KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Rabu, 16 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

30 January 2009

Sampai sejauh mana keterbukaan informasi BUMN untuk konsumsi masyarakat? (622146xxxxx)
Saat ini belum ada kewajiban BUMN untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, merujuk UU Nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pada tanggal 30 April 2010 nanti, BUMN wajib menyediakan informasi kepada publik secara terbuka. Ada 14 informasi yang wajib disediakan BUMN nantinya, yakni: (1) nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan, jangka waktu pendirian, dan permodalan; (2) nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris; (3) laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang diaudit; (4) hasil penilaian auditor eskternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; (5) sistem dan alokasi dana remunerasi komisaris/dewan pengawas dan direksi; (6) mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; (7) kasus hukum; (8) pedoman pelaksanaan GCG; (9) pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; (10) penggantian akuntan; (11) perubahan tahun fiskal perusahaan; (12) kegiatan penugasan pemerintah atau PSO; (13) mekanisme pengadaan barang/jasa; (14) Informasi lain yang ditentukan UU terkait BUMN.


30 January 2009

Apakah benar Dirut PT Pertamina akan diganti? Mhn informasinya. (628131xxxxx)
Dengan alasan tertentu, Direksi PT Pertamina dapat diganti sewaktu-waktu oleh RUPS, sebagaimana hal yang sama juga dapat terjadi pada Direksi BUMN lainnya.


29 January 2009

Saya mahasiswa yg sdg mempelajari privatisasi. Mhn informasi, bgmn tata cara privatisasi BUMN itu (628568xxxxx)
Proses awal, pemerintah membentuk Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian, beranggotakan Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis. Selanjutnya, Menteri Negara BUMN melakukan seleksi dan mengusulkan ke Komite Privatisasi tentang rencana BUMN yang akan diprivatisasi, metode, jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual. Rencana privatisasi itu kemudian dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan dengan DPR RI. Privatisasi itu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, mandiri, akuntabilitas, bertanggungjawab, wajar dan prinsip harga terbaik. Informasi lebih lanjut Privatisasi dapat dilihat di situs: priv.bumn.go.id


28 January 2009

saya mau tanya Pak Menteri, apakah kriteria menjadi Direksi BUMN? Trims (622144xxxxx)
Sesuai UU Nomor: 19 tahun 2003 tentang BUMN, Direksi BUMN diangkat berdasarkan kriteria memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, berprilaku baik serta memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN. Untuk itu, calon Direksi harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) dan apabila dinyatakan lulus, wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai Direksi. Proses tersebut dilakukan, mengingat Direksi adalah organ strategis dalam mengurus perusahaan.


26 January 2009

Halo apa kabar dgn portal kementerian? (628141xxxxx)
Sejauh ini Portal Kementerian Negara BUMN baik-baik saja, terima kasih atas dukungannya.


12 December 2008

Apakah satu perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh BUMN melalui pengalihan aktiva adalah kategori perusahaan BUMN atau tidak? (628136xxxxx)
Perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh BUMN melalui pengalihan aktiva tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, mengingat penyertaannya tidak langsung dari negara. Sesuai UU Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mengingat kepemilikannya berasal dari BUMN, maka badan usaha yang Saudara maksudkan dapat disebut anak BUMN.


03 December 2008

Maaf,utk mmperluas jaringan distribusi TM/TR,KWH mter PLN trkendala anggaran.dapatkah kami ikut andil utk mngadakan dulu sbg dana talangan,nanti PLN mngganti? (628132xxxxx)
Usulan Saudara kami hargai, namun demikian bahwa hal tersebut adalah hubungan Business to Business antar para pihak dalam hal ini manajemen PLN dan perusahaan Saudara, sehingga hal tersebut agar dikomunikasikan langsung dengan manajemen PLN.


02 December 2008

Apa status pegawai yg bekerja di BUMN, pegawai negri atau pegawai swasta? Tks (628132xxxxx)
Karyawan BUMN, baik dalam bentuk Persero maupun Perum, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karyawan BUMN tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana karyawan swasta. Karyawan BUMN bukan PNS, terutama karena biaya yang digunakan untuk menggaji karyawan tersebut berasal dari dana perusahaan, bukan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).


30 November 2008

Kapan ada pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan BUMN, Seperti di Dept. Dlm Negeri ....??! (628126xxxxx)
Pengangkatan tenaga kontrak di lingkungan Kementerian Negara BUMN akan dilakukan sesuai kebutuhan. Saudara dapat melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut pada website Kementerian Negara BUMN (www.bumn.go.id).


28 November 2008

Yth. Bp. Menteri, bgaimana proses standar pelepasan HGB tanah an PTP ? Terma kash. (628116xxxxx)
Pelepasan aktiva tetap (tanah) BUMN baik HGB maupun HGU diusulkan oleh Direksi BUMN dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS (dalam hal ini Menteri Negara BUMN). Proses pelepasan aktiva tetap BUMN dimaksud tunduk pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, juncto Instruksi Menteri BUMN Nomor: 01 tahun 2002 dan Instruksi Menteri BUMN Nomor: 02 tahun 2002.


1 ... 30 31 32 33 34 ... 55

Publikasi

+ Index