holding sudah terbentuk. “Seperti dalam tiga tahun ke depan belumlah itu.”

Padahal, katanya, pembentukan holding sangat berpengaruh positif bagi perekonomian. “Seperti pupuk dan semen ketika digabung itu menjadi besar sekali, makin besar,” katanya.

Seperti diketahui sampai tahun 2020, Kementerian BUMN menargetkan pembentukan banyak holding. Antara lain holding sektor usaha perkebunan, sektor usaha kehutanan, sektor usaha pangan, sektor usaha maritim, sektor usaha kesehatan, sektor usaha pertambangan, sektor usaha penerbangan dan kebandarudaraan. Holding sektor usaha semen, sektor usaha konstruksi, sektor usaha angkutan darat, serta holding sektor usaha pariwisata

ANANDA PUTRI

Kamis, 23 Mei 2013 | 11:25 WIB

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/23/090482598/Dahlan-Lima-Holding-Saja-Sudah-Alhamdulilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan pengalihan dana alokasi program kemitraan (PK) perusahaan milik negara kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak melanggar hukum.
“Pengalihan dana PK BUMN tidak ada yang dilanggar. Keputusan pengalihan PK kepada PNM sudah melalui kajian yang dibahas dengan Biro Hukum Kementerian BUMN,” kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung PT Aneka Tambang, Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Dahlan, instruksi yang mewajibkan BUMN untuk segera mengalihkan dana PK tersebut akan dikeluarkan pada Mei 2013.

“Kecuali BUMN Perbankan, semua BUMN harus mengalihkan dana PK kepada PNM,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tiga alasan BUMN tidak boleh lagi mengelola dana PK, pertama tidak semua BUMN memiliki kompetensi membina pengusaha kecil.

“Hampir semua BUMN seperti PLN, Pertamina, Antam, Bukit Asam, Telkom memang tidak didesain untuk membina pengusaha kecil. BUMN tidak punya kemampuan atau ilmu dalam supervisi bagaimana mengelola usaha kecil,” tegasnya.

Kedua, BUMN menjadi kurang fokus dalam menjalankan bisnis inti. Ketiga pengelolaan dana PK tidak efektif. Dengan begitu, ditambahkan mantan Dirut PT PLN ini, sebaiknya BUMN mengalihkan dana PK kepada pihak yang lebih kompeten dan sesuai bidangnya yaitu PT PNM, karena kalau dipaksakan malah program ini tidak berhasil baik.

Ia menuturkan, selama ini kriteria seorang pengusaha kecil untuk mendapatkan PK sering karena hanya kedekatan seorang pejabat BUMN dengan seorang pengusaha.

“Pemberian dana kemitraan hanya karena koneksi mengakibatkan tingkat kemacetan dana pinjaman menjadi tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jika kondisi tersebut diteruskan maka akan berisiko karena harus mempertanggungjawabkan dana yang sudah  dialokasikan. Meski mewajibkan pengalihan PK kepada PNM, namun dana Bina Lingkungan dan program corporate social responsibility (CSR) tetap dikelola BUMN yang bersangkutan.

“Dana Bina Lingkungan dan CSR akan dilebur, yang tetap berada di bawah koordinasi masing-masing BUMN yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin,” ujar Dahlan.

BUMN memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah menyalurkan dana hingga sebesar Rp18,4 triliun pada 2012.

Dahlan melihat dana yang cukup besar tersebut dan kemampuan BUMN yang terus meningkat sehingga dimungkinkan untuk lebih memfokuskan pada sistem alokasinya.

“Segera kita akan petakan penyalurannya, terutama akan diarahkan bagi masyarakat di pinggiran kota, mayarakat miskin di pinggir sungai, rel, pesisir, pegunungan hingga masyarakat miskin pada daerah-daerah tandus atau tidak subur, serta kaum duafa di daerah terisolir,” tegasnya. (Ant)

Editor: Rina Garmina

Kamis, 23 Mei 2013 | 11:19 WIB

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/23/2/156027/Dahlan-Pengalihan-PK-BUMN-tidak-Langgar-Aturan

“Tidak ada pembatasan atau penghalangan, tetapi hanya disesuaikan dengan selera konsumen di Uni Eropa yang menginginkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan,” kata Julian Wilson di Jakarta, Selasa.

