Menteri ESDM: Program Indonesia Terang harus Jadi Prioritas Nasional

Dengan melistriki wilayah-wilayah yang belum terjamah listrik atau berasio elektrifikasi rendah harus menjadi prioritas nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan berupaya maksimal untuk memberi penerangan di wilayah remote dan terisolir dengan anggaran Negara maupun mengundang investor dengan memberi kemudahan dan insentif.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said belum lama ini.

“Di desa-desa yang sulit terjangkau inilah Program Indonesai Terang akan dikerjakan. Kita akan mendorong Program Indonesia Terang ini menjadi perhatian nasional jadi kalau kita meminta dana kepada Badan Anggaran itu memang betul-betul diperlukan,” ujarnya.

Namun, untuk mempercepat pelaksanaan Program ini Sudirman Said mengatakan akan mengundang investor dengan memberikan berbagai insentif, baik dana pendamping, dana pembangunan rintisan, maupun bentuk insentif lainnya seperti kebijakan tarif.

“Investor tidak perlu khawatir karena Pemerintah Daerah menyambut baik program Indonesia Terang ini,” imbuhnya.

Secara keseluruhan Program Indonesia Terang akan memerlukan investasi sekitar Rp 100 triliun, dengan harapan 80 persen di antaranya akan dipenuhi oleh investasi korporasi, dan APBN akan menyangga 20 persen dari kebutuhan investasi. Untuk itu pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) menjadi semakin penting dan mendesak.

Program Indonesia Terang akan dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kesulitan akses di sana membuat keenamnya menjadi provinsi yang harus digarap pertama kali. Dari Timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia.

Wilayah Papua dan Papua Barat rasio elektrifikasinya sebesar 47,2 persen dan PLN sedang mengejar target peningkatan rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat hingga 90,25 persen pada tahun 2020, dimana rencana pembangunannya sudah tertuang dalam RUPTL dan masuk dalam Program 35 ribu Megawatt yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo.

Adapun yang menjadi perhatian PLN untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat yakni :

    • Melistriki 14 Ibu Kota kabupaten yang belum terlistriki, sampai dengan tahun 2017
    • Pengoperasian listrik 24 jam untuk seluruh desa untuk tahun 2017.
    • Desa berlistrik diharapkan bisa mencapai 80,8 persen.
    • Pulau terluar dalam tiga tahun kedepan sudah teraliri listrik.

“Ketersediaan pasokan listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Ketersediaan listrik akan menjadi jendela membuka peradaban. Dengan Program Indonesia Terang, pemerintah mentargetkan dapat melistriki 12.659 desa yang belum memperoleh aliran listrik secara memadai, dimana 2.519 desa di antaranya masih benar-benar gelap, tak tersentuh aliran listrik,” tandasnya. 

Sumber


Kategori Berita