Pembangkit Listrik Yang Efisien Kunci Agar Tarif Listrik Tidak Mahal

Pemerintah masih terus berupaya untuk mengefisiensikan pembangkit-pembangkit listrik supaya tarif listrik yang akan dibayar oleh masyarakat tidak mahal. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM terbaru yang mengatur tentang jual-beli tenaga listrik yang mengacu kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan tenaga listrik sebagai upaya untuk menjaga efisiensi pembangkit tenaga listrik. Peraturan Menteri ESDM yang dimaksud diantaranya adalah Permen ESDM No. 11 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, Permen ESDM No. 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta Permen ESDM No. 19 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power). Adapun terkait dengan BPP Pembangkitan untuk PLTG, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, mengatakan bahwa Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Menteri ESDM terkait dengan alokasi gas untuk pembangkit listrik. “Akan ada Permen (ESDM) baru terkait alokasi gas. Jangan sampai ada pembangkit PLN maupun IPP yang tidak dapat gas,” ungkapnya. Kementerian ESDM menargetkan Permen ESDM ini akan terbit pada pertengahan April tahun 2017.

Lebih lanjut lagi, Jarman juga memaparkan informasi mengenai BPP Pembangkitan rata-rata nasional pada tahun 2016 Sesuai Kepmen ESDM No. 1404 K/20/MEM/2017 adalah sebesar 7,39 sen. Nilai ini turun 0,11 sen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, bagi pengusaha yang ingin bergerak di Investasi ketenagalistrikan, sesuai dengan permen ESDM 11, 12 dan 19  tahun 2017, harus mengacu pada BPP ini. “Dengan cara seperti ini kita harap biaya listrik akan lebih efisien dan tarif listrik Indonesia dapat kompetitif dengan negara-negara lain,” jelas Jarman. Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri ESDM supaya jangan sampai masyarakat dapat dilewati jaringan listrik namun tidak sanggup membelinya dikarenakan harganya yang mahal.

Efisiensi yang dilakukan di sektor pembangkitan tentunya paralel dengan upaya pemerintah untuk mengupayakan subsidi listrik supaya tepat sasaran. Hal ini telah sesuai dengan amanat UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa subsidi listrik hanya untuk masyarakat tidak mampu. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain penghapusan subsidi listrik terhadap 4 golongan pelanggan pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 Pemerintah telah menghapus subsidi terhadap 8 golongan pelanggan. Upaya pemerintah berlanjut pada tahun 2015 dengan diterapkannya Tariff Adjustment pada 12 golongan pelanggan dan pada 2017 ini Pemerintah kembali menerapkan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan pelanggan tidak mampu.

Senada dengan Jarman, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik, setidaknya hingga Juni 2017. "Komitmen pemerintah dari 1 April hingga 30 Juni tidak ada kenaikan tarif listrik, kecuali untuk kelas 900 VA yang memang subsidinya dikurangi pelan-pelan," ujarnya. Hal ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin ketidak-efisienan PLN membuat masyarakat ikut menanggungnya dengan membayar tarif listrik dengan harga yang mahal. 


Kategori Berita
Sub Kategori Artikel