Julian mengatakan impor komoditas pertanian dari Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO) cukup besar dan terus mengalami peningkatan. Karena itu tidak benar bila masyarakat Uni Eropa tidak menerima komoditas dari Indonesia.

“Uni Eropa adalah pasar CPO terbesar bagi Indonesia. Tidak ada blok. Bagaimana kami bisa melakukan blok kalau perdagangannya terus berkembang. Kalau kami benar-benar melakukan blok, itu sangat buruk,” tuturnya.

Untuk kedepannya konsumen dan masyarakat di Uni Eropa hanya berharap Indonesia lebih memperhatikan faktor lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam sehingga ekspor Indonesia terus berkembang, tetapi di sisi lain tidak terjadi kerusakan lingkungan.

(JA/JA/VBN)

By Jul Allens on 21 May 2013, 12:11 A A A

http://www.vibiznews.com/2013-05-21/eu-bantah-eropa-blokade-cpo-indonesia

ANTARA/M Risyal Hidayat/bo

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyampaikan ceramah di hadapan sekitar 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Kamis (23/5).

Pidato diberikan di seminar bertajuk Enhancing BUMN’s Impact Toward Prosperous Welfare.

Dalam ceramah tersebut, Dahlan membeberkan sejarah pengelolaan dan peran BUMN di sejumlah negara. “Banyak negara di dunia tidak punya BUMN, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Inggris dan Prancis pernah memiliki BUMN, namun dijual sehingga tidak lagi memiliki perusahaan milik negara,” ujar mantan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu.

Menurutnya, banyak negara maju meski tidak memiliki BUMN karena di negara bersistem demokrasi ada kecenderungan tidak ingin pemerintah terlalu kuat. Ia mencontohkan China yang awalnya hampir semua sektor dikuasai negara, mulai dari bakso, salon, transportasi hingga perusahaan energi.

“Namun yang membuat China lebih maju seperti sekarang ini adalah ketika pemerintah membebaskan rakyatnya mendirikan perusahaan sejak  tahun 1984. Semua orang bisa mendirikan dan membesarkan perusahaan,” katanya.

Perusahaan berskala kecil diserahkan kepada rakyat kecil, perusahaan sedang diserahkan kepada sebagian rakyat, dan perusahaan besar dikuasai negara. Pada kesempatan itu, Dahlan yang juga mantan Dirut PT PLN ini membandingkannya dengan pengelolaan BUMN di Indonesia.

“Kita banyak memiliki BUMN warisan Belanda, yang jumlahnya sebanyak 141 BUMN,” paparnya.

Meski demikian, Dahlan menambahkan dari seluruh BUMN hanya sekitar 20 BUMN yang memiliki keuntungan signifikan, selebihnya pas-pasan, bahkan ada yang merugi bertahun-tahun.

“Terdapat 16 BUMN yang pada dasarnya tidak layak dipertahankan, alias seharusnya sudah dikubur,” tegas Dahlan.

Berlatar belakang fakta tersebut, pemerintah terus mengupayakan untuk menyesuaikan jumlah BUMN menjadi 25 perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu diharapkan dapat mencetak keuntungan dan berkembang di masa yang akan datang. (Ant)

Editor: Rina Garmina

Kamis, 23 Mei 2013 | 13:46 WIB

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/23/2/156069/Dahlan-Iskan-Berceramah-tentang-BUMN-di-UI

(Antara/Basri Marzuki)

Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah menargetkan realisasi kesepakatan perdagangan atau yang disebut Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan akan kelar pada kuartal III 2013.

Melalui perjanjian kerjasama dengan Pakistan ini, diharapkan ekspor khususnya komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) bisa tumbuh tinggi.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, menuturkan jika PTA terlaksana maka ekspor CPO Indonesia ke Pakistan diharapkan meningkat dari 400 ribu ton pada 2012, menjadi 2 juta ton per tahun.

