Kuliah Umum Climate Change and Public Policy

Kamis, 23 Maret 2017, bertempat di Gedung IASTH - Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Komisaris Utama PT EMI (Persero), Ir. Sarwono Kusumaatmadja, didaulat untuk memberikan Kuliah Umum yang bertajuk "Climate Change and Public Policy". Kuliah umum tersebut diselenggarakan oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sarwono, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan berbagai hal, mulai dari persiapan penyusunan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) dalam rangka menghadapi Konferensi Paris COP-21 beberapa waktu lalu, Penandatanganan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memerangi Perubahan Iklim yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen NDC, hingga berbicara mengenai kondisi serta tantangan yang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan NDC (Nationally Determined Contributions), serta pelaksanaan praktek cerdas serta solusi tanding di level grass root yang ingin dikembangkan oleh DPPPI supaya kemudian dapat dituangkan oleh Pemerintah menjadi Public Policy.

Pada kesempatan pertama, beliau menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi perubahan konsep Perubahan Iklim sebagai hasil dari Konferensi COP-21 di Paris. Protokol Kyoto yang dahulu digunakan untuk menanggulangi perubahan iklim dirasakan sudah tidak efektif lagi. Hal ini dipicu oleh tidak bersedianya negara maju, seperti Amerika Serikat, untuk mematuhi protokol tersebut. Sebagai informasi, dalam Protokol Kyoto negara-negara maju memiliki kewajiban untuk menanggulangi perubahan iklim, salah satu caranya adalah dengan menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), dan negara-negara berkembang wajib melaporkan program-program yang dimiliki serta hasilnya. Dalam perkembangannya, kemudian muncullah negara-negara "emerging market" yang dikenal dengan sebutan BRIC (Brasil, Russia, India, China) yang juga mengalami peningkatan emisi GRK. Setelah melalui banyak perdebatan di beberapa pertemuan, akhirnya tercapai kesepakatan bersama dimana setiap negara diwajibkan untuk membuat program penanggulangan perubahan iklim. Setiap negara diwajibkan untuk menyusun INDC, yaitu rencana, strategi dan mitigasi program penanggulangan perubahan iklim. Setelah adanya kesepakatan di antara beberapa sektor dalam COP-22 di Marrakesh yang lalu, dokumen INDC tersebut kemudian berubah format menjadi NDC, yang merupakan komitmen dari masing-masing negara dalam menanggulangi perubahan iklim. NDC ini mengikat secara hukum, sehingga semua negara wajib untuk melaksanakan program penanggulangan perubahan iklim dalam NDC-nya. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dari baseline tahun 2009 yang lalu dengan Business as Usual (BaU), atau sebesar 41% dengan bantuan Internasional. Saat ini Pemerintah sedang menyusun infrastruktur regulasi untuk melaksanakan NDC tersebut.

Hal berikutnya yang dijelaskan oleh Bapak Sarwono adalah mengenai tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, sebagai berikut:

1. Menciptakan Key Public Policy Tools yang memiliki daya ungkit paling besar sehingga dapat men-trigger public policy yang in form satu dengan lainnya. Saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai langkah awal pelaksanaan NDC. Di dalam UU tersebut telah dijelaskan mengenai adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup karena tidak dapat dipungkiri untuk mengelola lingkungan hidup tentunya dibutuhkan dana, dan salah satunya bisa didapatkan melalui pendanaan internasional. Namun Indonesia masih harus menghadapi kenyataan bahwa saat ini kerjasama internasional untuk pembiayaan dalam mengelola lingkungan hidup masih sangat terbatas. Pembiayaan nasional yang ada, seperti dana reboisasi, pun kurang efektif karena norma-norma penyelenggaraannya dirasakan tidak kondusif untuk dikerjakan dalam situasi yang kompleks. Untuk itu, Pemerintah saat ini sedang menyiapkan instrumen-instrumen berupa rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur tentang Instrumen ekonomi lingkungan, serta rancangan Peraturan Presiden tentang Badan layanan umum pendanaan lingkungan. Kedua instrumen tersebut dianggap cukup penting demi menarik minat investor, baik nasional maupun internasional, dalam hal pembiayaan di sektor lingkungan hidup.

2. Membangun persepsi bersama tentang Perubahan Iklim. Menurut dewan, jika hal ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan dapat terjadi resistensi terhadap upaya-upaya penanganan perubahan iklim. Untuk itu, dewan kemudian membentuk Pojok Iklim, yang dapat digunakan untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan inovasi, networking, dan berbagai opsi-opsi policy baru tentang perubahan iklim. Keanggotaan bersifat terbuka sehingga diharapkan banyak yang dapat terlibat dalam memberikan masukan serta inovasi dalam penyusunan program, tambah beliau.

3. Mencoba memasyarakatkan praktek cerdas di lapangan, yang berasal dari grass roots, yang dapat menjadi solusi tanding bagi mainstream policies dan diharapkan dapat menjadi benih untuk menciptakan mainstream policies di masa datang. Beliau menjelaskan bahwa saat ini public policy diciptakan secara top down dengan harapan masyarakat akan mematuhi peraturan tersebut, namun yang terjadi saat ini adalah masyarakat cenderung menunjukkan perilaku tidak taat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga regulasi tersebut kemudian menjadi tidak efektif. Contoh praktek cerdas dan solusi tanding yang saat ini sudah ada di lapangan adalah Gerakan/Komunitas Urban Farming di Surabaya serta Pemanfaatan TPA Sampah di Malang yang dikelola menjadi taman disertai dengan adanya konversi sampah ke gas methane yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kedua komunitas tersebut dapat memberikan masukan dalam penyusunan Public Policy yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi resistensi terhadap regulasi Pemerintah.

4. Menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, seperti konflik kepentingan, konflik teritorial, konflik tata ruang, dan konflik regulasi melalui pendekatan resolusi konflik. Saat ini, secara konvensional, konflik-konflik tersebut diselesaikan dengan cara membuat regulasi baru, namun regulasi baru tersebut ternyata dapat menciptakan tambahan konflik baru. Diharapkan melalui pendekatan resolusi konflik, Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi baru yang tepat guna dan tepat sasaran tanpa adanya konflik-konflik baru yang muncul di kemudian hari. 

Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Energy Management Indonesia (Persero). Pada kesempatan sebelumnya, beliau pernah menduduki beberapa jabatan menteri, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak Juni 2016, beliau ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim yang memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan dan arahan serta memantau pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim di Indonesia.


Kategori Artikel
Sub Kategori Berita