97 Persen Air Permukaan Belum Termanfaatkan Optimal

Air laut, yang merupakan 97 persen air permukaan, belum termanfaatkan optimal sebagai sumber air bersih di Indonesia. Padahal, ketersediaan air tanah yang selama ini menjadi sumber air bersih kurang dari 1 persen dan harus dibagi untuk pengairan lahan pertanian. Karena itu, air permukaan perlu dimanfaatkan demi menjaga keseimbangan ekosistem air tanah.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Energy Management Indonesia Persero Aris Yunanto, Senin (23/3), di Jakarta. Pemanfaatan baru dilakukan pihak swasta di beberapa tempat, seperti Kepulauan Seribu, Sulawesi Selatan, dan Lombok Barat.

Menurut Aris, pemanfaatan air permukaan masih sangat minim. "Padahal, biayanya bisa lebih murah," katanya. Biaya air bersih dari perusahaan daerah air minum adalah Rp 16.000 per meter kubik. Jika memanfaatkan air permukaan, harga bisa ditekan hingga Rp 9.000 per meter kubik.

Dalam acara bincang-bincang untuk memperingati Hari Air Sedunia bertema "Air untuk Rakyat Indonesia", Minggu (22/3), di Jakarta, Aris menyatakan, teknologi untuk mengubah air laut menjadi sumber air bersih bisa dilakukan dengan seawater reverse osmosis. "Teknologinya ada dan bisa diterapkan di Indonesia," kata Aris. Limbah proses pengubahan itu dapat dijadikan garam.

Pemanfaatan air permukaan juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem air tanah sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat terpenuhi. "Jika air tanah habis, lahan pertanian akan kering sehingga krisis pangan," ujar Aris.

Saat ini, kerusakan irigasi di Indonesia karena kurangnya pasokan air mencapai 52 persen dengan total kerusakan sekitar 3,3 juta hektar (ha) lahan dari total 7,3 juta ha.

Dalam hal layanan kebutuhan air, menurut catatan Kompas, hampir setengah dari 425 PDAM di Indonesia memiliki keterbatasan dalam memproduksi air bersih dan layak minum. Layanan PDAM baru mencapai 25 persen penduduk Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan pemenuhan 100 persen penduduk Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pemanfaatan sumber air bersih selain air tanah yang kurang dari 1 persen.

Defisit air

Tidak hanya itu, defisit air terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Pulau Jawa, misalnya, dengan kebutuhan air 164.672 juta meter kubik tahun ini dan ketersediaan hanya 38.569 juta meter kubik, Jawa mengalami defisit air setiap tahun. Di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur, defisit air mencapai masing-masing 42.518 juta meter kubik dan 4.546 juta meter kubik per tahun.

"Kebutuhan air terus meningkat, terutama di Pulau Jawa. Masyarakat perlu berhemat menggunakan air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi yang ditemui saat kampanye menyambut Hari Air Sedunia dari Kementerian PUPR di Bundaran HI, Minggu.

"Kami sedang membangun waduk untuk meningkatkan ketersediaan air," kata Mudjiadi. Menurut dia, Kementerian PUPR tahun ini akan membangun 13 waduk yang lokasinya, antara lain, di Kreung Kreto (Aceh), Karian (Banten), dan Raknamo (NTT).

Dalam hal penyediaan air untuk masyarakat, Mudjiadi mengatakan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Sumber Daya Air beserta enam peraturan pemerintah turunannya, negara akan mengambil alih pemenuhan air untuk masyarakat. "Namun, jika negara melakukan semuanya, itu sulit. Masyarakat dan swasta masih diperlukan," ujarnya. Saat ini, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

Sementara itu Koordinator Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Isnur yang berunjuk rasa di Bundaran HI mengatakan, masih ada air laut yang bisa dimanfaatkan untuk ketersediaan air. "Kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bagi masyarakat, terkhusus rakyat miskin. Itu harus dipenuhi," kata Isnur.

Sumber : http://print.kompas.com - 23 Maret 2015


Kategori Berita