“Kalau ini terjadi, ekspor CPO kita bisa meningkat dari tahun lalu, 400 ribu ton, tahun ini mereka butuh 2 juta ton per tahun,” ujar Gusmardi, Rabu (22/5/2013).

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) jika CPO Indonesia dihargai uS$ 700-US$ 800 per ton, maka ekspor akan meningkat sebesar US$ 1,6 miliar.

Selain itu, jika Indonesia bisa memasuki pasar Pakistan maka ke negara-negara di sekitarnya juga bisa. “Kalau kita sudah bisa masuk Pakistan, kita bisa buka pasar Afghanistan dan sekitarnya,” lanjut Gusmardi.

Dengan demikian, sebut Gusmardi, PTA dengan Pakistan tersebut merupakan salah satu yang dapat menggenjot ekspor komoditas Indonesia.(Est/Nur)

oleh Estu Suryowati

Posted: 22/05/2013 17:01

http://bisnis.liputan6.com/read/593338/kerjasama-dagang-dengan-pakistan-bisa-genjot-ekspor-cpo-ri

“Potensi kehilangan investasi di sektor CPO karena perpanjangan moratorium pembukaan izin lahan gambut menimbulkan potential loss hingga Rp14 triliun per tahun. Dampaknya, pelaku usaha akan mengalihkan investasinya ke luar negeri,” kata Sekjen GAPKI, Joko Supriyono, di Jakarta, Kamis (23/5).

Saat ini, menurut Joko, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Adapun negara lain yang tengah menjajaki usaha sawit antara lain Brasil dan China.

“Sangat disayangkan kalau industri dalam negeri memilih ekspansi ke luar negeri, karena kondisi usaha di dalam negeri tidak kondusif,” paparnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad, mengatakan pihaknya menolak perpanjangan peraturan moratorium pembukaan lahan gambut untuk perkebunan.

“Kami menentang penerapan moratorium pembukaan lahan gambut karena menghambat laju perkembangan kelapa sawit nasional,” ujarnya.

Asmar menambahkan, akibat peraturan moratorium, perluasan lahan perkebunan menjadi terhambat. Bila sebelum penerapan moratorium rata-rata penambahan luas perkebunan sawit mencapai 500.000 hektare (ha) per tahun, saat ini telah menyusut menjadi 100.000 ha per tahun.

“Dengan adanya moratorium, kami pesimis target produksi CPO Indonesia sebanyak 40 juta ton pada 2020 akan tercapai. Petani juga akan dirugikan dengan kondisi tersebut,” tuturnya.

Author: Indra BP

Published: 23 May 2013 11:53 WIB
http://www.imq21.com/news/read/148811/20130523/115330/GAPKI-Moratorium-Lahan-Gambut-Turunkan-Investasi-CPO.html

“Peduli itu menjadi kewajiban semua orang. Tetapi perusahaan negara memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat yang membutuhkan,” papar Dahlan usai menjenguk Pamuro Ulung, 35, warga Depok yang menderita Tuberculosis dan polio di RS Sentra Medika, Depok, Selasa (21/5).

Dan kepedulian itu tidak selamanya dilakukan secara terencana. Adakalanya hal-hal yang bersifat musibah, menyangkut kemanusiaan harus dilakukan dan diputuskan dengan cepat.

Dahlan mencontohkan kasus yang menimpa Pamuro Ulung. Pria pengangguran yang terkena polio sejak lulus SMP tersebut membutuhkan pertolongan setelah mengalami komplikasi tuberculosis tahap 2 dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit.

Informasi yang menyebar melalui twitter tersebut lantas ditindaklajuti oleh Dahlan dengan meminta PT Askes mengambil alih biaya perawatan Pamuro.

“Ya, kami memanfaatkan sebagian dana CSR perusahaan untuk membiayai perawatan Pak Pamuro,” jelas Dirut PT Askes Fachmi Idris.

Ia berjanji akan berkoordinasi untuk menangani kasus penyakit Pamuro dengan Pemda Depok dalam hal ini Dinas Kesehatan. Sebab sebagai warga yang kurang mampu, Pumuro  berhak untuk mendapatkan Jamkesda. Dan sebagai penderita TB, Pamuro juga berhak mendapatkan akses obat-obatan TB secara cuma-cuma dari pemerintah.

“Tetapi pada prinsipnya kami akan bantu biaya pengobatan pak Pamuro sampai tuntas,” tandas Fachmi didampingi Direktur Pelayanan Fajriadinur.

Pamuro Ulung menderita lumpuh akibat polio sejak tamat SMP. Kelumpuhannya tersebut telah membuat Pamuro hidup sepenuhnya bergantung pada ibunya yang cuma buruh cuci. Diagnosis tim dokter RS Sentra Medika juga menemukan adanya tuberculosis tahap dua pada Pamuro.  (inung/d)

Selasa, 21 Mei 2013 19:07:05 WIB
http://www.poskotanews.com/2013/05/21/dahlan-iskan-dorong-bumn-peduli-masyarakat-sekitar/

Hal itu dikatakan Dahlan di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Indonesia saat memberikan kuliah umum, Kamis (23/5).

“Lima holding saja sudah alhamdulilah. Sekarang kita baru punya holding pupuk dan semen,” ujar Dahlan.

Dahlan mencontohkan seperti pembentukan holding perkebunan yang hingga kini belum selesai karena terganjal proses politik. “Proses politiknya panjang. Misalnya, holding perkebunan, bertahun-tahun belum juga selesai,” papar Dahlan.

Dahlan menyayangkan hal itu, padahal pembentukan holding sangat berpengaruh positif bagi perekonomian Indonesia. “Seperti pupuk dan semen ketika digabung itu menjadi besar sekali, makin besar malah sekarang,” tuturnya.

Kementerian BUMN sampai tahun 2020, telah menargetkan pembentukan banyak holding. Antara lain holding sektor usaha perkebunan, kehutanan, penerbangan, pangan, kesehatan, maritim, pertambangan, semen dan lain sebagainya. (chi/jpnn)

Kamis, 23 Mei 2013 , 14:56:00

http://www.jpnn.com/read/2013/05/23/173384/Dahlan:-Pembentukan-Holding-BUMN-Tidak-Mudah-

Sentimen positif lainnya kembali datang dari adanya proyeksi mengenai potensi kenaikan permintaan minyak kelapa sawit yang akan naik pada bulan Juni mendatang seiring dengan adanya momen jelang datangnya bulan puasa (Ramadhan) yang dimana kebutuhan akan minyak nabati akan nabati di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan dan India.

Harga minyak kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 1,2% menjadi 2363 ringgit atau 783 dollar per metrik ton di Bursa Malaysia Derivatives. Level tersebut merupakan level tertinggi sejak 12 April lalu.

Menurut analisa dari Divisi Vibiz Research di Vibiz Consulting, harga minyak kelapa sawit diprediksi akan masih berpeluang melanjutkan bullish dalam sebulan mendatang. Potensi positif dari kenaikan permintaan akan menjadi dorongan yang signifikan.

(JP/JA/VBN)
By Joko Prayitno on 22 May 2013, 17:35 A A A
http://vibiznews.com/2013-05-22/harga-cpo-terus-rally-tertinggi-sejak-12-april-lalu

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksanaan moratorium izin alih fungsi hutan dan lahan gambut dinilai Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriono membuat Indonesia kehilangan momentum dalam persaingan industri global.

Saat ini menurut Joko Indonesia sebagai pemimpin pasar Crude Palm Oil (CPO) dunia dan dengan adanya moratorium posisi tersebut bisa bergeser, tak hanya itu, mandeknya industri sawit sebagai ekses dari moratorium menurut Joko juga berpengaruh pada serapan tenaga kerja.

“Dalam setahun industri sawit di Indonesia baik yang sudah berjalan maupun baru merintis membutuhkan sekitar 40.000 tenaga kerja. Bayangkan saja dengan ketiadaan kesempatan memperoleh perizinan usaha baru dalam moratorium selama dua tahun kebelakang dan dua tahun kedepan berarti tertutup juga kesempatan kerja bagi 160.000 masyarakat,” papar Joko saat ditemui di Jakarta, Jumat (17/5).

Saat ini menurut Joko, pada 2012 Indonesia mengekspor CPO sebanyak 27 juta metrik ton ke 150 negara. Jumlah tersebut naik signifikan dibanding tahun 2011 yakni hanya 25 juta metrik ton.

“Bayangkan keuntungan yang kita dapatkan dari industri sawit sejauh ini,” tukas Joko.

Selain kesempatan kerja, lanjut Joko, negara juga kehilangan investasi sampai dengan 14 trilun rupiah per tahun dengan adanya moratorium.

“Kalau empat tahun, kalikan saja berapa total kerugian investasi yang dirugikan negara,” ujarnya.

Namun pernyataan Joko tersebut ditampik Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih. Menurut Jefri, sejauh ini keuntungan yang didapat dari industri kelapa sawit tidak sebanding dengan dampak kerusakannya. Data Sawit Watch memperkirakan luasan perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai 11,5 juta hektar yang kesemuanya hasil dari konversi hutan maupun lahan gambut.

Data yang hampir sama juga diungkapkan organisasi lingkungan hidup international Greenpeace yang dikemas dalam laporan “How the Palm Oil Industry is Cooking the Climate” menyatakan industri kehutanan termasuk kelapa sawit merupakan penyebab hilangnya 74 juta hektar hutan Indonesia dalam 50 tahun terakhir.

Greenpeace merilis, pertumbuhan luas tanaman kelapa sawit di Indonesia dilaporkan meningkat hingga 400.000 hektar per tahun. Dari hanya 2 juta hektar pada 1995 menjadi 8,2 juta hektare bahkan lebih di tahun 2012.

Dirjen Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI turut menyebutkan luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 8,1 juta hektar pada 2012.

“Bayangkan berapa banyak keruhian akibat hilangnya kekayaan biodiversity kita, belum lagi emisi yang dihasilkan dari industri sawit,” tegas Jefri saat dihubungi Jumat (17/5).

Sementara itu Sekertaris Dirjen Perkebunan Mukti Sarjono menyatakan pihaknya merasa kebijakan pemerintah menerapkan moratorium sesungguhnya tidak begitu mengancam investasi.

“Kan disana tertulis kalau lahan kritis masih boleh dimanfaatkan, belum lagi izin yang sudah terlanjur dikeluarkan sebelum moratorium. Lagipula kita masih bisa melakukan intensifikasi dalam hal produksi, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir soal penurunan kuantitas produksi,” ujar Mukti.

Namun pernyataan Mukti tersebut disanggah oleh Joko. Menurut Joko kebijakan moratorium dengan memperbolehkan penggunaan lahan kritis itu tidak masuk akal.

“Mana ada lahan kritis yang boleh di gunakan. Itu semua dikangkangi oleh Kementrian Kehutanan,” tegas Joko.

Selain itu menurut Joko gembar-gembor pemerintah terkait intensifikasi sulit untuk dibuktikan.

“Kalau semua perkebunan sawit di Indonesia itu dikuasai perusahaan ya enak ngomong begitu. Wong 80% sawit itu merupakan perkebunan rakyat mana bisa tau-tau intensifikasi kalau tidak dibantu pemerintah. Lalu apa pemerintah mempersiapkan usaha membantu intensifikasi perkebunan rakyat, kan tidak,” tegas Joko.

Karena itulah, lanjut Joko, pihaknya menilai moratorium justru kebijakan yang tidak memihak rakyat.

“Artinya di sini lagi-lagi pemerintah tidak siap menginbangi kebijakan moratorium dengan upaya yang tetap pro pada kepentingan rakyat, menurut saya tidak perlu sama sekali ada moratorium karena toh sawit itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kerusakan hutan dan gambut, kita hanya memanfaatkan lahan sekitarnya kok,” ujar Joko. (Soraya Bunga Larasati)

Editor: Asnawi Khaddaf

Jum’at, 17 Mei 2013 | 19:51 WIB

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/17/2/154533/GAPKI-Nilai-Moratorium-tidak-Prorakyat